#ruu-omnibus-law

Selasa , 29 Sep 2020, 13:22 WIB

Penetapan Tarif Sertifikasi Halal Tunggu UU Omnibus Law

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Penetapan tarif sertifikasi halal sudah memasuki babak final. Namun, Kementerian Agama masih menunggu pengesahan RUU Omnibus Law. Dalam kebijakan tersebut, pengurusan sertifikasi halal hanya 21 hari. Selain itu,...

Ahad , 30 Aug 2020, 23:39 WIB

RUU Migas Masih Belum Jadi Prioritas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ditengah merosotnya investasi migas perlu adanya payung hukum yaitu Revisi UU Migas untuk meyakinkan investor kembali meningkatkan investasi. Sayangnya, RUU Migas belum menjadi prioritas pemerintah. Sekertaris Jenderal Kementerian ESDM, Ego Syahrial mengaku saat ini pemerintah belum mengurus RUU Migas. Ego mengaku saat ini masih menerima dan menampung masukan dari para pelaku migas perihal undang undang ini. Sebab, kata...

Jumat , 14 Aug 2020, 22:04 WIB

Polisi Amankan Ratusan Orang Hendak Ikut Unjuk Rasa DPR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polisi mengamankan ratusan orang yang hendak mengikuti...

Rabu , 03 Jun 2020, 14:05 WIB

Demokrat tak Kirim Wakil dalam Rapat Panja RUU Omnibus Law

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrat tidak mengirimkan wakilnya...

Selasa , 26 May 2020, 07:35 WIB

Netty: RUU Omnibus Law Berpotensi Kekang Kebebasan Pers

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI...

Ketua Umum Serikat Penyelenggara Haji dan Umroh Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi.

Kamis , 14 May 2020, 16:30 WIB

Penyelenggara Haji dan Umroh Kritik RUU Omnibus Law

Kontroversi omnibus law (Ilustrasi)(Republika)

Kamis , 19 Mar 2020, 21:54 WIB

Omnibus Law Dituntut Miliki Kajian Akademik yang Jelas

Kamis , 19 Mar 2020, 02:32 WIB

Pakar: Tunda Pembahasan Omnibus Law, Fokus Penanganan Corona

RUU Omnibus Law Cipta Kerja bikin cemas pekerja.(republika)

Selasa , 17 Mar 2020, 23:25 WIB

Pengamat: Waspadai 'Penumpang Gelap' di Omnibus Law

Senin , 16 Mar 2020, 22:12 WIB

Pemerintah Berupaya Akomodir Pekerja Kreatif di Omnibus Law

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pembahasan Omnibus Law bisa ditunda karena corona

Senin , 16 Mar 2020, 15:00 WIB

Sufmi: Pembahasan Omnibus Law Bisa Ditunda karena Corona

Ilustrasi Omnibus Law (Republika/Kurnia Fakhrini)

Senin , 16 Mar 2020, 07:13 WIB

Pemerintah Diminta Lebih Transparan Terkait Omnibus Law

Kamis , 12 Mar 2020, 01:54 WIB

Ganjar Siap Sampaikan Opini Publik Omnibus Law ke Jokowi

Kamis , 12 Mar 2020, 01:29 WIB

Omnibus Law Diminta Jamin Kesempatan Kerja Pekerja Lokal

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah

Kamis , 12 Mar 2020, 01:02 WIB

Menaker Pastikan Ruang Dialog Masih Terbuka untuk RUU Cipta

Wakil Presiden Maruf Amin saat meresmikan Pembukaan Musyawarah Nasional V Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu (11/3).(dok. Setwapres)

Rabu , 11 Mar 2020, 23:03 WIB

Wapres: RUU Omnibus Law tak Hilangkan Otonomi Daerah

Wapres Tegaskan RUU Omnibus Law tak hilangkan Otonomi Daerah. Foto: Wapres KH Maruf Amin

Rabu , 11 Mar 2020, 13:10 WIB

Wapres Tegaskan Omnibus Law tak Hilangkan Otonomi Daerah

Prof Rina Indiastuti Rektor terpilih Universitas Padjadjaran.

Unpad Respons Positif RUU Omnibus Law

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Universitas Padjadjaran (Unpad) merespons positif rancangan undang-undang (RUU) omnibus law yang diinisiasi oleh pemerintah pusat dan akan dibahas oleh DPR. Keberadaan RUU tersebut mendorong penciptaan lapangan pekerjaan untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. "Di sini belum bicara mendukung atau tidak, tapi kita berpikir positif omnibus law ini semangatnya kan menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya agar rakyat Indonesia bisa bekerja dan punya...

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar saat diwawancari wartawan di Hotel Sahid Yogyakarta, Sabtu (29/2).

Sabtu , 29 Feb 2020, 20:12 WIB

RUU Ciptaker, KLHK: Usaha Langgar Amdal Kena Sanksi

Sabtu , 29 Feb 2020, 19:23 WIB

KLHK: Omnibus Law Ciptaker, Pemda Dapat Cabut Izin Usaha

Sabtu , 22 Feb 2020, 13:19 WIB

Isi RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja untuk Pekerja

RUU Omnibus Law Cipta Kerja bikin cemas pekerja.

Sabtu , 22 Feb 2020, 07:01 WIB

Harap-Harap Cemas Omnibus Law

Konfenderasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBI), menolak tegas draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan akan melakukan aksi beruntun serta serempak di seluruh wilayah Indonesia.

Jumat , 21 Feb 2020, 16:52 WIB

Upah Buruh Disesuaikan, Stafsus Jokowi: Untuk Tarik Investor

Kontroversi Omnibus Law. Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) berpotensi menurunkan pendapatan asli daerah (PAD).

Jumat , 21 Feb 2020, 04:26 WIB

RUU Ciptaker Dinilai Berpotensi Menurunkan PAD

Ketua Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani

Kamis , 20 Feb 2020, 22:05 WIB

Muzani: Jika Pasal 170 Benar, Demokrasi Dikebiri

Kamis , 20 Feb 2020, 17:52 WIB

Surya Paloh Usulkan Diskusi Terbuka Soal Omnibus Law

Aktivitas di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (16/5/2019). Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Cipta Kerja (Ciptaker) mengatur keberlangsungan bisnis penerbangan.

Selasa , 18 Feb 2020, 15:24 WIB

RUU Cipta Kerja Ubah Sistem Bisnis Penerbangan?

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas

Selasa , 18 Feb 2020, 08:01 WIB

DPR Bahas Omnibus Law Ciptaker Pertengahan Maret

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kelima kiri) didampingi Menteri BPN Sofyan Djalil (kiri), Menkum HAM Yasonna Laoly (kedua kiri), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (ketiga kiri), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) menyerahkan surat presiden (surpres) tentang Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja kepada pimpinan DPR Puan Maharani (ketiga kanan), Aziz Syamsuddin (kedua kiri) dan Rachmat Gobel (tengah) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Selasa , 18 Feb 2020, 07:06 WIB

Pasal Omnibus Law yang Bisa Buat Pemerintah Menjadi Otoriter

Ilustrasi Omnibus Law. Adanya sanksi bagi pihak yang menghambat kerja pers sebagaimana disebutkan dalam draft Omnibus Law Cipta Kerja dinilai bentuk dari keseriusan pemerintah untuk membela kerja pers.

Selasa , 18 Feb 2020, 06:05 WIB

Anggota DPR Ini Sebut Omnibus Law Bela Kerja Pers

Anggota Komisi I DPR, Muhammad Farhan. (ilustrasi)

Selasa , 18 Feb 2020, 00:04 WIB

Anggota DPR Masih Pelajari Perubahan UU Pers di Omnibus Law

Senin , 17 Feb 2020, 22:04 WIB

Soal Omnibus Law, Perpres tak Bisa Ubah UU

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD

Senin , 17 Feb 2020, 21:15 WIB

Mahfud tak Masalah RUU Omnibus Law Banyak Dikritik

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD. (ilustrasi)

Senin , 17 Feb 2020, 20:54 WIB

Omnibus Law, Mahfud: Silakan Ditolak, Kan Baru RUU

Pemerintah Klarifikasi tak Hapus Cuti Haid, Nikah, Ibadah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Perekonomian mengklarifikasi tentang dihapuskannya izin cuti haid, nikah, dan beribadah yang dimuat dalam Republika.co.id pada 14 Februari 2020 pada pukul 20.10. Kemenko Perekonomian menegaskan judul berita "RUU Omnibus Cipta Kerja Hapus Cuti Haid, Nikah, dan Beribadah" keliru. "RUU Cipta Kerja tidak menghapus Pasal 80 - Pasal 85 Undang-Undang Ketenagakerjaan sehingga ketentuan tersebut tetap berlaku....

Salah satu perubahan di RUU Omnibus Law, kini tak ada kewajiban perusahaan mengangkatnya jadi pekerja tetap. Foto sejumlah buruh keluar dari pabrik Kahatex di Kabupaten Sumedang (ilustrasi)

Sabtu , 15 Feb 2020, 00:21 WIB