Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/11/2022). Rapat kerja tersebut membahas penyampaian penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) hasil sosialisasi Pemerintah.

Kamis , 10 Nov 2022, 01:37 WIB

Ini 5 Pasal RKUHP yang Dihapus Kemenkumham

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej (kriri).

Rabu , 09 Nov 2022, 22:28 WIB

Wamenkumham: Pasal Penyerangan Martabat Presiden Alami Perubahan

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej usai menyerahkan draf RKUHP terbaru ke Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/11).

Rabu , 09 Nov 2022, 17:31 WIB

Wamenkumham Klaim Pasal Penghinaan Presiden tak Halangi Kebebasan Demokrasi

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa mengatakan, Komisi III DPR berkomitmen mengawasi proses penegakan hukum dalam kasus dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo.

Rabu , 09 Nov 2022, 17:07 WIB

Komisi III Dalami Hasil Revisi dan Sosialisasi RKUHP

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej (kriri).

Rabu , 09 Nov 2022, 16:53 WIB

Wamenkumham Sebut Draf Terbaru RKUHP Memuat 627 Pasal

Pasal perzinaan yang dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP) dapat merugikan dunia usaha terutama di bidang pariwisata dan perhotelan.

Kamis , 20 Oct 2022, 21:04 WIB

Apindo Sebut Pasal Perzinaan dalam RKUHP Dapat Rugikan Pariwisata

Direktur BKBH Persis Drs.H.Yudi Wildan Latief,S.H.,M.H.

Sabtu , 15 Oct 2022, 14:30 WIB

Kajian 14 Pasal Krusial dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)

Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP ) Dr. Drs. Karjono, S.H., M.Hum menjadi narasumber pada acara Seminar Mencermati Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam memahami Ideologi Pancasila di Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Kamis, (29/9/2022).

Jumat , 30 Sep 2022, 12:17 WIB

Wakil Kepala BPIP Tegaskan Pentingnya Merawat Ideologi Pancasila dalam RKUHP

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Konstitusi UII, Muhammad Saleh (kanan) memberikan paparan saat Bincang Sore Republika di Yogyakarta, Rabu (7/9/2022). Pada bincang sore kali ini membahas terkait polemik pengajuan RKUHP ke DPR RI. Salah satu topik yang kerap dibahas dalam Rancangan KUHP baru ini tentang delik penghinaan Presiden.

Rabu , 07 Sep 2022, 20:04 WIB

In Picture: Bincang Sore Republika Yogyakarta Bahas Rancangan KUHP Baru

Sejumlah orang yang tergabung dalam Aliansi Nasional RKUHP melakukan aksi saat berlangsungya Kick Off Dialog Publik RKUHP di Jakarta, Selasa (23/4/2022). Dalam aksinya mereka menilai Kick Off Dialog Publik RKUHP ini sebagai jalan yang formalistik dan hanya bertujuan untuk sosialisasi dan eduksi semata. Padahal, masyarakat sipil menghendaki adanya ruang partisipasi dan konsultasi guna mendenganr masukan publik secara maksimal.

Selasa , 23 Aug 2022, 20:04 WIB

In Picture: Demo Peluncuran Kickoff RKUHP di Jakarta

(dari kiri) Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej, Menkumham Yasonna Laoly, Menkopolhukam Mahfud MD dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate berbincang dalam acara Kick Off Dialog Publik RKUHP di Jakarta, Selasa (23/8/2022). Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya melakukan sosialisasi dan edukasi yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat serta partisipasi publik dalam pembahasan RKUHP.

Selasa , 23 Aug 2022, 20:03 WIB

In Picture: Kickoff Dialog Publik RKUHP di Jakarta

Menteri Koordinator Bidang Politiki, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD

Selasa , 23 Aug 2022, 16:23 WIB

Soal RKUHP, Mahfud: Hukum Harus Berubah Sesuai Kebutuhan Masyarakat

Menko Polhukam Mahfud MD.

Mahfud MD: RKUHP Relatif Siap Segera Diundangkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, sudah selama 59 tahun, Indonesia terus membahas dan merancang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ini melalui tim yang silih berganti dan mendapat arahan politik hukum dari tujuh presiden. Ia mengatakan, RKUHP relatif siap untuk segera dijadikan undang-undang.  “Alhamdulillah, saat ini kita sudah menghasilkan Rancangan Kitab...

Ilustrasi RKUHP

Selasa , 23 Aug 2022, 05:01 WIB

Pemerintah Diminta Segera Ganti KUHP Produk Kolonial

Ilustrasi. CISDI menilai pemerintah belum memasukkan perspektif kesehatan dan gender dalam proses penyusunan Rancangan KUHP.

Sabtu , 20 Aug 2022, 06:10 WIB

CISDI: Perspektif Kesehatan dan Gender Belum Masuk RKUHP

Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau akrab disapa Bambang Pacul.

Selasa , 16 Aug 2022, 13:16 WIB

Bambang Wuryanto Tegaskan Komitmen Komisi III DPR Segera Selesaikan RUU KUHP

Dokumentasi. Anggota DPR RI Arsul Sani menyatakan, reformulasi 14 pasal Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dari Dewan Pers wajib dibahas dalam rapat DPR.

Selasa , 16 Aug 2022, 05:55 WIB

Arsul: Reformulasi Pasal RKUHP dari Dewan Pers Wajib Dibahas di DPR

DPR

Senin , 15 Aug 2022, 14:13 WIB

DPR Didorong Segera Sahkan RUU KUHP

Mahasiswa memegang poster saat aksi Bandung Lautan Amarah di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (30/6/2022). Dalam aksi tersebut mereka menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) serta mendesak pemerintah untuk melakukan transparansi terhadap draf RKUHP. Foto: Republika/Abdan Syakura

Sabtu , 13 Aug 2022, 20:46 WIB

Ketua PBNU: Tuntaskan RKUHP dengan Tetap Akomodasi Saran Masyarakat

Sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas melakukan aksi Bandung Lautan Amarah di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (30/6/2022). Dalam aksi tersebut mereka menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) serta mendesak pemerintah untuk melakukan transparansi terhadap draf RKUHP. Foto: Republika/Abdan Syakura

Sabtu , 13 Aug 2022, 02:25 WIB

Soal RKUHP, Pemerintah Didorong Libatkan Praktisi Hukum

RKUHP Ancam Kebebasan Pers

Rabu , 10 Aug 2022, 01:21 WIB

Infografis RKUHP Ancam Kebebasan Pers

Mempertahankan Kebebasan Pers (ilustrasi)

Senin , 08 Aug 2022, 23:04 WIB

Fraksi PDIP Terima Masukan Dewan Pers Soal RKUHP

Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra berharap DPR melakukan sejumlah penyempurnaan dalam RKUHP.

Senin , 08 Aug 2022, 20:56 WIB

Dewan Pers Dorong Penyempurnaan RKUHP ke Komisi III

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej (kiri).

Rabu , 03 Aug 2022, 19:51 WIB

Pemerintah Saran Cabut Pasal Penggelandangan, Unggas-Ternak Masuk Pekarangan dari RKUHP

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej

Rabu , 03 Aug 2022, 17:27 WIB

Soal RKUHP, Wamenkumham: Presiden Tekankan Pentingnya Partisipasi Publik

Menko Polhukam Mahfud MD.

Selasa , 02 Aug 2022, 11:50 WIB

Jokowi Panggil Menko Polhukam, Ini 14 Poin Krusial RKUHP yang Dibahas

Anggota Komisi III DPR Benny K Harman mengamini jika sejumlah pasal dalam rancangan Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (RKUHP) mengancam kebebasan berpendapat dan pers.

Rabu , 20 Jul 2022, 03:30 WIB

Legislator Dorong Harmonisasi antara UU Pers dan RKUHP

Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menilai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tidak akan mengancam kebebasan pers.

Selasa , 19 Jul 2022, 19:03 WIB

Anggota DPR Minta Pers tak Khawatir Terhadap RKUHP

Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menilai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tidak akan mengancam kebebasan pers.

Selasa , 19 Jul 2022, 17:18 WIB

Anggota DPR: RKUHP Atur Sanksi Penyalah Guna Kebebasan Pers, Bukan Mengancam Kebebasan

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti

Pakar Hukum: RKUHP Urgen Apabila Bawa Paradigma Baru

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) memiliki urgensi apabila membawa paradigma baru, modern, dan kekinian tentang hukum pidana. Meskipun Indonesia membutuhkan pengaturan agar lebih tertib, paradigma hukum pidana harus berbeda dari warisan kolonial Belanda. "Jadi, jangan hukum pidana yang semuanya kita tidak boleh dan ketakutan karena bisa dikenakan sanksi pidana seperti...

Mahasiswa memegang poster saat aksi Bandung Lautan Amarah di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (30/6/2022). Dalam aksi tersebut mereka menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) serta mendesak pemerintah untuk melakukan transparansi terhadap draf RKUHP. Foto: Republika/Abdan Syakura

Selasa , 12 Jul 2022, 05:48 WIB

RKUHP Dinilai Berpotensi Ancam Demokrasi

Ilustrasi. Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto meminta pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM lebih masif menyosialisasikan terkait 14 pasal krusial dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Senin , 11 Jul 2022, 20:58 WIB

Anggota DPR: Sosialisasikan 14 Pasal Krusial RKUHP

Mahasiswa memegang poster saat aksi Bandung Lautan Amarah di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (30/6/2022). Dalam aksi tersebut mereka menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) serta mendesak pemerintah untuk melakukan transparansi terhadap draf RKUHP. Foto: Republika/Abdan Syakura

Ahad , 10 Jul 2022, 17:22 WIB

Ini Catatan Kritis Komnas HAM Atas RKUHP

Anggota DPR RI Komisi III, Arsul Sani, membantah bila pihaknya disebut tak melibatkan masyarakat dalam penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). (ilustrasi).

Ahad , 10 Jul 2022, 16:17 WIB

Komisi III Bantah tak Libatkan Masyarakat Susun RKUHP

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej (kiri) menyerahkan naskah RUU KUHP dan RUU tentang Permasyarakatan yang telah disempurnakan kepada Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir (kanan) dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/7/2022). Komisi III dan Pemerintah dalam rapat kerja tersebut bersepakat untuk menyelesaikan Rancangan Undangan-Undangan (RUU) tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya terkait dengan 14 isu krusial RUU KUHP sebelum diserahkan ke pembicaraan tingkat selanjutnya sesuai dengan mekanisme kententuan perundang-undangan.

Kamis , 07 Jul 2022, 09:53 WIB

Benarkah Mengkritik Presiden Dilarang di RKUHP? Wamenkumham Membantah, Ini Bunyi Pasalnya

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej (kiri) menyerahkan naskah RUU KUHP dan RUU tentang Permasyarakatan yang telah disempurnakan kepada Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir (kanan) dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/7/2022). Komisi III dan Pemerintah dalam rapat kerja tersebut bersepakat untuk menyelesaikan Rancangan Undangan-Undangan (RUU) tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya terkait dengan 14 isu krusial RUU KUHP sebelum diserahkan ke pembicaraan tingkat selanjutnya sesuai dengan mekanisme kententuan perundang-undangan.

Rabu , 06 Jul 2022, 16:17 WIB

RKUHP tak Disahkan Jadi Undang-Undang Besok

Aliansi mahasiswa dari Forum BEM DIY menggelar aksi damai di halaman DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (6/7/2022). Pada aksi damai ini mereka menuntut pembukaan draf RUU KUHP yang disusun pemerintah. Selain itu juga menuntut pemerintah melibatkan masyarakat dalam penyusunan RUU KUHP yang diajukan ke DPR.

Rabu , 06 Jul 2022, 15:36 WIB

In Picture: Aliansi Mahasiswa Forum BEM DIY Gelar Aksi Damai

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/7/2022). Komisi III dan Pemerintah dalam rapat kerja tersebut bersepakat untuk menyelesaikan Rancangan Undangan-Undangan (RUU) tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya terkait dengan 14 isu krusial RUU KUHP sebelum diserahkan ke pembicaraan tingkat selanjutnya sesuai dengan mekanisme kententuan perundang-undangan.

Rabu , 06 Jul 2022, 13:40 WIB

Pemerintah Tambahkan Definisi Kritik dalam Pasal Penghinaan Presiden RKUHP

Sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas melakukan aksi Bandung Lautan Amarah di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (30/6/2022). Dalam aksi tersebut mereka menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) serta mendesak pemerintah untuk melakukan transparansi terhadap draf RKUHP. Foto: Republika/Abdan Syakura

Jumat , 01 Jul 2022, 11:28 WIB

Pengamat: Pemerintah Jangan Buru-Buru Sahkan RKUHP

Sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas melakukan aksi Bandung Lautan Amarah di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (30/6/2022). Dalam aksi tersebut mereka menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) serta mendesak pemerintah untuk melakukan transparansi terhadap draf RKUHP.

Kamis , 30 Jun 2022, 18:59 WIB

In Picture: Mahasiswa Demo Rancangan KUHP di Depan Gedung DPRD Jabar

Mahasiswa membentangkan poster saat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2022). Pengunjuk rasa yang berasal dari berbagai universitas tersebut menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Rabu , 29 Jun 2022, 17:08 WIB

Mencegah Pasal Karet dari Poin Penghinaan Presiden di RKUHP

Presiden Indonesia Joko Widodo. Dalam RKUHP yang sedang dibahas DPR saat ini diatur pasal penghinaan terhadap presiden yang berimplikasi pidana. (ilustrasi)

Rabu , 29 Jun 2022, 12:54 WIB

Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP, DPR: Presiden Juga Manusia

Sejumlah mahasiswa memasang spanduk saat berunjuk rasa terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di depan gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/6/2022). Dalam aksinya mereka menuntut DPR dan pemerintah untuk membuka draft Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ke publik dan hapus pasal-pasal yang bermasalah.Prayogi/Republika

Selasa , 28 Jun 2022, 22:48 WIB

In Picture: Aksi Mahasiswa Tolak Rancangan KUHP di Gedung Parlemen RI (2)

Prev Next