
Selasa , 16 Nov 2021, 09:31 WIB
14 Poin Penyempurnaan demi Perkuat Kejaksaan

Rabu , 14 Apr 2021, 13:44 WIB
RUU Kejaksaan, DPR Pertimbangkan Kembali Pasal Kontroversial

Selasa , 13 Apr 2021, 23:15 WIB
Komisi III akan Dengar Masukan Publik Terkait RUU Kejaksaan

Rabu , 07 Oct 2020, 18:07 WIB
Peradi Nilai RUU Kejaksaan Timbulkan Konflik Kepentingan

Senin , 05 Oct 2020, 00:57 WIB
Pakal Menilai RUU Kejaksaan Ringankan Kontrol Terhadap Jaksa

Ahad , 04 Oct 2020, 02:23 WIB
Saran Eks Pimpinan KPK Terkait Revisi UU Kejaksaan

Jumat , 02 Oct 2020, 18:41 WIB
Pakar: Revisi UU Kejaksaan untuk Kuatkan Lembaga

Jumat , 02 Oct 2020, 15:56 WIB
Soal RUU Kejaksaan, Pakar: Belajar dari Kasus Pinangki

Rabu , 30 Sep 2020, 21:41 WIB
RUU Kejaksaan Dinilai Buat Jaksa Superbody Penegakan Hukum

Selasa , 29 Sep 2020, 21:23 WIB
Pakar: Revisi KUHAP Dulu Sebelum Bahas RUU Kejaksaan

Senin , 28 Sep 2020, 21:45 WIB
Komjak: Revisi UU Kejaksaan Penting dan Mendesak

Senin , 28 Sep 2020, 20:30 WIB
RUU Kejaksaan, Jaksa Bisa Lakukan Penyidikan Pidana Khusus

Legislator Pertanyakan Fungsi Penyadapan dalam RUU Kejaksaan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Panitia Kerja (Panja) Harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kejaksaan Badan Legislasi DPR RI Taufik Basari mempertanyakan keberadaan kewenangan penyadapan yang masuk dalam konteks ketertiban umum di dalam RUU tersebut. "Aturan terkait penyadapan dalam RUU Kejaksaan terdapat dalam Pasal 30, ada dua masalah, yaitu tata letaknya dan politik hukum," kata Taufik Basari dalam Rapat Panja Harmonisasi RUU Kejaksaan...