#tata-negara

Ketua Umum PP Persis KH Jeje Zaenudin berbicara tentang penegakkan syariat Islam.

Kamis , 25 May 2023, 20:08 WIB

PP PERSIS: Menegakan Syariat Islam dalam Bernegara Harus Konstitusional

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Umat Islam meyakini bahwa ajaran Islam bukan hanya aspek akidah, ibadah, dan hukum yang bersifat individu. Melainkan ada pula aspek sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan melalui penyelenggara...

Jumat , 13 Jan 2023, 06:20 WIB

'Hubungan Kuat Parpol Pengusung dan Presiden Amanat Konstitusi'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Relasi antara partai politik pengusung dengan presiden disebut sebagai suatu hal yang sesuai dengan konteks ketatanegaraan Indonesia. Karena itu, relasi antara presiden dan partai politik pengusung dinilai tidak boleh terputus. "Pascareformasi, UUD 1945 memberikan ruang andil yang besar bagi partai politik dalam penyelenggaraan negara," ujar pakar hukum tata negara dari Universitas Udayana, Jimmy Z Usfunan, dalam keterangannya,...

Rabu , 16 Mar 2022, 16:11 WIB

Sistem Ketatanegaraan Saat ini Dinilai Buruk Bagi Demokrasi Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Rekonstruksi sistem tata negara indondonesia sudah sepantasnya perlu...

Sabtu , 20 Mar 2021, 09:12 WIB

Jimly: Sistem Ketatanegaraan Indonesia Alami Perubahan Besar

REPUBLIKA.ID, SLEMAN — Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia,...

Kamis , 01 Nov 2018, 17:05 WIB

MPR Serap Aspirasi untuk Sempurnakan Tata Negara Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Puluhan akademisi dan pakar hukum tata...

Jumat , 08 Jun 2018, 11:31 WIB

Sesjen MPR Dorong Generasi Muda Paham Tata Negara

Kamis , 27 Apr 2017, 13:58 WIB

MPR: Kami Terbuka Membahas Masalah Tata Negara

Jumat , 25 Nov 2016, 08:16 WIB

MPR Gelar Lomba Tata Negara Bagi Mahasiswa

Selasa , 24 Nov 2015, 13:36 WIB

Osis se-Jawa Barat Belajar Tata Negara dari Ketua DPD RI

Selasa , 06 Oct 2015, 13:15 WIB

'Lembaga Negara Harus Akuntabel dan Transparan'

Jumat , 02 Oct 2015, 18:57 WIB

'Kepalanya Presidensial, Badannya Parlementer'

seminar nasional yang digelar MPR di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa (22/9).

Selasa , 22 Sep 2015, 12:30 WIB

Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perlu Ditata Ulang

Selasa , 15 Sep 2015, 12:43 WIB

MPR Serap Aspirasi dari Pakar Bahas Konstitusi

Kamis , 06 Aug 2015, 14:52 WIB

Sidang Paripurna MPR Evaluasi Sistem Ketatanegaraan

Undang-undang Dasar 1945 dan Amandemen (ilustrasi)

Sabtu , 04 Apr 2015, 17:57 WIB

UUD 1945 Perlu Diamandemen, ini Usulannya

Kamis , 26 Mar 2015, 20:00 WIB

UUD 1945 akan Diamandemen?

Mantan Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra.

Ahad , 15 Dec 2013, 21:16 WIB

Yusril agrees to re-adoption of state policy guidelines

Lukman Hakim Sebut Rakyat Rindu GBHN

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Sejak Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, rakyat Indonesia tidak dinilai tak memiliki persepsi yang sama terhadap tujuan bernegara.Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saefuddin meyakini situasi itu memunculkan semacam kerinduan atas Garis-garis Besar Haluan Negara sebagai penunjuk arah. "Ada semacam kerinduan GBHN yang pernah hidup pada era Soeharto, digelorakan kembali. MPR, yang dahulu bertugas menetapkan GBHN, harus memulainya," kata Wakil...

Kamis , 07 Jun 2012, 20:16 WIB

Inilah Produk Hukum Tata Negara yang Rawan Gugatan

close ×