Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto membacakan laporan saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Rapat Paripurna DPR tersebut mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang.

Kamis , 08 Dec 2022, 20:38 WIB

Jubir Bantah KUHP tak Sesuai dengan HAM

Selingkuh/ilustrasi. Jubir Sosialisasi KUHP sebut pasal zina hanya bisa dilaporkan suami atau istri.

Kamis , 08 Dec 2022, 20:13 WIB

Jubir KUHP: Pasal Zina Hanya Bisa Dilaporkan Suami dan Istri

Habiburokhman.

Kamis , 08 Dec 2022, 14:23 WIB

Gerindra Senang Pasal yang Menjerat Habib Rizieq Cs Hilang dari KUHP

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto membacakan laporan saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Rapat Paripurna DPR tersebut mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang.

Kamis , 08 Dec 2022, 05:25 WIB

Pengesahan RKUHP Jadi Pukulan Mundur terhadap HAM di Indonesia

Massa yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP melakukan aksi berkemah di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Dalam aksinya, mereka menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru disahkan DPR RI, karena dinilai proses pembentukannya tidak partisipatif dan transparan serta memiliki pasal-pasal yang bermasalah yang berpotensi mengancam hak-hak masyarakat. Republika/Thoudy Badai

Rabu , 07 Dec 2022, 18:37 WIB

Stafsus Presiden Jelaskan Soal Ancaman Pasal Perzinaan KUHP Baru

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto membacakan laporan saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Rapat Paripurna DPR tersebut mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang.

Rabu , 07 Dec 2022, 14:39 WIB

Legislator: RUU KUHP Jangan Sampai Kriminalisasi Masyarakat

Aliansi masyarakat dan mahasiswa menggelar unjuk rasa menolak pengesahan RKUHP di Tugu Pal Putih, Yogyakarta, Selasa (6/12/2022). Mereka menolak pengesahan RKUHP karena menganggap banyak pasal-pasal yang bermasalah.

Rabu , 07 Dec 2022, 13:43 WIB

Henri Subiakto Jelaskan Beda Pasal Penghinaan Presiden di UU KUHP dengan yang Lama

Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis melakukan interupsi terkait beberapa pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Rapat Paripurna DPR tersebut mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang. Republika/Prayogi

Selasa , 06 Dec 2022, 22:14 WIB

Soal Pasal Karet Penghinaan Presiden Masih Jadi Catatan di RKUHP

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto membacakan laporan saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Rapat Paripurna DPR tersebut mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang.

Selasa , 06 Dec 2022, 21:37 WIB

Jurnalis Aceh Tolak Pengesahan RKUHP, Ini Sejumlah Pasal yang Dinilai Bahayakan Pers

Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis meninggalkan ruangan setelah interupsi terkait beberapa pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Rapat Paripurna DPR tersebut mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang. Republika/Prayogi

Selasa , 06 Dec 2022, 20:34 WIB

Politikus PKS Walkout Saat Pengesahan RKUHP di Rapat Paripurna DPR, Ini Respons Yasonna

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (tengah), Lodewijk Freidrich Paulus (kiri) dan Rachmat Gobel (kanan) bersiap memimpin Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Rapat Paripurna DPR tersebut mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang. Republika/Prayogi

Selasa , 06 Dec 2022, 20:22 WIB

Wakil Ketua DPR: Sosialisasi RKUHP Berjalan Panjang Sebelum Jadi UU

Massa yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP melakukan aksi berkemah di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Dalam aksinya, mereka menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru disahkan DPR RI, karena dinilai proses pembentukannya tidak partisipatif dan transparan serta memiliki pasal-pasal yang bermasalah yang berpotensi mengancam hak-hak masyarakat. Republika/Thoudy Badai

Selasa , 06 Dec 2022, 19:55 WIB

Ada Massa Menginap di DPR Protes Pengesahan RKUHP, Yasonna: Nggak Ada Gunanya

Aliansi masyarakat dan mahasiswa menggelar unjuk rasa menolak pengesahan RKUHP di Tugu Pal Putih, Yogyakarta, Selasa (6/12/2022). Koalisi masyarakat sipil mengkhawatirkan adanya KUHP baru akan memundurkan demokrasi.

Ini Penjelasan Koalisi Masyarakat Sipil Suarakan Tolak RKUHP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Lembaga kajian demokrasi Public Virtue Research Institute (PVRI) menyuarakan kembali penolakan terhadap pengesahan RKUHP. Mereka mengingatkan Pemerintah dan DPR bahwa KUHP baru akan membuat masyarakat semakin rentan dipidana, bahkan semua atau siapa pun warga negara bisa kena dengan KUHP baru. PVRI bersama sejumlah lembaga masyarakat sipil seperti KontraS, LBH Jakarta, Sekolah Tinggi...

Massa yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP melakukan aksi berkemah di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Menkumham sebut pemerintah bukannya ingin membungkam kritik melalui RKUHP.

Selasa , 06 Dec 2022, 18:19 WIB

Soal RKUHP, Menkumham: Pemerintah tak Ingin Bungkam Kritik

Menkum HAM Yasonna H. Laoly. Menkumham sebut masyarakat yang tidak setuju dengan RKUHP bisa ajukan gugatan.

Selasa , 06 Dec 2022, 15:07 WIB

Menkumham: Masyarakat yang tidak Setuju RKUHP Bisa Ajukan Gugatan

Next