#rkuhp

Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI), kembali menyosialisasikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah disahkan pada 2 Januari 2023 sebagai UU Nomor 1/2023 Tentang KUHP Kali ini Mahupiki bekerja sama dengan Universitas Negeri Papua (Unipa) guna mengedukasi masyarakat secara lebih luas.

Kamis , 09 Feb 2023, 08:01 WIB

Ahli Hukum Edukasi Konsep dan Ide Dasar KUHP Nasional ke Masyarakat Papua

REPUBLIKA.CO.ID, MANOKWARI -- Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI), kembali menyosialisasikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah disahkan pada 2 Januari 2023 sebagai UU Nomor 1/2023 Tentang KUHP...

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Anis Hidayah memberikan sambutan dalam Puncak peringatan Hari Pekerja Migran Internasional (HPMI) 2022 Kawasan Thamrin 10, Jakarta, Ahad (18/12/2022). Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengelar peringatan HPMI 2022 dengan tema Stop Human Trafficking: Pekerja Migran Bermartabat, Negara Berdaulat,digelorakan sebagai peringatan bahaya tentang perdagangan orang, sekaligus ajakan perang melawan sindikat penempatan illegal PMI. Republika/Prayogi.

Ahad , 22 Jan 2023, 16:35 WIB

Soal Wacana Larangan LGBT, Komnas HAM : tak Boleh Ada Diskriminasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) angkat suara mengenai sejumlah daerah yang kembali menyuarakan aturan anti lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT). Komnas HAM mengingatkan kesamaan hak setiap warga negara di hadapan hukum. Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menyebut hukum tertinggi di Indonesia yaitu konsitusi negara menegaskan kesamaan hak setiap warga negara. Hal ini diperkuat lagi...

Ahad , 22 Jan 2023, 16:16 WIB

Larangan LGBT Disarankan Diatur Melalui UU Khusus

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Pusat Advokat Persaudaraan Islam...

Jumat , 16 Dec 2022, 02:37 WIB

Puan: Ada Jalan Konstitusional untuk Menguji KUHP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan...

Jumat , 16 Dec 2022, 00:16 WIB

Demo UU KUHP di Gedung DPRD Jabar Berujung Ricuh

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Aksi demonstrasi mahasiswa yang menolak Undang-Undang KUHP...

Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan catatan akhir tahun di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (15/12/2022). Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan sejumlah capaian seperti pengesahan KUHP, Penanganan kasus Ferdy Sambo, Penyelesaian Kasus HAM hingga perkembangan keamanan di Papua. Republika/Prayogi

Kamis , 15 Dec 2022, 16:36 WIB

Mahfud: KUHP yang Baru Disahkan Bukan untuk Lindungi Jokowi

Warga negara asing berjalan saat tiba di Terminal 3, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pengesahan KUHP oleh DPR sebelumnya diisukan akan mempengaruhi pariwisata RI. (ilustrasi)

Selasa , 13 Dec 2022, 20:09 WIB

KUHP Disahkan, Ini Data Kantor Imigrasi Soal Jumlah Kedatangan WNA ke Indonesia

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto membacakan laporan saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Rapat Paripurna DPR tersebut mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang.

Jumat , 09 Dec 2022, 05:54 WIB

ACTA Siap Gugat Pasal-Pasal Kontroversial KUHP ke MK

Rabu , 07 Dec 2022, 14:39 WIB

Legislator: RUU KUHP Jangan Sampai Kriminalisasi Masyarakat

Presiden Joko Widodo (kiri) berjalan bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dalam KUHP yang baru disahkan DPR, diatur pasal penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. (ilustrasi)

Rabu , 07 Dec 2022, 14:18 WIB

Catatan Kritis untuk Pasal Penyerangan Kehormatan Presiden di KUHP

Aliansi masyarakat dan mahasiswa menggelar unjuk rasa menolak pengesahan RKUHP di Tugu Pal Putih, Yogyakarta, Selasa (6/12/2022). Mereka menolak pengesahan RKUHP karena menganggap banyak pasal-pasal yang bermasalah.

Rabu , 07 Dec 2022, 13:43 WIB

Henri Subiakto Jelaskan Beda Pasal Penghinaan Presiden di UU KUHP dengan yang Lama

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (tengah), Lodewijk Freidrich Paulus (kiri) dan Rachmat Gobel (kanan) bersiap memimpin Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Rapat Paripurna DPR tersebut mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang. Republika/Prayogi

Rabu , 07 Dec 2022, 01:27 WIB

Masyarakat yang tak Puas Pengesahan RKUHP Disarankan Gugat ke MK

Selasa , 06 Dec 2022, 21:37 WIB

Jurnalis Aceh Tolak Pengesahan RKUHP, Ini Sejumlah Pasal yang Dinilai Bahayakan Pers

Duta Besar Amerika Serikat, Sung Yong Kim menilai pasal-pasal terkait moralitas di RKUHP bisa membuat investor lari dari Indonesia. (ilustrasi)

Selasa , 06 Dec 2022, 20:53 WIB

Dubes AS Nilai Pasal Moralitas di RKUHP Bisa Buat Investor Lari, Ini Respons Pemerintah

Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis meninggalkan ruangan setelah interupsi terkait beberapa pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Rapat Paripurna DPR tersebut mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang. Republika/Prayogi

Selasa , 06 Dec 2022, 20:34 WIB

Politikus PKS Walkout Saat Pengesahan RKUHP di Rapat Paripurna DPR, Ini Respons Yasonna

Massa yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP melakukan aksi berkemah di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Dalam aksinya, mereka menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru disahkan DPR RI, karena dinilai proses pembentukannya tidak partisipatif dan transparan serta memiliki pasal-pasal yang bermasalah yang berpotensi mengancam hak-hak masyarakat. Republika/Thoudy Badai

Selasa , 06 Dec 2022, 19:55 WIB

Ada Massa Menginap di DPR Protes Pengesahan RKUHP, Yasonna: Nggak Ada Gunanya

Selasa , 06 Dec 2022, 19:00 WIB

RKUHP Disahkan, Indonesia Dinilai akan Alami Kemerosotan Demokrasi

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly dan Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto usai pengesahan RKUHP menjadi undang-undang, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/12).

Menkumham Jelaskan Jenis Pidana yang Diperluas dalam UU KUHP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dan DPR resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi UU KUHP. Salah satu poin baru yang terkandung dalam KUHP adalah jenis pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana diperluas, selain pidana penjara dan pidana denda.Dalam rapat paripurna, Menkumham Yasonna Laoly mengatakan, ada tiga pidana yang diatur dalam KUHP, yaitu pidana pokok, tambahan, dan...

Selasa , 06 Dec 2022, 13:53 WIB

Demokrat Soroti Dua Pasal KUHP yang Dinilai Bisa Bungkam Kebebasan Berpendapat

Ketua Komnas HAM periode 2022-2027 Atnike Sigiro. Komnas HAM akan mempertimbangkan langkah lain jika RKUHP melanggar prinsip HAM.

Selasa , 06 Dec 2022, 11:54 WIB

Komnas HAM Pertimbangkan Langkah Lain Jika RKUHP Langgar Prinsip HAM

Sejumlah orang yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP melakukan aksi di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/12/2022). Dalam aksinya mereka menolak atas pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pindana (RKUHP) karena menganggap beberapa pasal dalam RKUHP masih bermasalah.

Senin , 05 Dec 2022, 17:08 WIB

In Picture: Demo Tolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana di DPR RI (2)

Senin , 05 Dec 2022, 17:06 WIB

In Picture: Demo Tolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Gedung Parlemen 1

Jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung menggelar aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (5/12/2022). Dalam aksi tersebut mereka menuntut DPR dan pemerintah mencabut 17 pasal bermasalah di RKUHP yang berpotensi mengekang kerja jurnalistik, serta menuntut penundaan pengesahan RKUHP.

Senin , 05 Dec 2022, 16:58 WIB

In Picture: Aksi Jurnalis Bandung Tolak Rancangan KUHP Baru (2)

Sejumlah jurnalis Kota Bandung menggelar aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (5/12/2022). Dalam aksi tersebut mereka menuntut DPR dan pemerintah mencabut 17 pasal bermasalah di RKUHP yang berpotensi mengekang kerja jurnalistik, serta menuntut penundaan pengesahan RKUHP. Republika/Abdan Syakura

Senin , 05 Dec 2022, 16:44 WIB

In Picture: Aksi Jurnalis Bandung Tolak Rancangan KUHP Baru (1)

Ahad , 04 Dec 2022, 06:10 WIB

Para Guru Besar Universitas Nilai RKUHP Telah Jelas Soal Perbedaan Kritik dan Penghinaan

Jumat , 02 Dec 2022, 04:20 WIB

GMNI Nilai RKUHP Ancam Demokrasi di Indonesia

Sejumlah orang yang tergabung dalam Aliansi Nasional RKUHP melakukan aksi saat berlangsungya Kick Off Dialog Publik RKUHP di Jakarta, Selasa (23/4/2022). Dalam aksinya mereka menilai Kick Off Dialog Publik RKUHP ini sebagai jalan yang formalistik dan hanya bertujuan untuk sosialisasi dan eduksi semata. Padahal, masyarakat sipil menghendaki adanya ruang partisipasi dan konsultasi guna mendenganr masukan publik secara maksimal. Prayogi/Republika

Kamis , 01 Dec 2022, 11:41 WIB

KY Disebut Kalah Cerdik Soal Usulan RKUHP

Anggota Komisi Yudisial (KY) Binziad Kadafi membantah lembaganya terlambat mengajukan usulan soal RKUHP.

Rabu , 30 Nov 2022, 09:32 WIB

KY Bantah Terlambat Berikan Usulan untuk RKUHP

Rabu , 30 Nov 2022, 05:59 WIB

Soal Delik Agama dan Kepercayaan di RKUHP Disebut untuk Jaga Persatuan Bangsa

Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto mengatakan, pihaknya bersama pemerintah telah menyepakati pengambilan keputusan tingkat I terhadap rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). (ilustrasi).

Selasa , 29 Nov 2022, 13:14 WIB

Komisi III Sebut RKUHP Mendesak untuk Segera Disahkan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (tengah).

Senin , 28 Nov 2022, 21:36 WIB

Mendagri: Sejumlah Masalah di RKUHP Disepakati

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan paparannya dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/11/2022). Dalam rapat yang membahas penyempurnaan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tersebut Wamenkumham menyatakan pemerintah telah mempertimbangkan untuk mengubah beberapa pasal krusial.

Senin , 28 Nov 2022, 17:21 WIB

Wamenkumham: RKUHP Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik UU ITE

Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Univ Andalas Feri Amsari memberikan paparan dalam diskusi di Jakarta, Ahad (5/3).

Jumat , 25 Nov 2022, 19:07 WIB

Pusako Sebut RKUHP Masih Jauh dari Harapan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah mengambil sikap tegas terkait kasus gagal ginjal pada anak yang terjadi di Indonesia.

Jumat , 25 Nov 2022, 17:38 WIB

DPR Ingin Pengesahan RKUHP Sebelum Masa Reses

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/11/2022). Rapat kerja tersebut membahas penyampaian penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) hasil sosialisasi Pemerintah.

Pemerintah-Komisi III Sepakati 11 Poin RKUHP, Apa Saja?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy mengaku telah menampung aspirasi dari seluruh fraksi di Komisi III DPR terkait rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Hasilnya, terdapat 11 poin yang diperbaiki pemerintah dan disepakati keduanya.Pertama adalah terkait hukum yang hidup di dalam masyarakat atau living law. Pihaknya menambahkan ayat bahwa ketentuan...

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Adies Kadir, mengatakan kehidupan para hakim yang bertugas di daerah saat ini masih jauh dari kata sejahtera.

Kamis , 24 Nov 2022, 18:20 WIB