![Menko Polhukam yang juga Ketua Komite Koordinasi Nasional PP TPPU Mahfud MD. Mahfud menyebut KPK tak dilibatkan dalam Satgas TPPU Rp 349 triliun Kemenkeu. (ilustrasi)](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/054161000-1681215101-830-556.jpg)
Kamis , 27 Apr 2023, 19:04 WIB
Mahfud Sebut KPK tak Dilibatkan di Tim Satgas TPPU Rp 349 T Kemenkeu
![Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Suddin. Komisi III DPR mendorong Pansus mengusut transaksi mencurigakan Rp 349 triliun.](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/anggota-komisi-iii-dpr-sarifuddin-suddin-mendukung-tim-gabungan_220713130929-421.jpeg)
Rabu , 12 Apr 2023, 11:07 WIB
Komisi III DPR Dorong Pansus Usut Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun
![Menko Polhukam yang juga Ketua Komite Koordinasi Nasional PP TPPU Mahfud MD berbincang bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sebelum mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (11/4/2023). DPR menagih penjelasan 100 surat dari PPATK ke Kabareskrim Polri.](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/051361300-1681215109-830-556.jpg)
Rabu , 12 Apr 2023, 08:28 WIB
DPR Tagih Penjelasan 100 Surat dari PPATK ke Kabareskrim
![Menko Polhukam yang juga Ketua Komite Koordinasi Nasional PP TPPU Mahfud MD. Komisi III DPR mendorong KPK dan Polri untuk membentuk Satgas TPPU.](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/032563900-1681215113-830-556.jpg)
Rabu , 12 Apr 2023, 07:03 WIB
Komisi III DPR Dorong Satgas TPPU Dibantu KPK dan Polri
![Menko Polhukam yang juga Ketua Komite Koordinasi Nasional PP TPPU Mahfud MD berbincang bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sebelum mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (11/4/2023). Legislator sebut image Kementerian Keuangan kini layaknya sarang pencucian uang.](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/080560900-1681215084-830-556.jpg)
Rabu , 12 Apr 2023, 06:18 WIB
'Image Kemenkeu Kini Layaknya Sarang Pencucian Uang'
![Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) Sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menkeu Sri Mulyani bantah versi Mahfud MD Rp 35 triliun, tapi hanya Rp 3,3 triliun.](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/066043700-1681111704-830-556.jpg)
Selasa , 11 Apr 2023, 17:48 WIB
Mahfud MD Sebut Rp 35 T, Versi Sri Mulyani: Rp 3,3 T
![Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) Sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR di Kompleks Perlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023). Rapat tersebut membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan yang bernilai Rp 349 triliun.](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/000368000-1680086739-830-556.jpg)
Kamis , 30 Mar 2023, 18:44 WIB
Wapres Minta Polemik Transaksi Janggal Rp 300 Triliun Jadi Momentum Perbaikan
![Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) Sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR di Kompleks Perlemen, Senayan membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan yang bernilai Rp 349 triliun. Pengamat hukum meminta aparat temukan unsur pidana skandal Rp 349 triliun.](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/000368000-1680086739-830-556.jpg)
Kamis , 30 Mar 2023, 18:03 WIB
Pengamat: Temukan Unsur Pidana Skandal Rp 349 Triliun
![Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) Sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan yang bernilai Rp 349 triliun. Kompolnas mendorong Bareskrim Polri untuk menindaklanjuti transaksi mencurigakan.](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/000368000-1680086739-830-556.jpg)
Kamis , 30 Mar 2023, 15:48 WIB
Kompolnas Dorong Bareskrim Tindak Lanjuti Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun
![Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) Sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR di Kompleks Perlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023). Rapat tersebut membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan yang bernilai Rp 349 triliun.](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/000368000-1680086739-830-556.jpg)
Kamis , 30 Mar 2023, 09:17 WIB
Mahfud Akui Sulitnya Usut Tindak Pidana Pencucian Uang di Kemenkeu
![Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) Sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR di Kompleks Perlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023). Rapat tersebut membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan yang bernilai Rp 349 triliun.](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/098901100-1680086710-830-556.jpg)
Kamis , 30 Mar 2023, 09:08 WIB
Ini Alasan Mahfud MD Mengapa Data Soal Transaksi Mencurigakan Terkesan Beda
![Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) Sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD bersiap mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR di Kompleks Perlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023). Menko Polhukam Mahfud MD minta Komisi III DPR untuk prioritaskan RUU Perampasan Aset.](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/025170400-1680086045-830-556.jpg)
Rabu , 29 Mar 2023, 19:56 WIB
Mahfud Minta Komisi III DPR Prioritaskan RUU Perampasan Aset
![Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) Sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR di Kompleks Perlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023). Rapat tersebut membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan yang bernilai Rp 349 triliun.](https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/000368000-1680086739-830-556.jpg)
Mahfud: Transaksi Mencurigakan 349 Triliun Libatkan 491 Entitas ASN Kemenkeu
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Mahfud MD membagi ke tiga kelompok terhadap laporan hasil analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun. Pertama adalah transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Nilai transaksi di kategori pertama itu adalah sebesar Rp 35.548.999.231.280. Transaksi tersebut...
![Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana bersama Menkopolhukam Mahfud MD dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memberikan keterangan pers terkait kasus korupsi di Papua di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (19/9/2022). Dalam keterangannya Mahfud menghimbau kepada Gubernur Papua Lukas Enembe untuk kooperatif dalam mengikuti proses pemeriksaan terkait dugaan korupsi yamg melibatkaan dirinya serta menegaskan hal tersebut tidak terkait dengan unsur-unsur politis. Republika/Prayogi.](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/069574500-1663569271-830-556.jpg)
Senin , 27 Mar 2023, 12:25 WIB
Kepala PPATK Temui Jokowi Satu Jam, Bahas Transaksi Mencurigakan Rp 349 T?
![Pencucian uang, ilustrasi. Pakar hukum minta Menkeu Sri Mulyani menindak tegas anak buahnya soal Rp 349 triliun.](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/pencucian-uang-ilustrasi-_140701110801-988.jpg)
Kamis , 23 Mar 2023, 19:16 WIB
Soal Rp 349 Triliun, Pakar Hukum Minta Menkeu Tindak Tegas Anak Buahnya
![Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3/2023). Rapat tersebut membahas terkait isu soal adanya transaksi mencurigakan di Kementerian/ Lembaga.](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/021491800-1679408482-830-556.jpg)
Kamis , 23 Mar 2023, 17:32 WIB
Bocorkan Misteri Rp 349 Triliun, Pengamat: Mahfud dan PPATK tidak Langgar Aturan
![Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Sahroni minta PPATK buka data transaksi mencurigakan terkait Pemilu 2024.](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/wakil-ketua-komisi-iii-dpr-ri-ahmad-sahroni_220901142445-539.jpeg)
Jumat , 17 Feb 2023, 15:25 WIB
Sahroni Minta PPATK Buka Data Transaksi Mencurigakan Terkait Pemilu 2024
![Mantan penyidik KPK Stepanus Robin bersiap mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (13/9/2021). Sidang perdana tersebut beragendakan pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas perkara dugaan suap terkait pengurusan atau penanganan sejumlah kasus di KPK.](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/mantan-penyidik-kpk-stepanus-robin-bersiap-mengikuti-sidang-di_210913124711-979.jpg)
Selasa , 14 Sep 2021, 16:30 WIB
MAKI Serahkan Informasi Penting ke KPK Terkait Kasus Robin
![Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/013393900-1588740841-830-556.jpg)
Sabtu , 26 Jun 2021, 06:31 WIB
Ini Kendala Penelusuran Transaksi APBD dan Otsus Papua
![Senator Papua Barat Filep Wamafma](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/ketua-pansus-papua-dari-dpd-filep-wamafma-menyarankan-pemerintah-_191125175819-475.jpg)
Jumat , 25 Jun 2021, 04:40 WIB
'Investigasi 80 Transaksi APBD dan Dana Otsus Papua'
![Beberapa bank global memindahkan dana dengan jumlah besar yang diduga ilegal selama hampir dua dekade. Terdapat tanda-tanda bahaya mengenai asal usul uang tersebut. Laporan ini disampaikan BuzzFeed dan media lain pada Ahad (20/9), mengutip dokumen rahasia yang diserahkan bank kepada pemerintah Amerika Serikat (AS).](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/karyawan-bank-menunjukkan-mata-uang-dollar-amerika-serikat-as_200814201104-725.jpg)
Senin , 21 Sep 2020, 12:26 WIB
Dokumen FinCen Ungkap Aliran Dana Gelap Bank Besar Global
![Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin masa bakti 2016-2021](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/kepala-ppatk-kiagus-ahmad-badaruddin-masa-bakti-2016-2021-_161026173303-966.jpg)
Kamis , 12 Sep 2019, 19:46 WIB
PPATK Ungkap Transaksi Mencurigakan Berkaitan Terorisme
![Kiagus Ahmad Badaruddin - Kepala PPATK](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/0.49792800-1509627228-830-556.jpeg)
Jumat , 17 May 2019, 22:00 WIB
PPATK Telusuri Transaksi Mencurigakan Selama Pemilu 2019
![Kepala PPATK - Kiagus Ahmad Badaruddin](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/0.61686600-1520330495-830-556.jpeg)
Selasa , 18 Dec 2018, 20:47 WIB
PPATK: Rp 47,2 M Transaksi Mencurigakan Terkait Pemilu 2019
![Kepala PPATK - Kiagus Ahmad Badaruddin](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/0.61686600-1520330495-830-556.jpeg)
Jumat , 09 Mar 2018, 16:35 WIB
PPATK: Ada Seribuan Transaksi Mencurigakan Terkait Pilkada
![PPATK](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/ppatk-_161026174915-243.jpg)
Senin , 09 Jan 2017, 14:09 WIB
PPATK Kembangkan Aplikasi Online Pantau Transaksi Mencurigakan
![PPATK](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/ppatk-_161026174915-243.jpg)
Senin , 09 Jan 2017, 12:56 WIB
Enam Profesi Ini Wajib Laporkan Transaksi Mencurigakan ke PPATK
![Yenti Garnasih](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/yenti-garnasih-_140630225629-141.jpg)
Senin , 24 Aug 2015, 12:49 WIB
'Bareskrim akan Telusuri Transaksi Mencurigakan Capim KPK'
![Komjen Pol.Budi Gunawan](https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/komjen-pol-budi-gunawan-_150111160215-383.jpg)
KPK: Transaksi Mencurigakan Budi Gunawan Dilaporkan pada 2010
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisi Pemberantasan Korupsi mendapat laporan mengenai transaksi-transaksi mencurigakan Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan sejak Juni 2010. "KPK mendapat informasi mengenai transaksi mencurigakan ini dari masyarakat pada Juni-Agustus 2010. Kami melakukan kajian dan pulbaket (pengumpulan bahan keterangan), dan pada 2012 hasil kajiannya kami periksa kembali," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Selasa. KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka...
![Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , Jakarta, Jumat (19/12)](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/menteri-dalam-negeri-mendagri-tjahjo-kumolo-mendatangi-gedung-komisi-_141219170615-143.jpg)
Selasa , 30 Dec 2014, 19:19 WIB
Rekening Mencurigakan Kepala Daerah, Mendagri Terapkan Azas Praduga tak Bersalah
![PPATK (ilustrasi)](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/ppatk-ilustrasi-_140211110532-249.jpg)
Selasa , 16 Dec 2014, 22:18 WIB
Transaksi Mencurigakan Libatkan Gubernur dan Bupati Aktif
![Standard Chartered Bank (SCB)](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/standard-chartered-bank-scb-_140607204945-111.jpg)
Selasa , 12 Aug 2014, 07:50 WIB
StanChart 'Bersihkan' 2 Juta Transaksi Mencurigakan Tiap Bulan
![PPATK (ilustrasi)](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/ppatk-ilustrasi-_140211110532-249.jpg)
Kamis , 17 Apr 2014, 16:24 WIB
PPATK Temukan PNS Bertransaksi Triliunan Rupiah
![Dana Bansos](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/dana-bansos-_130922211008-494.jpg)
Jumat , 04 Apr 2014, 17:59 WIB
Kucurkan Bansos Saat Kampanye, Bupati Dinilai Abaikan KPK
![Transaksi Mencurigakan (Ilustrasi)](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/transaksi-mencurigakan-ilustrasi-_140212102452-366.jpg)
Rabu , 02 Apr 2014, 17:01 WIB
Hanura Siap Pecat Caleg Pelaku Gratifikasi
![Dana Bansos](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/dana-bansos-_130922211008-494.jpg)
Rabu , 02 Apr 2014, 16:52 WIB
Kemenag: Bansos Kami Bukan untuk Kampanye
![Warga ibukota mengikuti mudik bareng Partai Amanat Nasional (PAN) tahun 2011 lalu.](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/warga-ibukota-mengikuti-mudik-bareng-partai-amanat-_120803193505-982.jpg)
Rabu , 02 Apr 2014, 15:33 WIB
PAN Klaim Jauhi Politik Transaksional
![Fadli Zon](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/fadli-zon-_110605084140-310.jpg)
Rabu , 02 Apr 2014, 14:41 WIB
Gerindra: Caleg 'Incumbent' Biasa Bertransaksi Mencurigakan
![PPATK (ilustrasi)](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/ppatk-ilustrasi-_120224224534-164.jpg)
Senin , 27 Jan 2014, 11:58 WIB