[Ilustrasi] Ribuan buruh yang tergabung dalam Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (PERDA KSPI) Provinsi Jawa Timur menggelar aksi menolak Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja.

Ini Hal yang Jadi Sorotan KSPI dalam RUU Cipta Kerja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan beberapa hal yang ditolak dari hasil pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam omnibus law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) oleh Panja Baleg DPR RI dan Pemerintah. Di antaranya, hilangnya Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK), karyawan kontrak, dan outsourcing hingga Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Menurut Said Iqbal, ketika UMSK hilang berarti upah buruh...

Sejumlah buruh mengikuti aksi unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (30/1). (ilustrasi)

KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai bahwa RUU Omnibus Law Cipta Kerja akan merugikan para kelas pekerja. Maka dari itu, mereka meminta DPR untuk mengkritisi bahkan membatalkan RUU tersebut."Khususnya klaster ketenagakerjaan dan semua yang berhubungan dengan ketenagakerjaan," ujar Presiden KSPI Said Iqbal saat dikonfirmasi, Senin (17/2). Sebelumnya, Said menjelaskan, draf salinan resmi RUU Cipta Kerja menghapus upah...