#revisi-uu-tni

Prajurit TNI mengikuti Apel Gelar Pasukan Operasi Pengamanan VVIP Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2024 di lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Selasa , 18 Feb 2025, 16:10 WIB

Bantah Dwifungsi dalam RUU TNI, Wakil Ketua DPR Sentil Pensiunan Polri di Jabatan Sipil

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menepis isu dwifungsi TNI yang berpotensi hidup lagi seperti di era Orde Baru. Hal ini menyusul Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34...

Selasa , 18 Feb 2025, 00:51 WIB

Tolak Sejumlah Revisi UU dan Pemotongan Anggaran, BEM SI Kerakyatan Lakukan Demo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI Kerakyatan melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta. Mereka mengusung isu penolakan terhadap pemotongan anggaran pendidikan, hingga rencana revisi UU Kejaksaan, UU Polri dan UU TNI. Koorpus BEM SI Kerakyatan, Satria Naufal, mengatakan, aksi demonstrasi yang mereka beri tajuk ‘Indonesia gelap’ ini, merupakan bentuk perlawanan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang tidak tepat. “Kebijakan...

Selasa , 30 Jul 2024, 16:33 WIB

Megawati tak Setuju Revisi UU TNI dan Polri, Begini Alasannya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri...

Senin , 22 Jul 2024, 18:32 WIB

Setuju TNI Diperbolehkan Berbisnis, KSAD Sebut Banyak Anggotanya Jadi Driver Ojek Online

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI...

Rabu , 17 Jul 2024, 15:56 WIB

Menko Polhukam Akui Bahas Usulan Hapus Pasal Larangan TNI Berbisnis di UU TNI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko...

Staf Khusus Presiden RI Bidang Hukum, Dini Shanti Purwono.

Kamis , 13 Jun 2024, 15:21 WIB

Istana Benarkan Draft RUU TNI dan Polri Diterima Kemensetneg

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Kompleks Parlemen, Senayan, ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024).

Kamis , 06 Jun 2024, 15:39 WIB

Panglima TNI: Tentara Bukan Lagi Dwifungsi, Tapi Multifungsi

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (6/6/2024).

Kamis , 06 Jun 2024, 15:13 WIB

Panglima Yakin Revisi UU TNI-Polri tak Kembalikan Dwifungsi, Ini Alasannya

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letjen (Purn) M Herindra di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024).

Kamis , 06 Jun 2024, 15:04 WIB

Wamenhan Soal Revisi UU TNI: Kekhawatiran Dwifungsi Itu Terlalu Berlebihan

Markas Besar (Mabes) Polri di Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Kamis , 30 May 2024, 14:01 WIB

Draf Revisi UU Polri: Punya Kewenangan Putus Akses Internet

Sejumlah prajurit TNI mengikuti apel gelar pasukan pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) World Water Forum ke-10 Tahun 2024 di Lapangan Puputan Margarana, Denpasar, Bali, Rabu (15/5/2024). Pengamanan kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 14.000 orang dari unsur prajurit TNI, anggota Polri untuk mengamnakan pelaksanaan WWF ke-10 yang akan diselenggarakan pada 18-25 Mei 2024.

Rabu , 29 May 2024, 20:20 WIB

Komisi III: Usia Pensiun TNI dan Polri Perlu Direvisi

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (28/5/2024).

Selasa , 28 May 2024, 15:50 WIB

Baleg DPR akan Bahas Revisi UU TNI dan Polri

Selasa , 28 May 2024, 13:31 WIB

DPR Tetapkan Revisi UU TNI dan UU Polri Jadi RUU Usul Inisiatif

Personel Korps Brimob Mabes Polri bersiap mengikuti apel gelar pasukan. (foto ilustrasi)

Ahad , 26 May 2024, 18:04 WIB

Selamat Ginting: Brimob Harusnya Masuk dalam Kementerian Hankam

Anggota Komisi I DPR, Mayjen (Purn) TB Hasanuddin.

Rabu , 22 May 2024, 12:51 WIB

Komisi I DPR Dalami Wacana Revisi UU TNI

Wakil Ketua DP, Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2024).

Senin , 20 May 2024, 14:33 WIB

DPR Akui Adanya Permintaan Revisi UU TNI dan Polri

Direktur Program Imparsial Al Araf, menyebut ketika pintu sipil dibukakan untuk TNI maka sulit ditutup lagi. (foto ilustrasi)

Ahad , 19 May 2024, 21:47 WIB

Imparsial: Pintu Sipil Dibuka untuk TNI, Susah Menutup Lagi

Revisi UU Peradilan Militer atau Tarik TNI Aktif dari Jabatan Sipil

JAKARTA – Kritik terus mengalir setelah KPK meminta maaf dan ‘menyerahkan’ Marsdya TNI Henri Alfiandi serta Letkol TNI Afri Budi Cahyanto kepada Puspom TNI pascaoperasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan korupsi di Basarnas. Jika tidak bisa diadili di peradilan sipil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta menarik seluruh TNI...

Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.

Rabu , 02 Aug 2023, 17:26 WIB

Usulan Revisi UU Peradilan Militer, Mahfud MD: Sudah Masuk Prolegnas DPR

Diskusi Pusat Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) bertema RUU TNI: Kajian Kritis dalam Konteks Gerakan Sosial Buruh dan Demokrasi, Jumat (21/7/2023).

Sabtu , 22 Jul 2023, 01:51 WIB

Buruh Khawatirkan Revisi UU TNI

Diskusi Publik yang diselenggarakan Imparsial dengan tema: Prroblematika Revisi UU TNI Ditinjau dari Perspektif Hukum, Politik, dan Hak Asasi Manusia.

Rabu , 05 Jul 2023, 07:51 WIB

Draft Revisi UU TNI Dinilai Mereduksi Supremasi Sipil

Prajurit Kostrad dan Kopassus mengikuti Apel Gelar Pasukan TNI Angkatan Darat (AD) 2022 di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2022).

Selasa , 27 Jun 2023, 08:44 WIB

BEM Indonesia Dorong Kajian Revisi UU TNI

Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al Araf menyebut dalam revisi UU TNI ada ketentuan TNI bisa mengerahkan pasukan tanpa persetujuan politik presiden.

Kamis , 22 Jun 2023, 17:37 WIB

Al Araf Sebut TNI Bisa Mengerahkan Pasukan tanpa Keputusan Presiden

Diskusi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan bertajuk: Involusi Sektor Pertahanan; Problem RUU TNI, Komando Teritorial, Peradilan Militer, dan Tugas Non-Militer

Sabtu , 17 Jun 2023, 06:22 WIB

Elsam Menilai Ada Pemaknaan Salah atas Kekaryaan Militer

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Andi Widjajanto (kanan) didampingi Wakil Gubernur Lemhannas Letjen MS Fadhilah.

Kamis , 08 Jun 2023, 18:39 WIB

Gubernur Lemhannas Klaim Revisi UU TNI Diarahkan Perkuat Konsolidasi Demokrasi

Revisi UU TNI memasukkan ketentuan tentang penambahan delapan kementerian/lembaga yang bisa diduduki TNI aktif. Foto ilustrasi TNI latihan.

Jumat , 02 Jun 2023, 09:12 WIB

Semangat Revisi UU TNI dan Kecemburuan ke Polri

Gelar pasukan yang diikuti ribuan prajurit TNI ADdi Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2022).

Sabtu , 27 May 2023, 19:42 WIB

Akademisi Kritik Rencana Revisi UU TNI yang Picu Banyak Polemik

Rabu , 24 May 2023, 08:30 WIB

Lemhannas: Megawati tak Ingin Hanya TNI AD yang Diutamakan

Selasa , 23 May 2023, 13:58 WIB

Lemhannas akan Lakukan Kajian Terkait Revisi UU TNI

Ketua Umum DPP Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (PEPABRI) Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar hadir di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI di Hotel Shangri La, Jakarta, pada Kamis (16/2/2023).

Selasa , 23 May 2023, 00:56 WIB

Agum Gumelar: Penugasan Prajurit Aktif TNI ke Jabatan Sipil tak Perlu Diatur UU

Revisi UU TNI membolehkan prajurit aktif menduduki jabatan di 18 kementerian/lembaga negara.

Senin , 22 May 2023, 07:13 WIB

Militer Aktif Semakin Leluasa Menduduki Jabatan Sipil

Diskusi Publik Imparsial, Refleksi 25 tahun Reformasi: RUU TNI Mengancam Demokrasi dan Melanggar Konstitusi, Ahad (21/5/2023).

Ahad , 21 May 2023, 23:43 WIB

Amnesty International Menilai Penambahan Jenis Operasi Militer Sebuah Kekeliruan

Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto Djojohadikusumo.

Jumat , 12 May 2023, 10:29 WIB

Menhan Prabowo Nilai Implementasi UU TNI yang Lama Sudah Baik

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Laksamana Muda (Laksda) Julius Widjojono.

Rabu , 10 May 2023, 09:51 WIB

Mabes TNI Usulkan Prajurit Bisa Duduki Lebih Banyak Jabatan di Kementerian

Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta menolak wacana adanya dwi fungsi TNI kembali.

Wakil Ketua Fraksi PKS Tolak Wacana Dwifungsi TNI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta menolak wacana penempatan tentara aktif di jabatan sipil (dwi fungsi TNI), yang muncul ketika revisi Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2022. "Wacana kembalinya dwi fungsi TNI bukan latar belakang revisi UU TNI, namun revisi tersebut sebagai upaya perbaikan TNI...

Al Araf menolak gagasan pengembalian dwi fungsi ABRI (TNI).

Jumat , 12 Aug 2022, 09:43 WIB