Ilustrasi tenaga kerja honorer. Waka Komisi II DPR Junimart Girsang mendunng ada mafia tenaga honorer di daerah.

Jumat , 17 Nov 2023, 19:41 WIB

Junimart Girsang Duga Ada Mafia Tenaga Honorer

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas (kanan)

Selasa , 03 Oct 2023, 17:38 WIB

RUU ASN Disahkan, Menteri Anas: Tak Ada PHK Massal Tenaga Honorer

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyatakan 13.206 mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan Gelombang I Tahun Ajaran 2022/2023 lulus.

Sabtu , 16 Sep 2023, 19:03 WIB

Kemendikbudristek: 13.206 Mahasiswa Lulus PPG Prajabatan

Tenaga honorer. (ilustrasi)

Sabtu , 16 Sep 2023, 14:17 WIB

Kontrak Kerja 2.988 Tenaga Honorer Pemda DIY Berpeluang Diperpanjang

Tenaga Honorer (Ilustrasi)

Sabtu , 05 Aug 2023, 23:59 WIB

Kemenpan-RB: Revisi UU ASN Solusi Persoalan Tenaga Honorer

Bupati Garut Rudy Gunawan melantik 3.295 guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Lapangan Oto Iskandar di Nata, Alun-alun Garut, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Selasa (27/6/2023).

Selasa , 01 Aug 2023, 16:21 WIB

Komisi X: Guru P1 yang Lolos Passing Grade 1 Butuh Skema yang Jelas

Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja mulai 2023 sudah tidak diperkenankan untuk mempekerjakan tenaga honorer. (ilustrasi)

Sabtu , 29 Jul 2023, 17:30 WIB

Kemenpan-RB: Kesepakatan tak Ada PHK Massal Honorer Sudah Final

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari

Sabtu , 15 Jul 2023, 11:23 WIB

DPRD Jabar Bersama Honorer Bahas Penghapusan Tenaga Non ASN

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas.

Rabu , 21 Jun 2023, 14:49 WIB

Menpan RB: Pemda tidak Boleh Lagi Rekrut Tenaga Honorer

Warga dari Aliansi Honorer Nasional (AHN) melakukan aksi unjuk rasa di depan patung kuda, Jakarta, Rabu (24/5/2023). Dalam aksinya mereka menuntut agar seluruh PLKB non-ASN di Kabupaten Nabire, Papua Tengah yang terdaftar pada KEPKABKKBN No.126 tahun 2021 diangkat menjadi ASN.

Selasa , 13 Jun 2023, 06:15 WIB

MenPANRB: Jumlah Pegawai Non-ASN Membengkak, Jadi 2,4 Juta

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk menyampaikan data tenaga honorer mereka miliki. Sebab, menur

Sabtu , 10 Jun 2023, 00:22 WIB

Legislator: Ada Indikasi Banyak Tenaga Honorer yang Belum Terdaftar di Kemenpan-RB

Mempekerjakan tenaga honorer. (ilustrasi)

Rabu , 24 May 2023, 18:14 WIB

Soal Honorer, Komisi II DPR RI Pastikan tak Ada Pemberhentian di November 2023

Anggota Komisi II dari Fraksi PKB DPR, Yanuar Prihatin.

DPR: Tidak akan Ada PHK Massal Tenaga Honorer 2023

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menyatakan, tidak akan terjadi penghapusan dan PHK massal terhadap tenaga honorer pada akhir 2023. Sebagaimana diketahui, pemerintah kini tengah mencari jalan tengah penyelesaian tenaga honorer yang tak kunjung usai. "Saat ini masih ada simpang siur informasi di kalangan pegawai pemerintah non-ASN bahwa tenaga honorer akan dihapus pada 28 November 2023...

Peserta aksi yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes) Jawa Barat berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Jumat (5/8/2022). Dalam aksinya, tenaga kesehatan honorer tersebut menuntut untuk non-ASN nakes dan non-nakes yang bekerja di fasyankes pemerintah baik di puskesmas maupun rumah sakit untuk segera diakomodir dan diangkat sebagai ASN maupun PPPK menyesuaikan PP nomor 49 tahun 2018.

Senin , 24 Apr 2023, 10:45 WIB

Komisi II Tegaskan Tenaga Honorer tidak akan Dihapus

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, memastikan seluruh tenaga honorer di Indonesia akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Selasa , 18 Apr 2023, 14:40 WIB

Legislator: Pengangkatan Tenaga Honorer Jadi PPPK Paling Lambat 28 November

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta agar rencana pembatalan penghapusan tenaga honorer jangan hanya sebatas angin surga jelang Pemilu 2024. Karena itu, ia meminta Menteri Perencanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Abdullah Azwar Anas, untuk segera merealisasikan permintaan presiden untuk tak melakukan penghapusan tenaga honorer.

Rabu , 12 Apr 2023, 13:03 WIB

Komisi II: Rencana Pembatalan Penghapusan Tenaga Honorer Jangan Hanya Angin Surga

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan, penanganan tenaga non-ASN atau honorer dilakukan dengan prinsip menghindari sejumlah hal. Di antaranya, menghindari PHK massal, pembengkakan anggaran, tak mengurangi pendapatan yang diterima mereka saat ini, dan sesuai regulasi.

Selasa , 11 Apr 2023, 14:03 WIB

Menpan-RB Pastikan Penanganan Tenaga Honorer tak Lewat PHK Massal

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas.

Selasa , 11 Apr 2023, 11:45 WIB

Menpan-RB: Penanganan Tenaga Honorer Berprinsip Hindari PHK Massal

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). AHY menyebut pada masa pemerintahan ayahnya, sebanyak 1,1 juta honorer diangkat menjadi PNS. (ilustrasi)

Kamis , 06 Apr 2023, 04:07 WIB

Pamer Kebijakan Ayahnya, AHY: Pada Masa SBY, 1,1 Juta Honorer Diangkat Jadi PNS

Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja mulai 2023 sudah tidak diperkenankan untuk mempekerjakan tenaga honorer. (ilustrasi)

Ahad , 22 Jan 2023, 01:43 WIB

Gubernur Isran Noor dan Rektor UGM Pikirkan Solusi 2,7 Juta Tenaga Honorer

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas.

Kamis , 19 Jan 2023, 11:43 WIB

Pemerintah Pusat dan Daerah Kebut Detilkan Opsi Penataan Tenaga Honorer

Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja mulai 2023 sudah tidak diperkenankan untuk mempekerjakan tenaga honorer. (ilustrasi)

Selasa , 20 Dec 2022, 07:45 WIB

Bakal Dihapus, Pemerintah Diminta Pastikan Nasib Tenaga Honorer

Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Dewan Pengurus Nasional Forum Komunikasi Nakes dan Non-Nakes Indonesia saat unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (22/9/2022). Unjuk rasa tersebut menuntut Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Presidan (PP) khusus yang mengatur honorer nakes dan non nakes diangkat menjadi aparatur sipil negara. Republika/Putra M. Akbar

Kamis , 15 Dec 2022, 17:59 WIB

Guru TK, Penjaga Sekolah, Dokter, Sampai Penyuluh, Ini Daftar Honorer yang Bakal Dibahas

Ribuan guru honorer yang tergabung dalam Forum Guru Lulus Passing Grade PPPK Kabupaten Indramayu mengepung Pendopo Indramayu. Mereka protes karena dari 1.899 guru honorer yang lulus PPPK, hanya 280 orang yang diangkat oleh Pemda Indramayu.

Kamis , 15 Dec 2022, 17:49 WIB

Revisi UU ASN: Tenaga Honorer Bisa Diangkat Mulai 2023

Ribuan guru honorer yang tergabung dalam Forum Guru Lulus Passing Grade PPPK Kabupaten Indramayu mengepung Pendopo Indramayu. Mereka protes karena dari 1.899 guru honorer yang lulus PPPK, hanya 280 orang yang diangkat oleh Pemda Indramayu.

Kamis , 15 Dec 2022, 17:43 WIB

Ini 2 Pasal Baru Soal Honorer di UU ASN yang Masuk Proglegnas 2023

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus.

Jumat , 25 Nov 2022, 00:46 WIB

Legislator Ungkap Temuan Diskriminasi Pendataan Tenaga Honorer

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus.

Senin , 14 Nov 2022, 16:31 WIB

Legislator: Tinjauan Ulang Implementasi PP Penghapusan Tenaga Honorer

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, meminta kebijakan penghapusan tenaga honorer yang akan berlaku pada 28 November 2023 mendatang untuk ditinjau kembali. (ilustrasi).

Jumat , 11 Nov 2022, 15:30 WIB

Komisi II DPR Minta Kebijakan Penghapusan Tenaga Honorer November 2023 Ditinjau Kembali

Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Dewan Pengurus Nasional Forum Komunikasi Nakes dan Non-Nakes Indonesia saat unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (22/9/2022). Unjuk rasa tersebut menuntut Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Presidan (PP) khusus yang mengatur honorer nakes dan non nakes diangkat menjadi aparatur sipil negara. Republika/Putra M. Akbar

Kamis , 10 Nov 2022, 17:40 WIB

Forum Honorer: Opsi Pemberhentian Ciptakan Masalah Baru Bagi Honorer

Ribuan honorer tenaga kesehatan (nakes) dan non nakes berdemo, ilustrasi. Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyatakan hingga saat ini belum menemukan solusi atas nasib ribuan tenaga honorer, seiring dengan penghapusan tenaga honorer mulai tahun depan.

Pemkot Tangsel tak Punya Solusi untuk Ribuan Tenaga Honorer

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG SELATAN – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyatakan, hingga saat ini belum menemukan solusi atas nasib ribuan tenaga honorer, seiring penghapusan tenaga honorer mulai tahun depan. Para tenaga honorer di Tangsel diharapkan bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) atau aparatur sipil negara (ASN). “Yang pasti, saya sudah mengusulkan kepada Kementerian (Pan-RB) itu 8.000-an yang melakukan pendaftaran...

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

Rabu , 09 Nov 2022, 08:38 WIB

Legislator Minta Kebijakan Hapus Tenaga Honorer Dikaji Ulang

Peserta aksi yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes) Jawa Barat berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat. (Ilustrasi)

Selasa , 01 Nov 2022, 05:40 WIB

Persoalan Tenaga Honorer Diharapkan Selesai Tahun 2023

Sejumlah tenaga kesehatan honorer dari berbagai kota/kabupaten di Jawa Barat, (ilustrasi).

Senin , 31 Oct 2022, 15:01 WIB

Legislator: Tenaga Honorer Lama tak Bisa Disamaratakan dengan yang Baru

Tenaga Honorer (Ilustrasi). Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia mendorong pembentukan pansus tenaga honorer.

Jumat , 28 Oct 2022, 02:51 WIB

Ketua Komisi II DPR Dorong Pembentukan Pansus Tenaga Honorer

Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja mulai 2023 sudah tidak diperkenankan untuk mempekerjakan tenaga honorer. (ilustrasi)

Kamis , 27 Oct 2022, 18:54 WIB

Komisi II DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Penyelesaian Tenaga Honorer

Para pegawai mendatangi bagian Administrasi Pembangunan (Adbang) Setda Kabupaten Indramayu, Jumat (21/10). Mereka memperjuangkan agar nama mereka bisa masuk dalam pendataan Non Aparatur Sipil Negara (ASN).

Jumat , 21 Oct 2022, 17:35 WIB

Puluhan Honorer Geruduk Pemda, Buntut tak Masuk Pendataan non ASN

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor

Kamis , 13 Oct 2022, 22:09 WIB

Gubernur Kaltim Komitmen tak Hapus Tenaga Honorer

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengusulkan status pendamping desa jadi PPPK.

Jumat , 07 Oct 2022, 19:54 WIB

Mendes PDTT Usulkan Status Pendamping Desa Jadi PPPK

Pemerintah telah menghimpun data tenaga non-aparatur sipil negara (ASN) atau tenaga honorer hingga 30 September 2022, yakni sebanyak 2.113.158 tenaga honorer yang berasal dari 66 instansi pusat dan 522 instansi daerah.

Senin , 03 Oct 2022, 13:05 WIB

Akhir Pendataan, Tercatat 2 Juta Tenaga Honorer

Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Dewan Pengurus Nasional Forum Komunikasi Nakes dan Non-Nakes Indonesia saat unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (22/9/2022). Unjuk rasa tersebut menuntut Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Presidan (PP) khusus yang mengatur honorer nakes dan non nakes diangkat menjadi aparatur sipil negara. Republika/Putra M. Akbar

Jumat , 30 Sep 2022, 16:10 WIB

Legislator: Pendataan Tenaga Honorer Jangan Terburu-buru

Peserta aksi yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes) Jawa Barat berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat , (ilustrasi).

Jumat , 30 Sep 2022, 02:44 WIB

Komisi II DPR: Ada Tiga Kanal Solusi Permasalahan Tenaga Honorer

Sejumlah tenaga kesehatan honorer menggelar unjuk rasa menuntut kepastian status mereka. (Ilustrasi)

Jumat , 30 Sep 2022, 00:54 WIB

Siapkan 'Win-Win Solution' agar Tak Terjadi Gempa Massal Honorer

Sejumlah tenaga kesehatan honorer dari berbagai kota/kabupaten di Jawa Barat melakukan aksi di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (5/8/2022). Dalam aksi tersebut mereka meminta segera diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta mendesak PP No 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dihapus. Foto: Republika/Abdan Syakura

Kamis , 29 Sep 2022, 06:40 WIB

Honorer di Kota Bandung akan Diprioritaskan Jadi PPPK

Next