#subsidi-parpol

Peneliti Indonesia Corruption Watch, Donald Fariz (kanan).

Selasa , 07 Jul 2015, 20:39 WIB

ICW: Subsidi Negara Bisa Cegah Konglomerasi Parpol

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Indonesian Coruption Watch (ICW) menilai perlu kembali dipertimbangkan peningkatan subsidi negara terhadap partai politik (parpol). Hal itu dilakukan untuk mencegah adanya konglomerasi parpol oleh dominasi elit. "Karena dominasi...

Jumat , 20 Mar 2015, 13:24 WIB

Pengamat: Pemberian Dana Bantuan untuk Parpol Berlebihan

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Mada Sukmajati menilai untuk saat ini belum perlu partai politik mendapatkan dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seperti yang diwacanakan oleh Kementerian Dalam Negeri."Masih terlalu prematur dan berlebihan, apalagi dana Parpol yang sudah digulirkan pemerintah sebelumnya juga belum jelas penggunaannya," katanya di Yogyakarta, Jumat (20/3).Menurutnya, pembiayaan melalui bantuan...

Rabu , 18 Mar 2015, 19:12 WIB

Parpol Perlu Disanksi Jika Selewengkan Dana Subsidi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Centre for Strategic and International Studies...

Rabu , 18 Mar 2015, 16:01 WIB

Rakyat Miskin Lebih Butuh Rp 1 Triliun daripada Parpol

REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Pengamat politik Amir Faisal Kotarumalos berpendapat,...

Rabu , 18 Mar 2015, 14:14 WIB

Nominal Dana Parpol Mesti Dikaji Ulang

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Nominal pemberian dana bagi partai politik (parpol)dianjurkan...

Selasa , 17 Mar 2015, 12:10 WIB

Indonesia Timur Lebih Butuh Dana daripada Parpol

Anggota DPR berjalan keluar ruangan usai mengikuti pelantikan anggota DPR-DPD-MPR diKompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/10). Ada 10 partai politik dengan 560 anggota DPR RI untuk periode 2014-2019.

Senin , 16 Mar 2015, 16:49 WIB

Dana Santunan Parpol Dipandang Positif

Senin , 16 Mar 2015, 16:49 WIB

Gubernur Sumbar Setuju Parpol Digelontor Rp 1 T, Asal..

Ahad , 15 Mar 2015, 17:31 WIB

Para Pelukis pun Protes Dana Parpol Rp 1 Triliun

Wiranto dikabarkan akan dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Hanura pada Munas II bulan depan.

Sabtu , 14 Mar 2015, 00:01 WIB

Wiranto: Subsidi Pemerintah Kurangi Risiko Parpol Cari Dana Haram

Ketua MPR sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (kiri) menerima kunjungan Ketua Umum Partai Golkar Munas Ancol Agung Laksono di rumah dinas Ketua MPR RI di Jakarta, Kamis (12/3). (Republika/Agung Supriyanto)

Jumat , 13 Mar 2015, 22:00 WIB

PPP Romi dan Golkar Agung Dukung Dana Rp 1 Triliun

Jumat , 13 Mar 2015, 15:44 WIB

Pengamat: Rakyat Lebih Butuh Bantuan daripada Parpol

Jumat , 13 Mar 2015, 08:30 WIB

ICW: Jumlah Dana Parpol tak Rasional

Kamis , 12 Mar 2015, 21:04 WIB

Pemuda Muhammadiyah: Dana untuk Parpol tak Efektif Cegah Korupsi

Kamis , 12 Mar 2015, 20:42 WIB

Ini Alasan ICW Sarankan Angka Rp1.080 untuk Subsidi Parpol

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak memberikan dukungan ke KPK, Rabu (14/1).

Kamis , 12 Mar 2015, 20:32 WIB

Audit Parpol Masih Kongkalikong dengan Akuntan Publik

Kamis , 12 Mar 2015, 19:19 WIB

'Dikasih Puluhan Triliun tak Menjamin tak Korupsi'

ICW: KPU Harus Optimal dalam Audit Parpol

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Abdullah Dahlan menyatakan KPU harus didorong sebagai lembaga yang langsung berperan sebagai pengawas dana partai politik. Hal ini dalam rangka mewujudkan transparansi di tubuh parpol. Abdullah menyatakan KPU berperan aktif terkait keuangan parpol saat momen menjelang pemilu saja. Ini ditandai dengan KPU yang meminta laporan keuangan parpol terkait dana kampanye. Hal ini menurutnya...

Kamis , 12 Mar 2015, 16:36 WIB

'Tata Kelola Keuangan Partai tak Sebaik Pengurus Masjid'

Kamis , 12 Mar 2015, 16:35 WIB

ICW: Usulan Subsidi Rp 1 Triliun Menteri Tjahjo tak Rasional

Kamis , 12 Mar 2015, 15:31 WIB

Parpol Diminta Maksimalkan Iuran Anggota

Kamis , 12 Mar 2015, 14:08 WIB

Pengamat: Dana Bantuan tak Menjamin Parpol Makin Peduli Rakyat

Atribut parpol terpasang di jalan layang Matraman, Jakarta, Aad (6/4).

Kamis , 12 Mar 2015, 13:44 WIB

Dana Bantuan Parpol, Akademisi: Pemerintah Salah Fokus

Kamis , 12 Mar 2015, 13:29 WIB

Dana Parpol Rp 1 Triliun Bertentangan dengan Nalar Akademis

Kamis , 12 Mar 2015, 12:19 WIB

Effendi Gazali: Dana Parpol Harus Transparan ke Publik

Direktur Pukat UGM Zainal Arifin Mochtar (dua dari kanan).

Kamis , 12 Mar 2015, 10:32 WIB

Parpol Diberi Rp 1 Triliun, Solusi tak Kreatif

Kamis , 12 Mar 2015, 10:11 WIB

ICW: Anggota Bahkan tak Tahu Sumber Keuangan Parpol

Kamis , 12 Mar 2015, 06:07 WIB

Desas Desus Dana Parpol

Rabu , 11 Mar 2015, 16:00 WIB

Fadli Zon Usulkan Rp 1 Triliun untuk Semua Partai

Rabu , 11 Mar 2015, 14:31 WIB

Pengamat: Sebaiknya Parpol Cari Dana Sendiri

Rabu , 11 Mar 2015, 14:28 WIB

Cara Berpikir Pemerintah Mundur

Rabu , 11 Mar 2015, 14:10 WIB

Fadli Zon: Pembiayaan Parpol Bisa Minimalisasi Korupsi

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh (kiri) didampingi Sekjen partai NasDem Patrice Rio Capella (kanan)

Rabu , 11 Mar 2015, 14:05 WIB

Nasdem: Pendanaan Parpol tak Jamin Tekan Korupsi

Rabu , 11 Mar 2015, 13:40 WIB

Akademikus: Dana Bantuan Rp 1 Triliun Langkah Baik

Ratusan simpatisan mengikuti kampanye Partai Nasional Demokrat (Nasdem) di Kompleks Tugu Proklamasi, Jakarta, Ahad (16/3). (Republika/Aditya Pradana Putra)

Nasdem Minta Kajian Mendalam Soal Dana Parpol

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pemberian dana Rp 1 triliun pada partai politik di Indonesia menuai pro kontra di masyarakat. Awalnya, dengan dana tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) berniat memberi keleluasaan pada parpol dalam menjalankan organisasi hingga kaderisasi.Namun, dana sebesar itu juga dinilai dapat menjadi bumerang bagi parpol sendiri. Terlebih besaran dana yang diwacanakan oleh Mendagri dinilai masih belum memiliki...

Rabu , 11 Mar 2015, 12:38 WIB