#ruu-kuhap

Ahad , 13 Apr 2025, 18:40 WIB

LSI: Publik Dukung Penyidik Setara, Transparansi Penanganan Kasus Pidana Ditingkatkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan mayoritas publik mendukung penyidik setara serta peningkatan tansparansi dan akuntabilitas penanganan kasus pidana untuk dimasukkan dalam Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan atas...

Jumat , 28 Mar 2025, 14:48 WIB

Dukung Pemberantasan Korupsi, Peneliti BRIN Berharap Jaksa Punya Integritas Tinggi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Riset Bidang Hukum Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Ismail Rumadan mendukung upaya pemberantasan korupsi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Dia pun berharap jaksa memiliki integritas tinggi. Ismail mengatakan, Kejaksaan harus menunjukkan sebagai lembaga garda terdepan melawan korupsi. Hal itu dilakukan dengan tidak membedakan siapa pun yang terlibat. "Jangan ada upaya untuk mengkebiri kewenangan Jaksa, lalu harus ada penguatan integritas...

Rabu , 26 Mar 2025, 16:09 WIB

Legislator Gerindra Nilai Restorative Justice Perlu Dimasukkan Pembahasan RKUHAP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono...

Selasa , 25 Mar 2025, 15:44 WIB

Puan Pastikan Draft RUU Polri yang Beredar di Publik Bukan Resmi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan lembaganya...

Selasa , 25 Mar 2025, 13:13 WIB

Ketua DPR Sudah Terima Surpres Pembahasan RUU KUHAP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI telah menerima surat presiden (surpres)...

Palu hakim (Ilustrasi). Perlu langkah pembaruan KUHAP.

Senin , 24 Mar 2025, 22:02 WIB

RUU KUHAP dan Urgensi Modernisasi Hukum Acara Pidana

Jaksa Agung ST Burhanuddin (kiri) berpelukan dengan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Senin , 24 Mar 2025, 17:45 WIB

Ketua Komisi III DPR: Kejaksaan Tetap Bisa Menyidik Perkara Korupsi di RKUHAP

Senin , 24 Mar 2025, 11:40 WIB

Ketua Komisi III DPR Klaim Ada Kesalahan Redaksi Pasal Penghinaan Presiden di RUU KUHAP

Jumat , 21 Mar 2025, 04:43 WIB

Komisi III DPR Segera Bahas RUU KUHAP Setelah Surpres Turun

KPK, Mabes Polri, Kejaksaan Agung (Ilustrasi). Masyarakat minta DPR terbuka dengan draf RUU KUHAP.

Kamis , 20 Mar 2025, 05:59 WIB

Penambahan Kewenangan Kejaksaan di RUU KUHAP, Ini Saran Praktisi Hukum untuk DPR

Wamenkumham yang saat ini juga berstatus sebagai tersangka Edward Omar Sharif Hiariej usai diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (4/12/2023). Eddy Hiariej dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka lain dalam kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi.

Ahad , 16 Mar 2025, 14:20 WIB

Wamenkum Sebut Proses Hukum Perlu Dihentikan Sementara Saat Tersangka Ajukan Praperadilan

Ahad , 09 Mar 2025, 10:49 WIB

Alasan DPR Perlu Segera Ungkap Draft RUU KUHAP ke Masyarakat

Ilustrasi pengadilan. KUHAP saat ini masih warisan kolonial

Senin , 03 Mar 2025, 17:42 WIB

Pembaruan Hukum Acara Pidana, Mengapa Penting?

Sabtu , 01 Mar 2025, 14:16 WIB

Guru Besar UPI Soroti Kewenangan Jaksa di RUU KUHAP, Disebut Berpotensi Jadi Super Body

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mengatakan RUU KUHAP akan menjadi aturan perundangan inisiatif DPR.

Jumat , 16 Dec 2022, 12:05 WIB

RUU KUHAP Jadi Inisiatif DPR

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menerima perwakilan keluarga dari empat Mahasiswa Indonesia yang ditahan oleh Otoritas Keamanan Mesir, di ruang Pimpinan DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (3/7).

Jumat , 07 Jul 2017, 21:07 WIB

Konsolodasi Antarlembaga Penting untuk Revisi KUHP-KUHAP

Kamis , 06 Jul 2017, 20:12 WIB

RUU KUHP Ditargetkan Selesai Periode Ini

Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) membentangkan spanduk seruan anti korupsi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/12). (Antara/Puspa Perwitasari)

Ini Alasan ICW Minta Delik Korupsi Harus Dibuat di Luar RUU KUHP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch Lalola Easter juga meminta pemerintah dan DPR agar mengeluarkan delik korupsi dan delik-delik lain yang termasuk dalam tindak pidana luar biasa, dari RUU KUHP. "Delik tipikor perlu tetap dibuat di luar RUU KUHP karena sepatutnya RUU KUHP hanya mengatur tindak-tindak pidana yang bersifat umum (generic crimes). Jika ke...

Plt Ketua KPK Taufiqurachman Ruki (tengah) didampingi empat pimpinan KPK (kiri-kanan) Adnan Pandu Pradja (kiri), Indriyanto Seno Adji, Zulkarnain dan Johan Budi memberikan keterangan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/6).

Selasa , 15 Sep 2015, 10:20 WIB

KPK: Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Jangan Dimasukkan ke RUU KUHP

Selasa , 15 Sep 2015, 06:30 WIB

ICW: RUU KUHP akan Mengebiri Kewenangan KPK

Selasa , 29 Apr 2014, 21:25 WIB

Fahri Hamzah Kembali Ke Senayan

Ketua PPATK, M Yusuf, mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Selasa , 25 Mar 2014, 14:09 WIB

PPATK Juga Temukan Kerancuan Dalam RUU KUHP

Kamis , 13 Mar 2014, 08:58 WIB

KHN: Cabut Delik Korupsi dari RUU KUHP

Senin , 10 Mar 2014, 17:37 WIB

PK Sebaiknya Hanya Dua Kali dalam Setahun

Rabu , 05 Mar 2014, 21:30 WIB

Apa Kesepakatan KPK dan Kemenkumham Soal RUU KUHP-KUHAP?

Ketua KPK Abraham Samad (kiri) dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjodjanto (kanan).

Rabu , 05 Mar 2014, 14:32 WIB

KPK: Naskah kademik RUU KUHP-KUHAP Perlu Diperbaiki

Rabu , 05 Mar 2014, 14:05 WIB

KPK Ajukan Prasyarat Terkait RUU KUHP-KUHAP

Sabtu , 01 Mar 2014, 16:00 WIB

KPK: RUU KUHP-KUHAP Tidak Perhatikan Perkembangan Hukum

Sabtu , 01 Mar 2014, 03:00 WIB

Tim RUU KUHP Siap Debat Akademis Dengan KPK

Sabtu , 01 Mar 2014, 01:50 WIB

Bahas RUU KUHAP Bisa Bikin 'Ribut'

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (kiri) berbincang dengan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (kanan) saat memberikan keterangan pers usai menindaklanjuti nota kesepahaman (MoU) dengan KPK di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/2). (Republika/Agung Supriyant

Jumat , 28 Feb 2014, 23:25 WIB

KPK Siap Bertemu Tim Perumus RUU KUHP-KUHAP

Jumat , 28 Feb 2014, 23:17 WIB

Tim RUU KUHP Siap Debat KPK

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Jumat , 28 Feb 2014, 17:37 WIB

RUU KUHP Tetap Ada Lex Specialis untuk KPK

Jumat , 28 Feb 2014, 16:27 WIB

DPR Klaim RUU KUHP Perluas Kewenangan KPK

Polemik KUHP, Pemerintah Undang KPK Pekan Depan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Polemik Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHAP dan RUU KUHP masih terus bergulir. Untuk meredam itu, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM akan segera mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Sebelumnya KPK menyebut tidak pernah diajak untuk membahas kedua RUU tersebut. Bahkan lembaga antirasuah itu melayangkan surat ke presiden dan DPR RI untuk meminta penangguhan pembahasan. Karena itu, Kementerian Hukum dan HAM...

Jumat , 28 Feb 2014, 14:23 WIB