#ruu-pilpres

Yusril Ihza Mahendra (tengah) tetap duduk, saat majelis hakim meninggalkan ruang sidang usai pembacaan putusan gugatan UU Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (20/3). (Republika/Aditya Pradana Putra)

Kamis , 20 Mar 2014, 19:39 WIB

In Picture: Gugatan Ditolak, Yusril Tetap Duduk Saat Majelis Hakim MK Meninggalkan Ruang Sidang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Presiden dari Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra tetap duduk sementara pengunjung sidang lainnya berdiri saat majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) meninggalkan ruang sidang...

Calon presiden Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra tertunduk saat mengajukan permohonan UU Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (21/1).

Kamis , 20 Mar 2014, 16:58 WIB

Yusril Kecewa dengan MK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra merasa kecewa dengan subtansi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Karena MK merasa tidak berwenang menafsirkan permohonannya. "Itu kan suatu hal yang aneh," kata Yusril pada Republika usai persidangan di MK, Kamis (20/3). Dia menambahkan, selama ini MK merupakan lembaga penafsir konstitusi. Saat ia memohonkan tafsir atas pasal 6A...

Senin , 24 Feb 2014, 17:10 WIB

Yusril: Semoga Saya Tak Disalahkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang...

Jumat , 14 Feb 2014, 17:08 WIB

Permohonan Dikabulkan, Effendi Ghazali Minta Penjelasan MK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar komunikasi Effendi Ghazali meminta penjelasan...

Kamis , 30 Jan 2014, 05:39 WIB

Petisi 28 Somasi KPU dan Presiden Terkait Pemilu Serentak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Petisi 28 secara resmi melayangkan surat...

Kamis , 30 Jan 2014, 04:38 WIB

Pemilu Serentak Mulai 2019, KPU dan Presiden Dituding Melawan Hukum

Selasa , 28 Jan 2014, 19:29 WIB

KPU Ingin Sinkronisasi UU Pileg dengan Pilpres

Spanduk sosialisasi pemilu terpasang di jalan Rawajati Timur, Jakarta, Ahad (29/12). jenis media sosial dan teknologi informasi bisa dimanfaatkan KPU untuk meningkatkan partisipasi, keingintahuan, serta aktifitas masyarakat dalam pelaksanaan pemilu 2014.

Selasa , 28 Jan 2014, 18:21 WIB

Majelis Etik Diminta Selidiki Penundaan Pembacaan Putusan MK

Senin , 27 Jan 2014, 21:18 WIB

Putusan MK Harusnya Buka Pintu untuk Capres Independen

Ahad , 26 Jan 2014, 20:17 WIB

JK Dukung Pemilu Serentak

Ahad , 26 Jan 2014, 17:14 WIB

Putusan MK Dinilai Pengaruhi Pilkada Serentak

Ahad , 26 Jan 2014, 16:43 WIB

Untuk Pilkada Serentak, Harus Revisi Undang-Undang Terkait Pemilu

Peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI, Siti Zuhro

Ahad , 26 Jan 2014, 16:38 WIB

Pilkada Serentak Diusulkan Dimulai dari Tingkat Provinsi

Ahad , 26 Jan 2014, 15:00 WIB

Pakar Hukum Sesalkan MK Tak Batalkan Presidential Threshold

Ahad , 26 Jan 2014, 14:20 WIB

Ketua DPR Kritik MK Soal Putusan Pemilu Serentak 2019

Jumat , 24 Jan 2014, 17:25 WIB

Ini Dampak Negatif Pemilu Serentak

Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Din Syamsuddin

Jumat , 24 Jan 2014, 16:11 WIB

Muhammadiyah Sebut Pemilu Serentak Jadi Kesempatan Kalangan Ormas

PKS Minta MK Jelaskan Putusan Pemilu Serentak 2019

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menjelaskan secara gamblang dasar putusan pemilu serentak pada 2019. Karena putusan MK tentang pemilu serentak mestinya langsung berlaku pada 2014. "Putusan MK final dan mengikat, maka sekarang mereka harus menjelaskan perdebatan mengenai putusan untuk 2019 itu," kata Wasekjen DPP PKS, Mahfudz Siddiq ketika dihubungi wartawan Jumat (24/1). Mahfudz menilai, putusan...

Jumat , 24 Jan 2014, 14:59 WIB

Susul Putusan MK, DPR Usulkan Pilkada Serentak

Jumat , 24 Jan 2014, 14:36 WIB

PDIP Sebut Pemilu Serentak 2019 Bisa Hindari Bom Waktu

Jumat , 24 Jan 2014, 14:02 WIB

Pemilu Serentak Akan Perkuat Sistem Presidensial

Jumat , 24 Jan 2014, 13:53 WIB

Putusan MK Soal Pemilu Serentak Untungkan Parpol

Jumat , 24 Jan 2014, 10:50 WIB

Yusril: MK Buat Putusan 'Blunder'

Anggota DPR Fraksi Golkar, Aziz Syamsuddin.

Kamis , 23 Jan 2014, 14:47 WIB

Legislator Golkar Takut Pemilu Serentak Picu 'Kegalauan' Politik

Kamis , 23 Jan 2014, 12:56 WIB

Sikap MK Tunda Putusan Uji Materi UU Pilpres Selama Setahun Dipertanyakan

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta.

Kamis , 23 Jan 2014, 11:26 WIB

Siang Ini, MK Akan Putuskan Nasib Pemilu Serentak

Rabu , 22 Jan 2014, 12:28 WIB

DPR: Pemilu Serentak Akan Buat Perubahan Mendasar

Siswa SD Menteng 01 melakukan simulasi pemungutan suara pada pemilu di kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (11/11). (Republika/Yasin Habibi)

Senin , 25 Nov 2013, 16:01 WIB

LIPI Usulkan Pemilu Serentak

Peneliti Ilmu Politik LIPI Syamsuddin Haris

Senin , 25 Nov 2013, 15:40 WIB

Pakai UU Lama, Pilpres Tak Akan Hasilkan Pemimpin Berkapabilitas

Kamis , 31 Oct 2013, 03:11 WIB

PKS: Indonesia ke Depan Akan Dikuasai Pemilik Modal

Rabu , 30 Oct 2013, 17:14 WIB

PKS Sesalkan Penghentian Pembahasan RUU Pilpres

Anggota DPR dari PPP Ahmad Yani (berbicara)

Rabu , 30 Oct 2013, 16:39 WIB

PPP: Panja RUU Pilpres Mati Suri

Rabu , 30 Oct 2013, 16:09 WIB

Hanura: Panja RUU Pilpres Tidak Bubar

Selasa , 29 Oct 2013, 19:16 WIB

PKS: Bisa Ada Kesepakatan Baru untuk Panja RUU Pilpres

PKS Akan Lobi Fraksi Lain untuk Lanjutkan UU Pilpres

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan melobi fraksi lain untuk dapat menyetujui perubahan UU Nomor 48/2008 tentang Pilpres. Mereka berharap, perubahan itu dapat membuat pemilu 2014 lebih demokratis dan jujur. "Besok (Kamis, 24/10) Sidang Paripurna DPR, saya sudah komunikasi dengan partai X. Saya sampaikan perubahan undang-undang itu untuk kepentingan negara," kata anggota Fraksi PKS DPR Indra di...

Kamis , 24 Oct 2013, 04:00 WIB