#tindak-pidana-khusus

Ilustrasi Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di Jakarta, Selasa (1/11/2022). Kejaksaan Agung telah melakukan pemanggilan terhadap sejumlah pihak yang berkaitan dengan proyek menara, termasuk Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) terkait dugaan kasus korupsi proyek base transceiver station atau BTS yang dikerjakan oleh Kominfo. Republika/Thoudy Badai

Selasa , 24 Jan 2023, 23:48 WIB

Petinggi Huawei Investment Jadi Tersangka Dugaan Korupsi BTS Kemenkominfo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejakgung) menetapkan satu tersangka tambahan terkait kasus dugaan korupsi pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4 G BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), Selasa (24/1/2023)....

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam memaparkan hasil survei penilaian masyarakat terhadap upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (16/11). Data Komnas HAM mancatat sedikitnya terdapat 101 pelanggaran ras dan etnis dalam rentang tahun 2011-2018.

Selasa , 03 Sep 2019, 16:11 WIB

Komnas HAM Keberatan Tindak Pidana Khusus Masuk RKHUP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) keberatan apabila pengaturan eksistensi tindak pidana khusus dimasukkan dalam RUU KUHP. Komnas HAM menilai tindak pidana khusus semestinya diatur dalam aturan yang khusus pula. "Untuk tindak pidana khusus, Komnas HAM punya kepentingan besar kalau pelanggaran HAM berat masuk RKUHP. Posisi kami tidak kepingin ini masuk dalam RKUHP," tutur Komisioner Komnas HAM...

close ×