#sidang-suap-ma

Terdakwa Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif Hasbi Hasan menjalani sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2024). Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut terdakwa Hasbi Hasan dipidana selam 13 tahun dan 8 bulan penjara, denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp3,88 miliar subsider 3 tahun kurungan. Dalam perkara tersebut, Hasbi Hasan dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan hukum telah menerima suap penanganan perkara kasasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana yang bergulir di MA.

Kamis , 21 Mar 2024, 16:18 WIB

Ungkit Perkara Firli-Lili Pintauli, Sekretaris MA Nonaktif Sindir Standar Ganda KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif Hasbi Hasan memersoalkan upaya KPK dalam membongkar perkara dugaan gratifikasi. Hasbi mengendus adanya standar ganda KPK. Hal itu dikatakan Hasbi dalam sidang...

Layar yang menampilkan terdakwa Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati saat sidang perdana kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) yang digelar secara daring di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Rabu (15/2/2023).

Kamis , 23 Feb 2023, 19:12 WIB

KPK Pastikan Tindaklanjuti Fakta Persidangan Kasus Suap Perkara MA

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menindaklanjuti fakta persidangan dalam perkara suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengaku pihaknya mencatat dengan baik setiap fakta yang uncul dalam persidangan. “Kami pastikan tim Jaksa KPK telah mencatat dengan baik fakta-fakta sidang sehingga akan komprehensif dalam menganalisis lebih lanjut fakta hukumnya...

Rabu , 15 Feb 2023, 17:12 WIB

KY Kirim untuk Tim Monitor Sidang Suap Penanganan Perkara MA

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Yudisial (KY) mengirim tim pemantauan...

Jumat , 22 Jul 2016, 01:15 WIB

Kasubdit Perdata MA Pernah Minta Kosidah Atur Hakim Pengadil Perkara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pegawai negeri pada Panitera Muda Pidana...

close ×