#ruu-pks

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga (kedua kanan) bersama Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej (kanan) menyerahkan tanggapan pemerintah kepada Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas (kedua kiri) disaksikan sejumah pimpinan Baleg saat Rapat Pleno pengambilan keputusan atas hasil pembahasan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Badan Legislasi DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2022). Dalam Rapat pleno tersebut Badan Legislasi DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) untuk segera disahkan jadi undang-undang dalam Rapat Paripurna.

Rabu , 06 Apr 2022, 19:09 WIB

Perkosaan dan Aborsi tak Diatur di RUU TPKS yang Segera Disahkan DPR

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Antara Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) akhirnya sampai juga pada ujung pembahasan di DPR. Dalam rapat pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR dan perwakilan...

Sabtu , 02 Apr 2022, 17:30 WIB

Hak yang Diperoleh Korban Kekerasan Seksual Lewat RUU TPKS

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Rancangan undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) mengatur tiga hak yang akan diperoleh korban. Hak tersebut diperoleh sejak pelaporannya kepada aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, dan atau lembaga non pemerintah. "Pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi korban," ujar Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy dalam rapat...

Rabu , 09 Mar 2022, 05:24 WIB

RUU TPKS tak Kunjung Rampung Dibahas, Banyak Proses Hukum Kasus Kekerasan Seksual Mandek

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febryan. A, Febrianto Adi Saputro, Antara Banyak kasus...

Jumat , 18 Feb 2022, 16:48 WIB

RUU TPKS Terhambat: Diusulkan Dibahas Saat DPR Reses, Tapi Omicron Jadi Dalih

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrianto Adi Saputro, Nawir Arsyad Akbar, Dessy...

Ahad , 30 Jan 2022, 13:42 WIB

Pakar Hukum Minta DPR Hindari Pidana Denda di RUU TPKS

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Senior Independent Expert on Legal, Human...

Kamis , 20 Jan 2022, 08:47 WIB

Polemik Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS)

Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/12). Pada aksi tersebut mereka menuntutu DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai RUU Inisiatif DPR RI pada sidang paripurna DPR pembukaan masa sidang 13 Januari 2022 sebagai bentuk perempuan Indonesia bebas dari kekerasan dan pelecehan seksual. Republika/Putra M. Akbar

Selasa , 11 Jan 2022, 00:12 WIB

Nasdem Tegaskan RUU TPKS tak Dukung Kebebasan Seksual

Senin , 10 Jan 2022, 21:27 WIB

Survei SMRC: Mayoritas Masyarakat Dukung RUU TPKS

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga.

Jumat , 07 Jan 2022, 23:46 WIB

Menteri PPPA Minta Semua Pihak Ikut Kawal Pembahasan RUU TPKS di DPR

Jumat , 07 Jan 2022, 23:27 WIB

Komnas Perempuan Apresiasi Presiden Dorong Pengesahan RUU TPKS

Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pernyataan tentang Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), di Jakarta, Selasa (4/1/2022). Presiden meminta pada gugus tugas pemerintah yang menangani RUU TPKS untuk segera menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap draf RUU yang sedang disiapkan DPR.

Kamis , 06 Jan 2022, 21:39 WIB

Pembahasan RUU TPKS akan Dikebut Seusai Pernyataan Jokowi di Youtube

Selasa , 04 Jan 2022, 16:43 WIB

Jokowi Dorong RUU TPKS Segera Disahkan DPR

Ketua DPR RI Puan Maharani. Puan menyatakan, pengesahan RUU TPKS menjadi inisiatif DPR hanya masalah waktu.

Kamis , 16 Dec 2021, 13:34 WIB

RUU TPKS Batal Diparipurnakan DPR, Ini Penjelasan Puan

Sejumlah aktivis perempuan Korps HMI-Wati menggelar aksi stop kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan di Lhokseumawe, Aceh, Kamis (9/12/2021). Dalam aksi tersebut mereka memprotes kejahatan pelecehan seksual yang masih sering terjadi terhadap perempuan serta mendesak aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap pelaku kejahatan pelecehan seksual.

Senin , 13 Dec 2021, 21:36 WIB

Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Naik Dua Kali Lipat Saat RUU TPKS Maju Satu Langkah

Gubernur Jawa Barat, M Ridwan Kamil alias Kang Emil.

Senin , 13 Dec 2021, 12:30 WIB

Ridwan Kamil Desak DPR Sahkan RUU PKS

Legalisasi Seks Bebas di Permendikbudristek 30/2021. Foto: Tahta Aidilla/Republika

Kamis , 18 Nov 2021, 00:30 WIB

Menanti Kearifan Selesaikan Polemik Permendikbud 30/2021

Wakil Ketua Umum Bidang Perempuan dan Perlindungan Anak Pengurus Nasional MASIKA ICMI, Hardini Puspasari

Ahad , 07 Nov 2021, 01:12 WIB

Masika ICMI Desak RUU PKS Segera Disahkan

DPR: Studi Banding Daring Memiliki Keterbatasan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus mengatakan, rencana kunjungan kerja Badan Legislasi (Baleg) ke Brasil dan Ekuador sudah disusun sejak lama untuk menyusun rancangan undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Menurutnya, studi banding secara daring memiliki sejumlah kekurangan. "Dengan Zoom kita cenderung ketemu dengan orang-orang yang memang sudah disiapkan (oleh Brasil dan Ekuador)," ujar Lodewijk di Gedung Nusantara...

Senin , 04 Oct 2021, 13:06 WIB

DPR ke Brazil dan Ekuador Studi Banding Kekerasa Seksual

Aktivis dari Kesetaraan Perjuangan Rakyat menggelar aksi Memperingati Hari Perempuan Internasional di Bundaran UGM, Yogyakarta, Senin (8/3). Dalam aksi ini mereka menuntut pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual (PKS). Selain itu, juga menyuarakan isu-isu tentang hak perempuan.

Sabtu , 02 Oct 2021, 02:08 WIB

RUU PKS, Baleg Agendakan Kunjungan Kerja ke Ekuador-Brazil

Komisioner Komnas Perempuan Mariana Amiruddin

Selasa , 07 Sep 2021, 18:49 WIB

'Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Butuh UU Tersendiri'

Fraksi Islam dari partai politik di DPR menyatakan pentingnya RUU PKS. Ilustrasi

Senin , 30 Aug 2021, 23:45 WIB

Fraksi Islam DPR Setuju Kekerasan Perempuan Langgar Agama

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) perlu mengatur upaya preventif sebagai langkah pencegahan tindak kekerasan seksual. (Foto: Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas)

Rabu , 25 Aug 2021, 14:10 WIB

Baleg: RUU PKS Perlu Atur Upaya Cegah Kekerasan Seksual

RUU PKS merupakan RUU usulan Badan Legislasi DPR. Ilustrasi rapat DPR

Kamis , 29 Jul 2021, 05:55 WIB

Panja: Benturan Ideologi Jadi Kendala Utama RUU PKS

Masih terjadi perbedaan pandangan terkait dengan RUU PKS di legislatif. Ilustrasi pelecehan seksual

Rabu , 28 Jul 2021, 20:40 WIB

Realisasi RUU PKS Berada di Pundak Para Legislator

Rabu , 28 Jul 2021, 16:58 WIB

RUU PKS Diharapkan Bisa Disahkan Pada Masa Sidang Tahun Ini

Para pemangku kebijakan diminta samakan persepsi RUU PKS. Ilustrasi RUU PKS

Rabu , 21 Jul 2021, 20:22 WIB

Perbedaan Persepsi Disebut Jadi Faktor Penghambat RUU PKS

Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Sri Wiyanti Eddyono menilai rancangan undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) penting untuk memberikan perlindungan bagi korban. (Foto ilustrasi: Aksi dukungan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual)

Selasa , 13 Jul 2021, 21:41 WIB

'KUHAP tidak Berorientasi pada Korban Kekerasan Seksual'

Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Mike Verawati mendorong agar pengesahan rancangan undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Menurutnya, regulasi tersebut dapat menjadi jaminan bagi para korban untuk memperoleh keadilan. (Ilustrasi Kekerasan Seksual)

Selasa , 13 Jul 2021, 15:25 WIB

'RUU PKS demi Korban Kekerasan Seksual Dapat Keadilan'

Selasa , 22 Jun 2021, 08:10 WIB

Moeldoko: RUU PKS Mendesak Segera Disahkan

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga.

Kamis , 03 Jun 2021, 01:31 WIB

Menteri PPPA: Pengesahan RUU PKS tak Bisa Ditunda!

Sejumlah perempuan melakukan aksi unjuk rasa memperingati Hari Perempuan Internasional di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Senin (8/3/2021). Dalam aksinya mereka menyuarakan kesetaraan gender, perlawanan atas kekerasan seksual terhadap perempuan, dan ekspoitasi perempuan.

Ahad , 30 May 2021, 04:25 WIB

Saraswati dan Akun Twitter Partai Gerindra

Jumat , 26 Mar 2021, 23:34 WIB

Komnas Perempuan Apresiasi RUU PKS Masuk Prolegnas 2021

Ketua DPR Puan Maharani (tengah) bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kiri) dan Muhaimin Iskandar (kanan) memimpin jalannya Rapat Paripurna DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (23/3/2021). Dalam rapat paripurna tersebut Badan Legislasi DPR memberikan laporan mengenai Penetapan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021.

Selasa , 23 Mar 2021, 20:24 WIB

Puan: RUU PKS Bukti Keberpihakan Negara Terhadap Perempuan

Wakil Ketua Baleg Fraksi Partai Nasdem Willy Aditya

Baleg Ungkap Isu Krusial RUU PKS

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rancangan Undang-Undang Pengapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2021. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Willy Aditya mengungkapkan, enam isu krusial RUU PKS yang perlu didiskusikan lebih mendalam. Mulai dari definisi pasal 1 ayat 1 ketentuan umumnya tentang definisi hasrat seksual. "Itu benar-benar harus mampu kita definisikan secara lebih arif bijaksana...

Wakil Ketua Baleg Fraksi Partai Nasdem Willy Aditya m

Selasa , 16 Mar 2021, 17:30 WIB