#tarif-pajak

Sejumlah orang melakukan aksi demonstrasi di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/12/2024). Dalam aksinya mereka menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen pada 2025. Menurut mereka kenaikan PPN tersebut akan tetap memberatkan masyarakat karena berpengaruh terhadap kenaikan harga.

Kamis , 26 Dec 2024, 15:15 WIB

Ragam Stimulus Pemerintah Imbas PPN 12 Persen, Banjir Kritik tak Terbendung

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah telah menyediakan berbagai stimulus yang beriringan dengan ketetapan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen per 1 Januari 2025. Ragam stimulus yang diberikan tak terlepas...

Pekerja menyapa pengunjung yang sedang berbelanja di Ranch Market Jakarta, Selasa (6/6/2023). Indef menyarankan PPN 12 persen diterapkan pada sektor tertentu.

Selasa , 19 Nov 2024, 14:45 WIB

Indef Ingatkan Pemerintah Berhati-hati Ambil Kebijakan Soal PPN 12 Persen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Agus Herta Sumarto mengingatkan agar pemerintah berhati-hati membuat regulasi terkait kenaikan pajak. Hal itu bertujuan agar tidak menurunkan daya beli masyarakat "Untuk menaikkan tax ratio kita salah satunya adalah dengan menaikkan tarif pajak, walaupun masih ada cara lain. Namun, pemerintah juga harus hati-hati jangan sampai kenaikan pajak ini malah...

Kamis , 14 Nov 2024, 15:04 WIB

Sri Mulyani confirms VAT rate will rise to 12 percent next year

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Finance Minister Sri Mulyani confirmed that...

Kamis , 14 Nov 2024, 14:15 WIB

Sri Mulyani Tegaskan Tarif PPN akan Naik Tahun Depan Jadi 12 Persen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan tarif Pajak...

Selasa , 13 Aug 2024, 20:39 WIB

Tarif Pajak UMKM 0,5 Persen Segera Berakhir, Tarif Normal Berlaku

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tarif pajak Usaha Mikro Kecil Menengah...

Senin , 25 Mar 2024, 17:04 WIB

Ditjen Pajak Masih Kaji Rencana Kenaikan Tarif PPN

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) periode 2023-2028 Shinta Widjaja Kamdani.

Jumat , 22 Mar 2024, 19:14 WIB

Apindo Minta Prabowo-Gibran Evaluasi Kebijakan PPN 12 Persen

Selasa , 19 Mar 2024, 20:55 WIB

Pemerintah Siap Kaji Ulang Kenaikan Tarif PPN

Pengunjung memilih lagu yang akan dinyanyikan di Inul Vizta, Lebak Bulus, Jakarta, Selasa (16/1/2024). Pemerintah menetapkan kenaikan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan sebesar 40 persen hingga 75 persen yang diatur dalam UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tarif PBJT tersebut dikhususkan untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan spa.

Rabu , 24 Jan 2024, 15:13 WIB

DJP: Pajak Hiburan Dipungut Pemda

Petugas memberikan penjelasan kepada pengunjung di Inul Vizta, Lebak Bulus, Jakarta, Selasa (16/1/2024). Pemerintah menetapkan kenaikan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan sebesar 40 persen hingga 75 persen yang diatur dalam UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tarif PBJT tersebut dikhususkan untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan spa.

Sabtu , 20 Jan 2024, 15:13 WIB

Pajak Hiburan Bisa Tingkatkan Pendapatan Pemerintah Daerah?

Aturan terbaru mengenai pajak hiburan dalam UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD)

Jumat , 19 Jan 2024, 14:20 WIB

Aturan Baru Pajak Hiburan, Bagaimana Tarifnya?

Jumat , 19 Jan 2024, 11:39 WIB

Diprotes Banyak Pengusaha, Jokowi Gelar Rapat Pajak Hiburan

Kamis , 18 Jan 2024, 22:47 WIB

Pajak Hiburan Naik, Bali akan Beri Insentif untuk Spa

Pengunjung melihat tarif sewa ruangan di Inul Vizta, Lebak Bulus, Jakarta, Selasa (16/1/2024). Pemerintah menetapkan kenaikan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan sebesar 40 persen hingga 75 persen yang diatur dalam UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tarif PBJT tersebut dikhususkan untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan spa.

Rabu , 17 Jan 2024, 18:11 WIB

Pengamat: Praktik Pajak Biasanya Merujuk Batas Atas Tarif, Termasuk Hiburan

Rabu , 20 Apr 2022, 19:17 WIB

Tingginya Tarif Cukai Produk Tembakau Dinilai Berpotensi Rugikan Aspek Pajak

Sebuah gerai ritel (ilustrasi). Aprindo meminta DPR bersama pemerintah meninjau kembali rencana peningkatan tarif pajak.

Kamis , 26 Aug 2021, 08:39 WIB

Aprindo Minta DPR Tinjau Ulang Usulan Kenaikan Pajak

Seorang pengemudi mengisi daya mobil listrik dengan memanfaatkan aplikasi PLN Charge.IN di di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) PLN di Kantor PLN Disjaya, Gambir, Jakarta. Pemerintah berencana menaikkan tarif pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) kendaraan listrik.

Kamis , 18 Mar 2021, 13:11 WIB

Tepatkah Rencana Kenaikan PPnBM Kendaraan Listrik?

Petugas melayani wajib pajak untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan amnesti pajak (tax amnesty) di Help Desk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak I, Jakarta Selatan, Senin (19/9).

Pemerintah Belum Sikapi Usulan Tarif Pajak Turun Pasca-Amnesti

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah belum memberikan sikap atas usulan adanya keringanan tarif pajak kepada pengusaha yang sudah ikut program amnesti pajak. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengaku, hingga saat ini belum ada pembicaraan mengenai hal tersebut baik di internal Kemenkeu atau dengan pelaku usaha. Pemerintah, kata dia, masih fokus pada penerimaan pajak untuk tahun ini sekaligus penerimaan dari...

Rabu , 10 Dec 2014, 22:24 WIB