Sabtu , 18 Feb 2017, 15:14 WIB

Pengamat: Pejabat Publik Harus Punya Status Hukum Jelas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jakarta, Bivitri Susanti menyebut seorang pejabat publik yang mengambil kebijakan administrasi harus mempunyai status hukum yang jelas....