Ketua DPR Puan Maharani (kiri) menerima surat presiden yang diserahkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD saat menggelar konferensi pers terkait Rancangan Undang-undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) di Lobi Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7). DPR dan Pemerintah bersepakat Konsep RUU BPIP tidak akan segera dibahas tetapi akan lebih dahulu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut mempelajari, memberi saran, masukan dan kritik terhadap daftar inventarisasi masalah RUU BPIP tersebut. Republika/Putra M. Akbar

PBNU: DPR Jangan Diam-Diam Bahas RUU BPIP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta DPR dan pemerintahmelibatkan setiap elemen masyarakat, termasuk organisasi masyarakat dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Ketua PBNU Marsudi Syuhud menjelaskan, setiap pembuatan UU harus melibatkan rakyat. "Maka ketika mau membuat Undang-undang apa saja tidak hanya BPIP itu, dari awal dari mulai dari naskah akademis semuanya, harus terbuka...

Jazuli Juwaini Ketua Fraksi PKS

Jumat , 17 Jul 2020, 13:31 WIB

Fraksi PKS Pertanyakan Status RUU HIP

Ketua DPR Puan Maharani (kiri) menerima surat presiden yang diserahkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD saat menggelar konferensi pers terkait Rancangan Undang-undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) di Lobi Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7). DPR dan Pemerintah bersepakat Konsep RUU BPIP tidak akan segera dibahas tetapi akan lebih dahulu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut mempelajari, memberi saran, masukan dan kritik terhadap daftar inventarisasi masalah RUU BPIP tersebut. Republika/Putra M. Akbar

Jumat , 17 Jul 2020, 01:10 WIB

DPR Tegaskan RUU BPIP tak Ubah Pancasila