#revisi-uu-pilkada

Pelaksana harian (Plh) Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Togap Simangunsong.

Kamis , 18 Jan 2024, 16:27 WIB

Kemendagri Targetkan Revisi UU Pilkada pada Februari 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan, mereka telah berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara untuk segera menyerahkan surat presiden (surpres) terkait revisi Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang...

Pilkada Serentak. Ilustrasi. Fraksi PKB menolak rencana percepatan pelaksanaan Pilkada 2024 jadi September.

Jumat , 01 Dec 2023, 22:38 WIB

Fraksi PKB Tolak Percepatan Pilkada 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR menolak wacana percepatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 dari November ke September lewat revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Pilkada). Percepatan tersebut dinilai akan memicu kompleksitas masalah hukum dan politik yang merugikan kepentingan masyarakat luas."Kami ingin mengklarifikasi kesimpulan dari pimpinan DPR yang menyatakan...

Selasa , 21 Nov 2023, 16:40 WIB

Pimpinan Baleg DPR tak Setuju Percepatan Pilkada 2024 ke September

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Legislasi (Legislasi) DPR...

Selasa , 21 Nov 2023, 15:13 WIB

Ini 8 Alasan PKS Jadi Satu-satunya Fraksi Tolak Revisi UU Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi satu-satunya...

Selasa , 24 Oct 2023, 16:52 WIB

Baleg Beberkan Tiga Poin Utama Revisi UU Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Legislasi (Baleg) DPR mengaku tengah...

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas memukul palu tanda dimulainya rapat kerja di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2020). Rapat membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Cipta Kerja, khususnya Bab V soal perkoperasian dan Bab VII soal dukungan riset serta inovasi.

Senin , 23 Oct 2023, 13:47 WIB

Masih Reses, Baleg Gelar Pleno Bahas Percepatan Pilkada 2024

Menteri Sekretaris Negara Pratikno (kanan)

Selasa , 16 Feb 2021, 16:36 WIB

Mensesneg: Pemerintah tak Ingin Revisi UU Pemilu dan Pilkada

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro.

Jumat , 12 Feb 2021, 00:59 WIB

Siti Zuhro: Saat Ini Momen Tepat Tata Ulang Pemilu-Pilkada

Ketua Komisi II DPR Ahmad Dolly Kurnia (kiri) bersama Wakil ketua Komisi II DPR Saan Mustopa (kanan) saat memberikan penjelasan kepada Badan Legislasi DPR, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2020). Komisi II DPR sebagai pengusul memberikan penjelasan atas revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Kamis , 11 Feb 2021, 11:20 WIB

Demokrat Bantah Klaim Pimpinan Komisi II DPR Soal UU Pemilu

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini usai diskusi Perspektif Indonesia di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3).

Kamis , 11 Feb 2021, 08:09 WIB

'Revisi UU Pemilu Perlu untuk Tambah Keterwakilan Perempuan'

Rabu , 10 Feb 2021, 14:54 WIB

Golkar Menarik Diri dari Pembahasan Revisi UU Pemilu

Selasa , 09 Feb 2021, 22:32 WIB

Legislator: Pilkada Aceh 2022 Tergantung Posisi Tawar

Senin , 25 Nov 2019, 22:09 WIB

Mantan Napi Koruptor Maju, Pengamat: Partai Melihat Logistik

Senin , 25 Nov 2019, 05:06 WIB

Pilkada Langsung atau Partai yang Bermasalah?

Sabtu , 23 Nov 2019, 05:06 WIB

Korupsi Kepala Daerah, Bukan soal Pilkada Langsung

Selasa , 19 Nov 2019, 06:38 WIB

UU Pilkada Berpeluang Direvisi

Jumat , 08 Nov 2019, 03:17 WIB

Kemendagri Usulkan Revisi Terbatas UU Pilkada

Mendagri Tjahjo Kumolo memberikan keterangan terkait dengan OTT KPK kepada Bupati Ngada,NTT, di Istana Negara, Senin (12/2).

Mendagri Ungkap Tawaran Ketua DPR untuk Merevisi UU Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkap pertemuan dengan Ketua DPR Bambang Soesatyo dan pimpinan DPR lainnya seperti Fahri Hamzah dan Utut Adianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/4) hari ini salah satunya membahas implikasi pelaksanaan Pilkada Serentak. Menurut Tjahjo, hampir ketiga kalinya pelaksanaan Pilkada Serentak yang dimulai sejak 2015, membutuhkan biaya yang tinggi bagi...

Jumat , 30 Mar 2018, 18:01 WIB

Cakada Tersangka, Politikus PKS: Biar Masyarakat yang Pilih

Jumat , 30 Mar 2018, 16:52 WIB

Cakada Bermasalah, Revisi UU Pilkada tak Memungkinkan

Senin , 09 Jan 2017, 01:00 WIB

Pembahasan Revisi UU Pilkada Disarankan Berklaster

Jumat , 16 Sep 2016, 21:10 WIB

DPR tak Bisa Ikut Campur Pembuatan Peraturan KPU

Jumat , 26 Aug 2016, 15:19 WIB

Fadli Zon Minta Pemerintah Segera Kirim Draf Revisi UU Pemilu

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. (Republika/Yasin Habibi)

Sabtu , 11 Jun 2016, 18:50 WIB

UU Pilkada Direvisi, Dukungan KTP Ahok Belum Aman

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz (tengah) saat menjadi pembicara dalam diskusi media

Jumat , 10 Jun 2016, 23:55 WIB

'Definisi Politik Uang di Pilkada Perlu Dikaji Ulang'

Pengamat politik dari Lingkar Madani Ray Rangkuti

Jumat , 10 Jun 2016, 17:43 WIB

‎Revisi UU Pilkada Bisa Timbulkan Kerancuan

Ilustrasi Pilkada Damai, Pilkada Serentak

Jumat , 10 Jun 2016, 17:06 WIB

Pengamat: Revisi UU Pilkada Bisa Pangkas Kemandirian KPU

Rabu , 08 Jun 2016, 14:51 WIB

Mendagri Pastikan Pilkada Mendatang Aman

Warga memberikan dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan mengisi formulir dan memberikan fotokopi KTP di salah satu posko Teman Ahok di salah satu mall di Jakarta, Jumat (11/3/).

Senin , 06 Jun 2016, 14:51 WIB

Ahok Berjanji Taati Aturan Baru UU Pilkada

Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan saat hadir sebagai pembicara dalam diskusi publik Satu tahun pemerintahan Jokowi-JK di Sekretariat Kaukus Muda Indonesia (KMI), Jakarta, Kamis (15/10).

Ahad , 05 Jun 2016, 18:10 WIB

Komisi II DPR Bantah 'Pasung' KPU dan Bawaslu

Ahad , 05 Jun 2016, 17:43 WIB

Baru Saja Disahkan, UU Pilkada Sudah akan Di-Judicial Review

Sabtu , 04 Jun 2016, 05:45 WIB

Pengamat: Revisi UU Pilkada Membuat Kewenangan Bawaslu Tumpul

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menyampaikan pandangannya pada acara Konpers ICMI mengenai Refleksi Akhir Tahun dan Pengenalan Pimpinan Pusat ICMI Periode 2015-2020, di Jakarta, Rabu (30/12).

Sabtu , 04 Jun 2016, 03:00 WIB

Mantan Ketua MA: Pengesahan UU Pilkada Terburu-buru

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR Jazuli Juwaini

Sabtu , 04 Jun 2016, 00:54 WIB

UU Pilkada, PKS: Calon Pejawat Boleh Cuti Kenapa Legislator Harus Mundur

DPR Optimistis Judicial Review UU Pilkada Sia-Sia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI optimistis pengajuan judicial review atas Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan sia-sia. Meski begitu, Ketua DPR RI Ade Komaruddin mengatakan, siapa pun berhak mengajukan judicial review atas UU Pilkada jika merasa dirugikan. Beberapa pasal memang masih mendapat perdebatan. Salah satu yang menjadi perdebatan adalah pasal yang mewajibkan anggota DPR, DPD, dan DPRD mundur sejak ditetapkan...

Ade Komarudin. (Republika/ Yasin Habibi)

Jumat , 03 Jun 2016, 17:55 WIB