#ruu-antiterorisme

Sabtu , 26 May 2018, 08:26 WIB

Wakil Ketua DPR Dorong Pemerintah Terbitkan PP Antiterorisme

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI secara resmi telah mengetuk palu Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna Jumat (25/5). Usai...

Revisi UU Terorisme. Menteri Yasonna Laoly (kedua kanan) menghadiri Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (25/5).

Sabtu , 26 May 2018, 06:07 WIB

Posisi dan Peran TNI dalam Memerangi Terorisme

REPUBLIKA.CO.ID Oleh: Debbie Sutrisno, Fauziah Mursid JAKARTA -- Disahkannya revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memastikan pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme. Pemerintah langsung bergerak mengagendakan penyusunan regulasi-regulasi terkait hal tersebut.Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, peraturan presiden (perpres) yang akan mengatur pelibatan TNI nantinya bersifat teknis. “Itu saja (teknisnya), baik dengan pendekatan yang lunak maupun pendekatan yang keras, dengan soft approach...

Sabtu , 26 May 2018, 05:07 WIB

Mengapa WNI dari Suriah Diancam Pidana?

REPUBLIKA.CO.ID Oleh: Fauziah Mursid, Ronggo AstungkoroRevisi Undang-Undang Antiterorisme yang...

Jumat , 25 May 2018, 05:03 WIB

Catatan-Catatan RUU Antiterorisme

REPUBLIKA.CO.ID Oleh: Fauziah Mursid Rapat Paripurna DPR di gedung DPR,...

Rabu , 23 May 2018, 05:07 WIB

Kontroversi Definisi Terorisme

REPUBLIKA.CO.ID Oleh: Fauziah Mursid, Arif Satrio Nugroho JAKARTA -- Rapat...

Selasa , 22 May 2018, 20:37 WIB

Moeldoko: RUU Soal Keamanan Negara Jangan Dipolitisasi

Senin , 21 May 2018, 13:15 WIB

Keyakinan Fadli Zon Soal Dalang Aksi Terorisme di Indonesia

Tentara dilibatkan dalam pemberantasan terorisme

Senin , 21 May 2018, 04:29 WIB

Pasal Guantanamo dan Kontroversi UU Antiterorisme

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko memeriksa pasukan satuan Pasukan Khusus TNI saat peresmian Komando Operasi Pasukan Khusus Gabungan (Koopssusgab) di Lapangan Monas, Jakarta, Selasa (9/6).(Republika/Wihdan Hidayat)

Ahad , 20 May 2018, 05:28 WIB

Kontroversi Koopssusgab dan Perang Melawan Teror

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra.

Ahad , 20 May 2018, 00:36 WIB

'Koopsusgab tak Tumpang Tindih dengan BNPT atau Polri'

Sabtu , 19 May 2018, 19:18 WIB

Pansus Optimistis RUU Antiterorisme Selesai Pekan Depan

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat Rapat Paripurna DPR, Jumat (18/5).

Jumat , 18 May 2018, 16:41 WIB

Bamsoet Minta Pemerintah Satu Suara Bahas RUU Terorisme

Tim Densus 88 melakukan penjagaan saat penggeledahan usai penangkapan terduga teroris di Jemaras, Klangenan, Kab. Cirebon, Jawa Barat, Kamis (17/5).

Jumat , 18 May 2018, 06:07 WIB

Bagaimana Cara Menangkal Terorisme?

Jumat , 18 May 2018, 03:47 WIB

Koopssusgab Dihidupkan, Koopssusgab Ditolak

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto

Kamis , 17 May 2018, 20:01 WIB

Wiranto: Revisi UU Antiterorisme Rampung Sebelum Lebaran

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjawab pertanyaan wartawan saat berkunjung ke Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/5).

Rabu , 16 May 2018, 18:49 WIB

Prabowo: Gerindra Dukung Percepatan Pengesahan RUU Antiteror

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menerima kedatangan Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Alumni 212 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/5).

Rabu , 16 May 2018, 18:30 WIB

Fadli Zon dan DPP PA 212 Bahas Masalah Umat Terkini

Anggota Badan Legislasi DPR RI Arsul Sani.

RUU Antiterorisme Atur Perpanjangan Masa Penahanan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Pidana Terorisme akan memberikan perluasan kewenangan bagi penegak hukum dalam upaya paksa menindak pelaku terduga teroris. Anggota Pansus Revisi UU Antiterorisme Arsul Sani menyebut, salah satu poin yang sudah disepakati yakni tentang perpanjangan masa penangkapan dan penahanan. "Perpanjangan waktu penangkapan dari yang sekarang 7 hari menjadi 14 hari dan bisa...

Selasa , 15 May 2018, 19:23 WIB

DPR Bantah Tunda RUU Terorisme

Selasa , 15 May 2018, 16:31 WIB

Wiranto: Pemerintah Satu Suara Soal RUU Antiterorisme

Sejumlah Masyarakat dari berbagai suku dan agama dalam acara doa bersama di halaman depan mabes polri, Jakarta, Kamis (10/5) malam. Acara ini bertujuan untuk memanjatkan doa untuk para korban meninggal dalam kasus kerusuhan di Mako Brimob dan juga sebagai bentuk dukungan terhadap kepolisian dalam memberantas terorisme di Indonesia.

Selasa , 15 May 2018, 11:30 WIB

Alotnya UU Antiterorisme dan Ultimatum Presiden

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat meninjau lokasi ledakan bom di Mapolretabes Surabaya, Senin (14/5).

Selasa , 15 May 2018, 08:49 WIB

Ketua DPR Pastikan RUU Antiterorisme Disahkan Bulan Ini

Pecahan kaca di Gereja Santa Maria akibat serangan bom, Ahad (13/5).

Senin , 14 May 2018, 02:31 WIB

Pengesahan RUU Antiterorisme Terhambat Definisi Teroris

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto

Kamis , 15 Mar 2018, 20:26 WIB

Polri: Keterlibatan TNI Lawan Terorisme Bukan Hal Baru

Petugas keamanan berjaga di sekitar menara Eiffel Paris, setelah adanya ancaman bom

Selasa , 03 Oct 2017, 11:11 WIB

Parlemen Prancis Lakukan Pemungutan Suara RUU Antiterorisme

Senin , 17 Jul 2017, 15:40 WIB

Pemblokiran Telegram Dinilai Sebuah Langkah Kemunduran

Senin , 17 Jul 2017, 12:25 WIB

Kapolri: Awalnya Kami tidak Minta Telegram Ditutup

Senin , 17 Jul 2017, 10:50 WIB

Pakar Komunikasi: Pemblokiran Telegram Harus Dicabut

Senin , 17 Jul 2017, 10:31 WIB

'Apakah Bank yang Digunakan Teroris Juga Harus Ditutup?'

Senin , 17 Jul 2017, 00:37 WIB

Pengamat Nilai Dua Tujuan Pemerintah Memblokir Telegram

Ahad , 16 Jul 2017, 15:56 WIB

Pendiri Telegram Akui Telat Respons Kemkominfo

Ahad , 16 Jul 2017, 15:01 WIB

Kemkominfo: Sulit Berkoordinasi dengan Telegram

Ahad , 16 Jul 2017, 14:26 WIB

Jokowi Sebut Telegram Ganggu Keamanan Negara

Ahad , 16 Jul 2017, 09:17 WIB

Tito: Pelaku Bom Thamrin dan Kampung Melayu Gunakan Telegram

Apakah Telegram yang Sedang Diblokir Kemkominfo?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memblokir platform atau layanan percakapan Telegram sejak Jumat (14/7) kemarin. Kemkominfo beralasan platform ini tidak memiliki standar untuk mencegah penyebaran pesan terkait terorisme dan paham radikalisme. Namun, apa sebenarnya Telegram ini? Dilansir dari Newsweek pada Sabtu (15/7), Telegram merupakan aplikasi telepon pintar yang berasal dari Rusia. Aplikasi pesan sangat menjaga kerahasiaan penggunanya...

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyampaikan sambutan pada acara Deklarasi Antiradikalisme yang diikuti oleh puluhan perguruan tinggi di Jawa Barat, di Graha Sanusi Kampus Unpad, Kota Bandung, Jumat (14/7).

Sabtu , 15 Jul 2017, 10:22 WIB