![Pramuniaga menunjukkan emas untuk investasi atau batangan Antam di sebuah gerai emas di Malang, Jawa Timur. Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan buka suara terkait dugaan korupsi kegiatan pengelolaan komoditas emas yang melibatkan pegawainya. Adapun perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditas emas periode 2010-2022.](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/pramuniaga-menunjukkan-emas-untuk-investasi-atau-batangan-antam-di_220310125948-860.jpg)
Selasa , 23 May 2023, 10:59 WIB
Ini Respons Bea Cukai Usai Ada Dugaan Pegawainya Terlibat Korupsi Komoditas Emas
![Menko Polhukam yang juga Ketua Komite Koordinasi Nasional PP TPPU Mahfud MD bersiap mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (11/4/2023). Rapat tersebut membahas tentang laporan hasil rapat Komite Nasional TPPU terkait perkembangan isu transaksi keuangan mencurigakan di Kementerian Keuangan dengan nilai Rp349 triliun.](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/menko-polhukam-yang-juga-ketua-komite-koordinasi-nasional-pp_230506181638-765.png)
Sabtu , 06 May 2023, 18:19 WIB
Mahfud Ungkap Satgas TPPU Mulai Jalankan Tugas
![Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) Sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD akan segera membentuk Tim Gabungan/Satgas yang akan melakukan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan LHA/LHP nilai agregat sebesar Rp349 triliun. Legislator harap Satgas TPPU mengusut Rp 349 triliun bisa bekerja secara independen.](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/078927500-1681111729-830-556.jpg)
Jumat , 05 May 2023, 23:18 WIB
Legislator: Satgas TPPU Harus Bisa Bekerja Secara Independen
![Menko Polhukam yang juga Ketua Komite Koordinasi Nasional PP TPPU Mahfud MD bersiap mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (11/4/2023). Rapat tersebut membahas tentang laporan hasil rapat Komite Nasional TPPU terkait perkembangan isu transaksi keuangan mencurigakan di Kementerian Keuangan dengan nilai Rp349 triliun.](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/032563900-1681215113-830-556.jpg)
Kamis , 04 May 2023, 06:35 WIB
Satgas TPPU di Kemenkeu Libatkan 12 Tenaga Ahli, Ada Mantan Pimpinan KPK
![Menko Polhukam yang juga Ketua Komite Koordinasi Nasional PP TPPU, Mahfud MD.](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/079690500-1681215105-830-556.jpg)
Rabu , 03 May 2023, 19:07 WIB
Mahfud MD Beberkan Susunan Satgas TPPU Rp 349 Triliun di Kemenkeu
![Menko Polhukam yang juga Ketua Komite Koordinasi Nasional PP TPPU Mahfud MD. Mahfud menyebut KPK tak dilibatkan dalam Satgas TPPU Rp 349 triliun Kemenkeu. (ilustrasi)](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/054161000-1681215101-830-556.jpg)
Kamis , 27 Apr 2023, 19:04 WIB
Mahfud Sebut KPK tak Dilibatkan di Tim Satgas TPPU Rp 349 T Kemenkeu
![Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) Sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) bersiap memberikan keterangan pers terkait penyampaian hasil rapat Komite Nasional TPPU di Gedung PPATK, Jakarta, Senin (10/4/2023). Dalam keterangan tersebut disampaikan 7 poin penting hasil rapat komite TPPU antara lain Komite akan segera membentuk Tim Gabungan/Satgas yang akan melakukan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan LHA/LHP nilai agregat sebesar Rp349 triliun.](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/077769900-1681111732-830-556.jpg)
Rabu , 12 Apr 2023, 17:35 WIB
Pengamat: Satgas Harus Mampu Akselerasi Pengungkapan TPPU dan Lebih Transparan
![Menko Polhukam yang juga Ketua Komite Koordinasi Nasional PP TPPU Mahfud MD berbincang bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sebelum mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (11/4/2023). DPR menagih penjelasan 100 surat dari PPATK ke Kabareskrim Polri.](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/051361300-1681215109-830-556.jpg)
Rabu , 12 Apr 2023, 08:28 WIB
DPR Tagih Penjelasan 100 Surat dari PPATK ke Kabareskrim
![Menko Polhukam yang juga Ketua Komite Koordinasi Nasional PP TPPU Mahfud MD. Komisi III DPR mendorong KPK dan Polri untuk membentuk Satgas TPPU.](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/032563900-1681215113-830-556.jpg)
Rabu , 12 Apr 2023, 07:03 WIB
Komisi III DPR Dorong Satgas TPPU Dibantu KPK dan Polri
![Menko Polhukam yang juga Ketua Komite Koordinasi Nasional PP TPPU Mahfud MD bersiap mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (11/4/2023). Rapat tersebut membahas tentang laporan hasil rapat Komite Nasional TPPU terkait perkembangan isu transaksi keuangan mencurigakan di Kementerian Keuangan dengan nilai Rp349 triliun.](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/032563900-1681215113-830-556.jpg)
Selasa , 11 Apr 2023, 21:00 WIB
Soal Satgas TPPU, Mahfud MD: Tidak Lama Lagi
![Menko Polhukam Mahfud Md berjabat tangan dengan Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto sebelum mengikuti Rapat kerja dengan Komisi III DPR. Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto mendukung langkah pemerintah mengusut transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Termasuk langkah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD membentuk satuan tugas (Satgas) tindak pidana pencucian uang (TPPU).](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/056859800-1676449810-830-556.jpg)
Selasa , 11 Apr 2023, 19:58 WIB
Ketua Komisi III Dukung Satgas TPPU: Kita Tuntaskan!
![Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) Sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri). Menkeu Sri Mulyani mendukung pembentukan Satgas TPPU dalam raker di Komisi III DPR.](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/077769900-1681111732-830-556.jpg)
Selasa , 11 Apr 2023, 17:59 WIB
Sri Mulyani Dukung Pembentukan Satgas TPPU
![Tangkapan layar Wakil Presiden Maruf Amin saat diwawancarai di sela kunjungan kerja ke Semarang, Jawa Tengah, Selasa (4/4/2023).](https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/tangkapan-layar-wakil-presiden-maruf-amin-saat-diwawancarai-di_230405142021-512.png)
Dukung Satgas TPPU, Wapres: Biar Jelas Dana Siapa dan Lari Kemana
REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN--Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendukung Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan membentuk satuan tugas (satgas) guna menindaklanjuti temuan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Rp 349 triliun. Menurut Wapres, keberadaan satgas ini penting untuk menguak lebih jelas aliran dana TPPU tersebut."Pemerintah akan mendukung, bagus (Satgas) itu. Dan supaya juga (yang) tidak jelas lebih jelas, karena isu yang...
![Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani (kanan) dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (kiri) menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait dugaan transaksi gelap karyawan Kemenkeu di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Sabtu (11/3/2023). Menkeu Sri Mulyani meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyampaikan secara detail perhitungan transaksi gelap pegawai Kemenkeu sebesar Rp300 triliun tersebut dan siapa saja yang terlibat untuk bisa menjadi bukti hukum. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/045685100-1678532984-830-556.jpg)
Senin , 10 Apr 2023, 14:01 WIB