#sistem-jalan-berbayar

Marullah Matali. Deputi Gubernur DKI Jakarta Marullah sebut soal rencana ERP masih dalam pertimbangan.

Ahad , 26 Feb 2023, 17:17 WIB

Soal ERP, Deputi Gubernur DKI: Masih Dalam Pertimbangan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Gubernur DKI Bidang Budaya dan Pariwisata Marullah Matali menanggapi terkait rencana penerapan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP). Menurutnya, saat ini hal tersebut masih...

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebut penarikan Raperda ERP tergantung DPRD.

Kamis , 09 Feb 2023, 19:02 WIB

Soal Penarikan Raperda ERP, Heru Budi: Tergantung DPRD

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi terkait penarikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik (PL2SE) soal electronic road pricing (ERP). Menurutnya, hal tersebut semua tergantung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). "Itu tergantung arahan dari teman-teman DPRD apa ya, kita ikut. Yang penting adalah semua aspirasi kita perhatikan," katanya kepada wartawan di...

Senin , 06 Feb 2023, 23:17 WIB

Badan Pembentukan Perda DPRD DKI: Jalan Berbayar Belum Diterapkan Tahun Ini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI...

Senin , 06 Feb 2023, 22:13 WIB

DPRD DKI Segera Bahas Raperda ERP Sekaligus RIT

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI...

Jumat , 03 Feb 2023, 07:40 WIB

Pakar Ingatkan Penerapan Jalan Berbayar di Jakarta Jangan Gegabah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar tata ruang dan transportasi Universitas Airlangga (Unair)...

Ojek online melintas di kawasan Bundaran HI, Jakarta. Ratusan pengemudi ojek online atau ojol demo di depan DPRD DKI menolak jalan berbayar

Rabu , 25 Jan 2023, 17:36 WIB

Tolak Jalan Berbayar, Ratusan Pengemudi Ojol Demo di DPRD DKI

Sejumlah kendaraan roda dua melintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (20/1/2023). Pakar tata ruang dari Unair sebut jalan berbayar bisa jadi ikon kebijakan ibu kota.

Senin , 23 Jan 2023, 15:05 WIB

Pakar: Jalan Berbayar Bisa Jadi Ikon Kebijakan Publik di Ibu Kota

Sejumlah kendaraan menunggu lampu merah di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Wakil Ketua Komisi V DPR meminta rencana jalan berbayar untuk dikaji ulang.

Jumat , 20 Jan 2023, 15:03 WIB

Wakil Ketua Komisi V Minta Rencana Jalan Berbayar Dikaji Ulang

Sejumlah kendaraan melintas di bawah alat sistem jalan berbayar elektronik di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (11/1/2023). Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi sebut proses wacana jalan berbayar masih lama.

Selasa , 17 Jan 2023, 00:45 WIB

Wacana Jalan Berbayar, Heru Budi: Prosesnya Masih Lama

Sejumlah kendaraan melintas dibawah alat sistem jalan berbayar elektronik di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (11/1/2023). Ketua Komisi B DPRD DKI sebut keuntungan jalan berbayar mencapai Rp 60 miliar/hari.

Senin , 16 Jan 2023, 17:41 WIB

Ketua Komisi B: Keuntungan Jalan Berbayar Capai Rp 60 Miliar per Hari

Anggota Komisi V DPR RI Anwar Hafid. Legislator meminta rencana jalan berbayar di DKI Jakarta untuk ditinjau ulang.

Jumat , 13 Jan 2023, 18:56 WIB

Legislator Minta Rencana Jalan Berbayar di DKI Ditinjau Ulang

Sejumlah kendaraan melintas dibawah alat sistem jalan berbayar elektronik di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (11/1/2023). Pj Gubernur Heru Budi sebut tarif wacana jalan berbayar masih dibahas dengan pusat.

Kamis , 12 Jan 2023, 00:48 WIB

Heru: Tarif ERP Masih Dibahas dengan Pusat

Sejumlah kendaraan melintas dibawah alat sistem jalan berbayar elektronik di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (11/1/2023). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di 25 ruas jalan Ibu Kota dengan usulan tarif sebesar Rp 5.000 hingga Rp 19.000 sekali melintas untuk mengendalikan mobilitas warga DKI Jakarta.

Rabu , 11 Jan 2023, 22:12 WIB

ERP Bertentangan dengan Konsep Barang Jalan Publik

Rabu , 11 Jan 2023, 18:06 WIB

Jalan Berbayar Dinilai Lebih Baik Dibandingkan Sistem Ganjil Genap

Sejumlah kendaraan bermotor melintas di kawasan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (9/1/2023). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk menerapkan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di sejumlah ruas jalan Ibu Kota dengan usulan besaran tarif sekitar Rp5.000 hingga Rp19.000 sekali melintas yang bertujuan untuk mengendalikan mobilitas warga DKI Jakarta.

Selasa , 10 Jan 2023, 19:31 WIB

Wacana Jalan Berbayar DKI, Pakar: Supaya Masyarakat Mau Beralih

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

Senin , 26 Apr 2021, 08:09 WIB

Ketua DPRD Dorong Pemprov DKI Segera Terapkan ERP

Kamis , 05 Mar 2020, 06:17 WIB

DPRD Desak Pemprov DKI Jalankan Putusan ERP

Sejumlah kendaraan melaju di jalan Noer Ali Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (16/11/2019). Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) berencana menerapkan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di tiga wilayah yaitu Jalan Kalimalang (Bekasi), Jalan Margonda (Depok) dan Jalan Daan Mogot (Tangerang) pada tahun 2020.

Perda ERP Masuk Prolegda Tahun Depan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mempersiapkan aturan penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) dalam bentuk peraturan daerah (Perda). Perda ERP untuk wilayah Jakarta itu ditargetkan masuk dalam program legislasi daerah (prolegda) tahun depan. Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, aturan hukum penerapan ERP khusus di jalan Jakarta sedang disiapkan. Diharapkan, semuanya tahun...