#se-kapolri

Selasa , 23 Feb 2021, 21:24 WIB

Pakar Apresiasi SE Kapolri Terkait Penanganan Kasus ITE

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Pidana Suparji Ahmad mengapresiasi Surat Edaran Kapolri nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif. Dia menilai,...

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar

Selasa , 23 Feb 2021, 18:40 WIB

Pakar Apresaisi Kapolri Terbitkan SE untuk Tangani Kasus ITE

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengeluarkan surat edaran resmi yang mengatur teknis penerapan UU ITE. Menanggapi terbitnya SE Kapolri, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisaksi, Abdul Fickar Hadjar menilai, SE Kapolri dibuat untuk penegakan hukum yang lebih manusiawi "SE tersebut merupakan upaya kepolisian untuk lebih melaksanakan penegakan hukum yang lebih manusiawi," kata Abdul Fickar dalam keterangan...

Selasa , 23 Feb 2021, 16:40 WIB

Legislator Harap Polri Jalankan SE Pedoman UU ITE

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyambut...

Rabu , 11 Nov 2015, 20:57 WIB

Luhut: Soal SE Ujaran Kebencian Saya Bertanggung Jawab

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan...

Selasa , 10 Nov 2015, 23:47 WIB

LBH: Hate Speech Batasi Masyarakat Kritik Pemerintah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengatakan penanganan...

Selasa , 10 Nov 2015, 00:50 WIB

Twitter Juga Melarang Konten Kebencian

Sabtu , 07 Nov 2015, 21:06 WIB

Catatan Kritis DPD Soal SE Kapolri Ujaran Kebencian

Pengunjung menyaksikan lukisan karikatur simbol koruptor pada peringatan hari Anti Korupsi Sedunia di bawah Jembatan Layang Urip Soemoharjo Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (8/12). (Antara/Yusran Uccang)

Sabtu , 07 Nov 2015, 10:10 WIB

SE Ujaran Kebencian Bisa Belenggu Pekerja Seni

Jumat , 06 Nov 2015, 20:46 WIB

'SE Kapolri, Cara Pemerintah Menakut-Nakuti Rakyat'

Surat Edaran Kapolri soal Ujaran Kebencian.

Jumat , 06 Nov 2015, 15:56 WIB

SE Kapolri Diperlukan Pada Kasus-Kasus Tertentu

Aktivis antikorupsi Dahnil Anzar Simanjuntak.

Jumat , 06 Nov 2015, 10:24 WIB

Surat Edaran Ujaran Kebencian Bisa Jadi Kriminalisasi

Jumat , 06 Nov 2015, 09:56 WIB

SE Ujaran Kebencian, Teror Bagi Pembuat Meme di Medsos

Jumat , 06 Nov 2015, 07:09 WIB

Pengamat: SE Kapolri Bisa Jaga Semangat Kebhinekaan

Jumat , 06 Nov 2015, 04:00 WIB

SE Ujaran Kebencian Berpotensi Timbulkan Ketakutan Masyarakat

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (tengah).

Kamis , 05 Nov 2015, 22:17 WIB

Ganjar: SE Ujaran Kebencian Jangan Digunakan untuk Kepentingan Politik

Kamis , 05 Nov 2015, 21:16 WIB

Kontras: Kapolri Harus Jelaskan Situasi Penerapan SE Ujaran Kebencian

Kamis , 05 Nov 2015, 18:43 WIB

Pengamat: Jokowi Harus Minta Kapolri Cabut SE Ujaran Kebencian

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD mendatangi gedung KPK, Jumat (4/9).

Mahfud MD: Tidak Ada yang Salah dari SE Ujaran Kebencian

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Baru-baru ini, Kapolri menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait ujaran kebencian atau hate speech. Hal ini pun kemudian menuai tanggapan beragam dari berbagai kalangan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD mengutarakan pandangannya terkait surat edaran tersebut. "Tidak ada yang salah dari SE Kapolri tersebut," ucapnya melalui akun twitter pribadinya pada Kamis (5/11). Menurut dia, SE itu tidak juga...