![Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Fraksi PKS Ledia Hanifa mengatakan fraksinya menyatakan belum dapat menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) ditetapkan menjadi undang-undang.](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/anggota-komisi-x-dpr-ri-ledia-hanifa-amaliah-_170808201458-506.jpg)
Kamis , 14 Apr 2022, 07:27 WIB
Tolak Pengesahan Revisi UU PPP, PKS Ajukan Syarat Penggunaan Omnibus
![Ilustrasi. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas. Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar rapat pleno terhadap revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP).](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/ketua-badan-legislasi-baleg-dpr-ri-supratman-andi-agtas_200629164948-788.jpg)
Kamis , 14 Apr 2022, 05:37 WIB
Revisi UU PPP akan Disahkan dalam Rapat Paripurna Mendatang
![Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi satu-satunya fraksi yang menolak penetapan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) menjadi usul inisiatif DPR. (Foto: Bukhori Yusuf)](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/anggota-komisi-viii-dpr-dari-fraksi-partai-keadilan-sejahtera_210217104201-695.jpeg)
Rabu , 09 Feb 2022, 01:04 WIB
Fraksi PKS: Revisi UU PPP Bukan untuk Perbaiki UU Ciptaker
![Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menyepakati 15 poin yang akan direvisi dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP). (Foto: Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi)](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/wakil-ketua-baleg-dpr-ri-achmad-baidowi-di-gedung-_200221145221-519.jpg)
Selasa , 08 Feb 2022, 19:26 WIB
Revisi UU PPP Bolehkan Perbaikan Salah Ketik UU yang Sudah Disahkan
![Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP) adalah alat untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang tak berpihak kepada kelompok buruh. (Foto: Said Iqbal)](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/006671400-1642143152-830-556.jpg)
Senin , 07 Feb 2022, 14:12 WIB