Seorang pekerja melakukan pemeriksaan rutin di ruang kontrol mesin Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) (ilustrasi). Skema power wheeling dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Energi Baru Terbarukan (EBT) akan hanya menguntungkan pihak swasta dan bisa merugikan masyarakat. Untuk itu, Pengamat Energi dari Energy Watch Indonesia Ferdinand Hutahaean mendesak pemerintah untuk secara tegas mencoret klausul power wheeling dari RUU EBT.

Selasa , 20 Dec 2022, 13:26 WIB

Pengamat: Klausul Power Wheeling dalam RUU EBT Wajib Dihapus!

Skema power wheeling yang dimuat dalam Rancangan Undang Undang Energi Baru Terbarukan (EBT) dikhawatirkan akan membebani negara seiring potensi over supply pasokan listrik seiring realisasi proyek pembangkit 35.000 Megawatt.

Selasa , 25 Oct 2022, 20:58 WIB

Pengamat: Skema Power Wheeling di TU EBT Bisa Tambah Beban Negara

Selasa , 08 Mar 2022, 23:17 WIB

KPI Desak Dibuat Kebijakan Pengembangan Energi Bersih Terbarukan

Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) yang juga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (tengah) bersama Ketua Bidang Kajian dan Pengembangan SDM yang juga Gubernur Riau Syamsuar (kanan) dan Sekjen ADPMET Andang Bachtiar (kiri) mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/4/2021). Rapat dengar pendapat (RDP) tersebut membahas RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dari perspektif kepala daerah.

Ahad , 15 Aug 2021, 12:27 WIB

RUU EBT, Pertimbangkan BUMN Wajib Beli Listrik EBT

Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) bersama Komisi VII DPR RI melakukan kajian tentang RUU Energi Baru Terbarukan (EBT) di Malang, Kamis (4/2).

Jumat , 05 Feb 2021, 07:04 WIB

UMM dan DPR RI Kaji RUU EBT

Next