Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (6/6/2024).

Kamis , 06 Jun 2024, 15:13 WIB

Panglima Yakin Revisi UU TNI-Polri tak Kembalikan Dwifungsi, Ini Alasannya

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letjen (Purn) M Herindra di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024).

Kamis , 06 Jun 2024, 15:04 WIB

Wamenhan Soal Revisi UU TNI: Kekhawatiran Dwifungsi Itu Terlalu Berlebihan

Markas Besar (Mabes) Polri di Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Kamis , 30 May 2024, 14:01 WIB

Draf Revisi UU Polri: Punya Kewenangan Putus Akses Internet

Sejumlah prajurit TNI mengikuti apel gelar pasukan pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) World Water Forum ke-10 Tahun 2024 di Lapangan Puputan Margarana, Denpasar, Bali, Rabu (15/5/2024). Pengamanan kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 14.000 orang dari unsur prajurit TNI, anggota Polri untuk mengamnakan pelaksanaan WWF ke-10 yang akan diselenggarakan pada 18-25 Mei 2024.

Rabu , 29 May 2024, 20:20 WIB

Komisi III: Usia Pensiun TNI dan Polri Perlu Direvisi

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (28/5/2024).

Selasa , 28 May 2024, 15:50 WIB

Baleg DPR akan Bahas Revisi UU TNI dan Polri

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad

Selasa , 28 May 2024, 13:31 WIB

DPR Tetapkan Revisi UU TNI dan UU Polri Jadi RUU Usul Inisiatif

Personel Korps Brimob Mabes Polri bersiap mengikuti apel gelar pasukan. (foto ilustrasi)

Ahad , 26 May 2024, 18:04 WIB

Selamat Ginting: Brimob Harusnya Masuk dalam Kementerian Hankam

Anggota Komisi I DPR, Mayjen (Purn) TB Hasanuddin.

Rabu , 22 May 2024, 12:51 WIB

Komisi I DPR Dalami Wacana Revisi UU TNI

Wakil Ketua DP, Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2024).

Senin , 20 May 2024, 14:33 WIB

DPR Akui Adanya Permintaan Revisi UU TNI dan Polri

Direktur Program Imparsial Al Araf, menyebut ketika pintu sipil dibukakan untuk TNI maka sulit ditutup lagi. (foto ilustrasi)

Ahad , 19 May 2024, 21:47 WIB

Imparsial: Pintu Sipil Dibuka untuk TNI, Susah Menutup Lagi

Koalisi Masyarakat Sipil menyelenggarakan diskusi publik berjudul: Revisi UU TNI: Kembalinua Dwi Fungsi

Kamis , 28 Sep 2023, 11:13 WIB

Jika Pemimpin Sipil Keliru Gunakan Militer maka Rusak Demokrasi

.

Kamis , 03 Aug 2023, 09:09 WIB

Revisi UU Peradilan Militer atau Tarik TNI Aktif dari Jabatan Sipil

Diskusi Pusat Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) bertema RUU TNI: Kajian Kritis dalam Konteks Gerakan Sosial Buruh dan Demokrasi, Jumat (21/7/2023).

Buruh Khawatirkan Revisi UU TNI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Aktivis KASBI, Unang Sunarno, menilai revisi UU TNI ini ingin memperluas cakupan tugas tentara dari sebelumnya sebagai alat pertahanan negara, kini ingin ditambah dengan keamanan. Menurutnya, Ini jelas kembali kepada Dwifungsi yang dhapuskan dulu pada era Reformasi 1998. "Prajurit TNI aktif nanti itu bisa menduduki jabatan tertentu di pemerintahan sipil. Kita tidak ingin negara kita seperti Kamboja,...

Diskusi Publik yang diselenggarakan Imparsial dengan tema: Prroblematika Revisi UU TNI Ditinjau dari Perspektif Hukum, Politik, dan Hak Asasi Manusia.

Rabu , 05 Jul 2023, 07:51 WIB

Draft Revisi UU TNI Dinilai Mereduksi Supremasi Sipil

Prajurit Kostrad dan Kopassus mengikuti Apel Gelar Pasukan TNI Angkatan Darat (AD) 2022 di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2022).

Selasa , 27 Jun 2023, 08:44 WIB

BEM Indonesia Dorong Kajian Revisi UU TNI

Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al Araf menyebut dalam revisi UU TNI ada ketentuan TNI bisa mengerahkan pasukan tanpa persetujuan politik presiden.

Kamis , 22 Jun 2023, 17:37 WIB

Al Araf Sebut TNI Bisa Mengerahkan Pasukan tanpa Keputusan Presiden

Diskusi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan bertajuk: Involusi Sektor Pertahanan; Problem RUU TNI, Komando Teritorial, Peradilan Militer, dan Tugas Non-Militer

Sabtu , 17 Jun 2023, 06:22 WIB

Elsam Menilai Ada Pemaknaan Salah atas Kekaryaan Militer

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Andi Widjajanto (kanan) didampingi Wakil Gubernur Lemhannas Letjen MS Fadhilah.

Kamis , 08 Jun 2023, 18:39 WIB

Gubernur Lemhannas Klaim Revisi UU TNI Diarahkan Perkuat Konsolidasi Demokrasi

Revisi UU TNI memasukkan ketentuan tentang penambahan delapan kementerian/lembaga yang bisa diduduki TNI aktif. Foto ilustrasi TNI latihan.

Jumat , 02 Jun 2023, 09:12 WIB

Semangat Revisi UU TNI dan Kecemburuan ke Polri

Gelar pasukan yang diikuti ribuan prajurit TNI ADdi Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2022).

Sabtu , 27 May 2023, 19:42 WIB

Akademisi Kritik Rencana Revisi UU TNI yang Picu Banyak Polemik

.

Rabu , 24 May 2023, 08:30 WIB

Lemhannas: Megawati tak Ingin Hanya TNI AD yang Diutamakan

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Andi Widjajanto (kanan) didampingi Wakil Gubernur Lemhannas Letjen MS Fadhilah.

Selasa , 23 May 2023, 13:58 WIB

Lemhannas akan Lakukan Kajian Terkait Revisi UU TNI

Ketua Umum DPP Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (PEPABRI) Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar hadir di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI di Hotel Shangri La, Jakarta, pada Kamis (16/2/2023).

Selasa , 23 May 2023, 00:56 WIB

Agum Gumelar: Penugasan Prajurit Aktif TNI ke Jabatan Sipil tak Perlu Diatur UU

Revisi UU TNI membolehkan prajurit aktif menduduki jabatan di 18 kementerian/lembaga negara.

Senin , 22 May 2023, 07:13 WIB

Militer Aktif Semakin Leluasa Menduduki Jabatan Sipil

Diskusi Publik Imparsial, Refleksi 25 tahun Reformasi: RUU TNI Mengancam Demokrasi dan Melanggar Konstitusi, Ahad (21/5/2023).

Ahad , 21 May 2023, 23:43 WIB

Amnesty International Menilai Penambahan Jenis Operasi Militer Sebuah Kekeliruan

Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto Djojohadikusumo.

Jumat , 12 May 2023, 10:29 WIB

Menhan Prabowo Nilai Implementasi UU TNI yang Lama Sudah Baik

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Laksamana Muda (Laksda) Julius Widjojono.

Rabu , 10 May 2023, 09:51 WIB

Mabes TNI Usulkan Prajurit Bisa Duduki Lebih Banyak Jabatan di Kementerian

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menilai revisi Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI bertujuan untuk memperbaiki institusi TNI, bukan justru memunculkan kembali dwi fungsi TNI

Jumat , 12 Aug 2022, 16:43 WIB

DPR: Revisi UU TNI Upaya Perbaikan Institusi, Bukan Hidupkan Dwifungsi TNI

Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta menolak wacana adanya dwi fungsi TNI kembali.

Jumat , 12 Aug 2022, 15:23 WIB

Wakil Ketua Fraksi PKS Tolak Wacana Dwifungsi TNI

Presiden Joko Widodo.

Usulan TNI Menjabat di Kementerian, Jokowi: Kebutuhannya Belum Mendesak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Joko Widodo mengatakan belum ada kebutuhan mendesak untuk menempatkan tentara pada jabatan kementerian atau lembaga pemerintahan. Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja ke Sukoharjo. Jokowi mengatakan secara singkat bahwa ia belum melihat adanya kebutuhan yang mendesak. Respon Presiden Joko Widodo tersebut disampaikan karena sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memberikan usulan terkait revisi Undang-Undang...

Presiden Jokowi

Kamis , 11 Aug 2022, 14:52 WIB

Soal Revisi UU TNI, Jokowi: Kebutuhannya tak Mendesak

Satya Widya Yudha

Ahad , 03 Feb 2019, 16:34 WIB

Pamen di Kementerian Jadi Momentum Revisi UU TNI

Next