#ruu-dkj-disahkan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) menyerahkan dokumen pandangan dari pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan) disaksikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kanan), Lodewijk Freidrich Paulus (tengah), dan Rachmad Gobel (kedua kiri) saat rapat paripurna DPR ke-14 masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (28/3/2024). Dalam rapat paripurna tersebut DPR mengesahkan revisi Undang-Undang (RUU) nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjadi Undang-Undang dengan demikian jabatan Kepala Desa menjadi delapan tahun dengan maksimal dua periode, selain itu DPR juga mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) sebagai Undang-Undang sehingga Jakarta tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara atau DKI.

Jumat , 29 Mar 2024, 12:59 WIB

RUU DKJ Sah Jadi Undang-Undang, Gubernur Tetap Dipilih Rakyat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) DKJ pada Kamis (28/3/2024). Beleid itu disahkan dalam Rapat Paripurna DPR...

Jumat , 29 Mar 2024, 10:32 WIB

Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislasi, Puan: Kita Coba Lihat Dulu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR telah mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi undang-undang. Kendati sudah disahkan, terdapat usulan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menjadikan Jakarta sebagai ibu kota legislasi. Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan, RUU DKJ telah dibahas oleh Badan Legislasi (Baleg) dan pemerintah. Selama pembahasan, tentu sudah terdapat kesepakatan ihwal apa saja yang diatur...

Kamis , 28 Mar 2024, 16:40 WIB

Fraksi PKS Usul Jakarta Diberi Nama Ibu Kota Legislatif

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR...

close ×