#sikap-represif-polisi-pada-demonstran

Massa aksi dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Jumat (23/8/2024). Dalam aksi tersebut, massa aksi mendesak KPU RI menindaklanjuti dan melaksanakan putusan MK nomor 60/PUU-XXII/2024 dan nomor 70/PUU-XXII/2024 yang berisi tentang ambang batas minimal sebagai syarat parpol atau gabungan parpol untuk mengusung calon kepala daera dalam Pilkada 2024 dan mengatur batas usia calon kepala daerah pada saat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Aksi tersebut juga merupakan bentuk penolakan terhadap tindakan yang dinilai inkonstitusional revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) oleh DPR yang dianggap sebagai ancaman terhadap demokrasi.

Jumat , 30 Aug 2024, 16:22 WIB

DPR Apresiasi Jokowi Perintahkan Bebaskan Demonstran

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Presiden Jokowi memerintahkan aparat Kepolisian untuk membebaskan demonstran yang ditahan usai melakukan aksi unjuk rasa menolak Revisi Undang-Undang Pilkada, pekan lalu. Perintah Jokowi ini pun disambut...

Jumat , 30 Aug 2024, 08:33 WIB

Forum Aktivis dan Akademisi ke Mabes Polri Kecam Sikap Represif Polisi pada Demonstran

Aktivis dan akademisi mendatangi Mabes Polri pada Rabu (28/8/2024) untuk mendesak Kapolri Jenderal Pol Sigit Listyo Prabowo bertanggung jawab atas tindakan brutal aparat kepolisian terhadap demonstran di berbagai kota. (Foto: Istimewa) NEWS -- Sejumlah aktivis dan akademisi mendatangi Mabes Polri, Jakarta, pada Rabu (28/8/2024) untuk mendesak Kapolri Jenderal Pol Sigit Listyo Prabowo bertanggung jawab atas tindakan brutal aparat kepolisian terhadap...

close ×