#sengketa-pilkada

Selasa , 12 Jan 2016, 00:03 WIB

Cuma Selisih Tujuh Suara, Pilkada Teluk Bituni Digugat ke MK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara hasil Pilkada (PHP) di Mahkamah Konstitusi memasuki hari ketiga. Dari gugatan yang diajukan, tak sedikit yang mempersoalkan tentang selisih perolehan suara. Bahkan,...

Jumat , 08 Jan 2016, 13:50 WIB

KPU: Dua Daerah Cabut Gugatan Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Navis Gumay membenarkan ada dua daerah yang menyatakan mencabut permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah 2015 di Mahkamah Konstitusi."Ya ada dua, Kabupaten Pesisir Barat (Sumatera Barat) dan Kabupaten Toba Samosir (Sumut). Mereka memutuskan mencabut permohonannya sebelum sidang," ujar Hadar, Jumat (8/1). Para pemohon dari dua daerah ini tidak hadir...

Jumat , 08 Jan 2016, 13:30 WIB

TNI Diduga Terlibat, Pilkada Kepri Digugat ke MK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil Pilkada Gubernur Kepulauan Riau (Kepri)...

Rabu , 06 Jan 2016, 22:50 WIB

KPU Siap Hadapi Gugatan Pilkada di MK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persiapan matang tak hanya dilakukan oleh...

Selasa , 05 Jan 2016, 17:51 WIB

In Picture: MK Mulai Terima Pendaftaran Gugatan Sengketa Pilkada 2015

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seorang pemohon mengambil surat pengajuan sidang...

Selasa , 05 Jan 2016, 14:40 WIB

MK Terima Enam Gugatan Hasil Pilkada Provinsi

Senin , 04 Jan 2016, 11:34 WIB

MK Diminta Ubah Syarat Permohonan Sengketa Pemilu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat (kiri) bersama Sekjen MK M Guntur Hamzah ( kanan) saat menyampaikan refleksi dan proyeksi kinerja Mahkamah Konstitusi 2015 di Jakarta, Rabu (30/12).

Jumat , 01 Jan 2016, 19:59 WIB

DPR: MK tak untuk Jadi Mahkamah Kalkulator

Petugas PPK membawa kotak suara dari tiap kecamatan dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kota pada Pilkada Depok di Depok, Jawa Barat, Rabu (16/12).

Rabu , 23 Dec 2015, 10:12 WIB

Kecurangan Pilkada Terancam tak Bisa Dipersoalkan

Selasa , 22 Dec 2015, 15:56 WIB

Sudah 132 Perkara Pilkada Masuk MK

Kepala Subag Penyusunan Norma Desain dan Standar Kebutuhan Pemilu Biro Perencanaan Data KPU Sahono menunjukkan dua contoh surat suara untuk Pilkada serentak di KPU, Jakarta, Rabu (11/11).

Rabu , 11 Nov 2015, 23:54 WIB

Batas Waktu MK Selesaikan Sengketa Pilkada Ditambah

Ahad , 08 Nov 2015, 16:46 WIB

Panwaslu Tangsel Siap Jalani Sidang DKPP

Rabu , 04 Nov 2015, 03:18 WIB

KPU Diminta Teliti Terjemahkan Putusan Sengketa Pilkada

Rabu , 30 Sep 2015, 22:00 WIB

Putusan Panwas Soal Sengketa tidak Sama Antar Daerah

Jumat , 11 Sep 2015, 17:27 WIB

Suap Akil, Pengadilan Cabut Hak Politik Bonaran Situmeang

Hakim Mahamah Konstitusi Patrialis Akbar memimpin sidang perdana gugatan undang-undang Pilkada di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/20).

Sabtu , 22 Aug 2015, 11:14 WIB

MK Dipandang tak Akan Kewalahan Tangani Sengketa Pilkada Serentak

Senin , 06 Jul 2015, 16:30 WIB

'MK Sendiri yang Minta 45 Hari Selesaikan Sengketa'

Sengketa Pilkada Perdana Pangandaran Berakhir

REPUBLIKA.CO.ID, PANGANDARAN -- Dalam proses berjalannya pemilihan kepala daerah (pilkada) perdana Kabupaten Pangandaran mengalami kendala. Sempat terjadi sengketa pilkada. Namun di tengah penyelesaian sengketa pilkada, penggugat tiba-tiba mencabut gugatannya.Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pangandaran, Imam Ibnu Hajar mengatakan, saat musyawarah lanjutan yang agendanya membacakan keputusan Panwaslu terkait penyelesaian sengketa. Perwakilan dari pasangan calon independen Azizah Talita Dewi dan...

Ahad , 28 Jun 2015, 20:47 WIB

Persoalan Waktu Jadi Kendala MK Tangani Sengketa Pilkada

Ahad , 28 Jun 2015, 20:36 WIB

Soal Kewenangan Mengadili Pilkada, Jimly Minta DPR Konsisten

Ahad , 28 Jun 2015, 14:33 WIB

Hakim MK Keberatan dengan Durasi Penyelesaian Sengketa Pilkada

Kamis , 28 May 2015, 21:44 WIB

Petugas Linmas Bisa Jadi Saksi pada Sengketa Pilkada

Sabtu , 09 May 2015, 15:28 WIB

Tjahyo Minta KPU Konsultasi ke MA Soal Sengkjeta Partai

Pekerja mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara TPS dalam pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (7/4).

Senin , 27 Apr 2015, 10:48 WIB

Perlu Peradilan Khusus untuk Sengketa Pilkada

Jumat , 20 Mar 2015, 07:57 WIB

Bawaslu Minta KY Awasi Sidang Sengketa Pilkada

Aksi unjuk rasa menuntut pilkada langsung di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/10).(Republika/Agung Supriyanto)

Selasa , 03 Mar 2015, 10:28 WIB

KPU: Pemerintah Harus Atur Anggaran Penanganan Selisih Pilkada

Selasa , 17 Feb 2015, 09:31 WIB

Disepakati, Sengketa Pilkada Selesai di PTTUN dan Badan Peradilan Khusus

Penggunaan SIDALIH untuk Pilkada. Layar monitor menunjuan sistem informasi data pemilih KPU saat konferensi pers di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (20/1). (Republika/ Wihdan)

Senin , 16 Feb 2015, 09:30 WIB

Revisi UU Pilkada, MK Tangani Sengketa Pilkada di Masa Transisi Saja

Kamis , 12 Feb 2015, 17:53 WIB

Mendagri: Lebih Baik Sengketa Pilkada Ditangani MA

Kamis , 12 Feb 2015, 14:18 WIB

Mendagri Tuding MA Ogah Emban Amanat Tangani Sengketa Pilkada

Kamis , 12 Feb 2015, 14:08 WIB

Pemerintah Inginkan MA Tangani Sengketa Pilkada

Kamis , 05 Feb 2015, 12:03 WIB

DPR akan Konsultasi MA Terkait Sengketa Pilkada

Jumat , 30 Jan 2015, 20:44 WIB

Hatta Ali: MK Jangan Dibebani Sengketa Pilkada

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto berjalan saat tiba memenuhi undangan di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM),Jakarta, Selasa (27/1).(Republika/ Tahta Aidilla)

Rabu , 28 Jan 2015, 16:42 WIB

Briefing Saksi Sebelum Sidang Adalah Perintah Hakim

Sengketa Pilkada

Kasus Akil Mochtar, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), meninggalkan lubang menganga di sistem peradilan sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada). Setelah Akil terbukti menerima suap dari para calon kepala daerah, MK melepaskan kewenangannya mengadili sengketa pilkada. Tahun lalu, MK mengembalikan sidang sengketa itu ke gedung Mahkamah Agung (MA). Namun, di sinilah lingkaran masalahnya dimulai. Sejak awal ketika MK melempar...

Sejumlah perempuan yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Mahkamah Agung melakukan aksi di Bundaran HI, Jakarta, Jumat (3/5)

Jumat , 09 Jan 2015, 23:30 WIB