Gedung KPK

Selasa , 15 Sep 2015, 06:30 WIB

ICW: RUU KUHP akan Mengebiri Kewenangan KPK

Fahri Hamzah

Selasa , 29 Apr 2014, 21:25 WIB

Fahri Hamzah Kembali Ke Senayan

Ketua PPATK, M Yusuf, mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Selasa , 25 Mar 2014, 14:09 WIB

PPATK Juga Temukan Kerancuan Dalam RUU KUHP

Rancangan KUHP ilustrasi

Kamis , 13 Mar 2014, 08:58 WIB

KHN: Cabut Delik Korupsi dari RUU KUHP

Yusril Ihza Mahendra

Senin , 10 Mar 2014, 17:37 WIB

PK Sebaiknya Hanya Dua Kali dalam Setahun

Bambang Widjojanto

Rabu , 05 Mar 2014, 14:05 WIB

KPK Ajukan Prasyarat Terkait RUU KUHP-KUHAP

Muladi

Sabtu , 01 Mar 2014, 03:00 WIB

Tim RUU KUHP Siap Debat Akademis Dengan KPK

Muladi

Sabtu , 01 Mar 2014, 01:50 WIB

Bahas RUU KUHAP Bisa Bikin 'Ribut'

Muladi

Tim RUU KUHP Siap Debat KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan keberatan atas isi naskah RUU KUHAP dan KUHP. Mengenai keberatan itu, Ketua Tim Perumus RUU KUHP Prof Muladi membuka jalan bagi KPK untuk menyampaikannya secara langsung. "Nanti sesegera mungkin akan kita undang," ujar Muladi, selepas pertemuan dengan Menkumham Amir Syamsudin di Jakarta, Jumat (28/2).  Menurut dia, bukan menjadi persoalan untuk bisa duduk bersama...

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Jumat , 28 Feb 2014, 17:37 WIB

RUU KUHP Tetap Ada Lex Specialis untuk KPK

Rancangan KUHP ilustrasi

Jumat , 28 Feb 2014, 16:27 WIB

DPR Klaim RUU KUHP Perluas Kewenangan KPK

Muladi

Jumat , 28 Feb 2014, 15:31 WIB

Ketua Tim RUU KUHP Bantah Konspirasi Lemahkan KPK

Rancangan KUHP ilustrasi

Jumat , 28 Feb 2014, 14:45 WIB

Polemik KUHP, Pemerintah Undang KPK Pekan Depan

 Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Albert Hasibuan

Watimpres: Kerisauan KPK Harus Disikapi Serius dan Tegas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-– Anggota Dewan Pertimbangan Presiden bidang hukum dan HAM, Albert Hasibuan mengatakan kerisauan KPK atas revisi UU KUHAP yang dianggap bisa melemahkan lembaga tersebut harus disikapi secara serius dan tegas. Ada beberapa cara yang bisa dipakai untuk menghilangkan pasal yang dianggap bisa melemahkan KPK. “Caranya adalah misalnya dengan menarik kembali dan merevisi RUU KUHAP atau dengan tetap membahas dengan...