#sistem-tata-negara

Rabu , 03 May 2023, 16:51 WIB

Pakar Hukum Rekomendasikan Cawapres dari Ahli Tata Negara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara dari Universitas Muslim Indonesia Fahri Bachmid memandang, Calon Wakil Presiden RI (Cawapres) untuk Pemilu 2024, perlu sosok yang paham konstitusi dan ketatanegaraan. Hal...

Seminar bertajuk Kewenangan MPR RI Pasca Amandemen UUD NRI 1945 dalam Pembentukan PPHN di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (15/9).

Jumat , 16 Sep 2022, 13:16 WIB

Pakar Hukum Tata Negara UGM Nilai PPHN Potensial Merusak Sistem Presidensil

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Upaya menghidupkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) melalui konvensi ketatanegaraan dianggap tidak memiliki urgensi sama sekali. Bahkan rencana hadirnya PPHN melalui konvensi ketatanegaraan seperti yang direkomendasikan oleh MPR itu disebut akan merusak sistem ketatanegaraan. Demikian mengemuka dalam seminar bertajuk Kewenangan MPR RI Pasca Amandemen UUD NRI 1945 dalam Pembentukan PPHN di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (15/9). Seminar yang diselenggarakan...

Senin , 02 Oct 2017, 17:06 WIB

#sistem-tata-negara

Pakar Hukum Rekomendasikan Cawapres dari Ahli Tata Negara

Pakar Hukum Tata Negara UGM Nilai PPHN Potensial Merusak Sistem Presidensil

MPR Terima Gagasan Akademisi untuk Sistem Ketatanegaraan

Zulkifli Hasan: Sistem Ketatanegaraan Indonesia yang Baru Lahirkan Kegaduhan

MPR Optimistis Lima Capim Bisa Perbaiki Sistem Ketatanegaraan