Selasa , 01 May 2018, 22:33 WIB
Nurul Arifin: Optimalkan Tenaga Kerja Lokal Dibanding Asing
Selasa , 01 May 2018, 21:45 WIB
Apindo: Pencabutan Perpres TKA Bukan Solusi
Selasa , 01 May 2018, 20:50 WIB
Jazuli: Hari Buruh Momen Keberpihakan Terhadap Buruh Lokal
Selasa , 01 May 2018, 20:30 WIB
Apindo Anggap Tuntutan Buruh di May Day tak Relevan Lagi
Selasa , 01 May 2018, 18:06 WIB
Moeldoko: Pemerintah Bersama Buruh
Selasa , 01 May 2018, 17:26 WIB
Amien Rais: TKA Buruh Kasar Harus Segera Dipulangkan
Senin , 30 Apr 2018, 23:37 WIB
Adian: Usulan Pembentukan Pansus Angket TKA tak Tepat
Senin , 30 Apr 2018, 21:06 WIB
Saleh: May Day Jadi Momentum Refleksi Keberadaan TKA
Sabtu , 28 Apr 2018, 10:26 WIB
Wakil Ketua DPD Minta Pemerintah Awasi TKA Ilegal
Sabtu , 28 Apr 2018, 07:39 WIB
Ketua DPR: TKA Pekerja Kasar di 7 Provinsi Harus Diusut
Sabtu , 28 Apr 2018, 05:05 WIB
Menkumham: Isu TKA Terlalu Dipolitisasi
Jumat , 27 Apr 2018, 18:01 WIB
Politikus Golkar: Pansus Angket TKA Sengaja Dipolitisasi
Fahira Idris: Landasan Perpres Tenaga Kerja Asing tidak Kuat
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris menanggapi kontroversi terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Menurutnya, landasan penerbitan perpres ini tidak kuat terutama jika dilihat dari sisi sosiologis dan yuridis. "Dari sisi sosiologis, perpres ini dianggap tidak mencerminkan keadaan atau kenyataan yang ada di dalam masyarakat yang saat ini...
Senin , 11 Nov 2013, 20:50 WIB