Sabtu , 09 Jan 2021, 20:39 WIB
Politisi PDIP Percaya Polisi Bisa Usut Kepemilikan Senpi FPI
Rabu , 06 Mar 2019, 20:49 WIB
Komisi III Setuju Proses Naturalisasi Pesepak Bola Nigeria
Rabu , 06 Jun 2018, 14:30 WIB
Trimedya: PKPU Caleg Eks Koruptor Sah Jika Diteken Menkumham
Rabu , 04 Apr 2018, 20:35 WIB
Pengurus Baru PP PGSI Bertekad Lahirkan Pegulat Kelas Dunia
Kamis , 07 Dec 2017, 10:35 WIB
Trimedya Inginkan Pengurus Gulat Pusat dan Provinsi Solid
Jumat , 01 Dec 2017, 17:43 WIB
PGSI DKI Dukung Trimedya Pimpin Gulat Nasional
Jumat , 01 Dec 2017, 10:59 WIB
PGSI DKI Dukung Trimedya Pimpin Gulat Nasional
Jumat , 13 Oct 2017, 16:00 WIB
Kejakgung Didesak Efektifkan Asas Sistem Penuntutan Tunggal
Sabtu , 09 Sep 2017, 14:32 WIB
Trimedya: 'Radar' Penegak Hukum Fokus ke Daerah
Kamis , 23 Feb 2017, 17:18 WIB
PDIP Harap Parpol Koalisi Pemerintah Solid Dukung Ahok
Senin , 05 Dec 2016, 18:20 WIB
Soal Kasus Makar, DPR: Jangan Sampai Seperti Rezim Soeharto
Soal Kasus Makar, DPR: Jangan Sampai Seperti Rezim Soeharto
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan menilai, penangkapan 11 aktivis terkait dugaan makar saat tengah malem hingga subuh berlebihan. Menurutnya, mereka yang ditangkap sebaiknya dipanggi terlebih dahulu untuk diajak berdialog. ''Jangan ada kesan kita set back seperti rezim Soeharto, penangkapan aktivis dilakukan secara represif dan kurang menjunjung HAM,'' kata Trimedya, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin...
Senin , 05 Dec 2016, 18:20 WIB
Soal Kasus Makar, DPR: Jangan Sampai Seperti Rezim Soeharto
Rabu , 27 Jul 2016, 17:44 WIB
PDIP Tunggu Komitmen Pemerintah Tuntaskan Kasus Kudatuli
Rabu , 04 May 2016, 18:02 WIB
Gubernur Sulut Siapkan Lahan 10 Hektare untuk Perkantoran Penegak Hukum
Senin , 27 Jul 2015, 20:11 WIB
PDIP Minta Kasus yang Diduga Libatkan Sutiyoso Diusut
Senin , 27 Jul 2015, 11:00 WIB
Jaksa Agung Didesak untuk Menuntaskan Kasus 27 Juli
Senin , 13 Apr 2015, 13:07 WIB
Mampukah Badrodin Redam Persoalan Calon Kapolri?
Selasa , 20 Jan 2015, 19:55 WIB
PDIP: Lihat Sosok Jan Darmadi dari Sisi Lain
Ahad , 18 Jan 2015, 15:54 WIB
PDIP Kecewa Presiden tak Lantik Budi Gunawan
Rabu , 14 Jan 2015, 14:00 WIB
Trimedya Panjaitan, Ketua Bidang Hukum DPP PDIP: Penetapan Tersangka Juga tak Beretika
Selasa , 30 Dec 2014, 17:25 WIB
UU MD3 Disahkan, PDIP Merasa Dirampas Hak Memimpin
Selasa , 30 Dec 2014, 16:44 WIB
PDIP Puji Pemerintahan Jokowi-JK Soal Penegakan Hukum
Selasa , 09 Sep 2014, 10:52 WIB
PDIP: Biaya Pilkada Langsung Rp 20 - 100 Miliar
PDIP: Biaya Pilkada Langsung Rp 20 - 100 Miliar
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPP PDI Perjuangan menilai pengubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) dari langsung menjadi tak langsung dalam RUU Pilkada sebagai kemunduran demokrasi. "Jelas ini kemunduran," kata Ketua Bidang Hukum DPP PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan.Trimedya mengakui pilkada langsung memiliki sejumlah kelemahan. Dari sisi biaya pilkada misalnya, seorang calon kepala daerah bupati/walikota bisa menghabiskan...
Selasa , 09 Sep 2014, 10:52 WIB
PDIP: Biaya Pilkada Langsung Rp 20 - 100 Miliar
Senin , 11 Aug 2014, 12:55 WIB
Angkat Hendro Jadi Penasihat, Jokowi Tidak Libatkan PDIP
Ahad , 20 Jul 2014, 16:44 WIB
Pengunduran Jadwal Penetapan Hasil Pilpres tak Berdasar
Kamis , 26 Jun 2014, 14:20 WIB
Soal Tablod Obor Rakyat, PDIP: Kinerja Polri Lamban!
Rabu , 11 Jun 2014, 12:08 WIB
Komjen Budi Gunawan Terima Kasih ke TV One
Rabu , 11 Jun 2014, 09:28 WIB
Bertemu Timses Jokowi, Kompolnas Berencana Periksa Petinggi Polri
Selasa , 10 Jun 2014, 04:56 WIB
Petinggi Polri Bertemu Kubu Jokowi, Ini Tanggapan Kapolri
Kamis , 05 Jun 2014, 11:54 WIB
Edgar Laporkan Balik Trimedya ke Bareskrim Polri
Rabu , 04 Jun 2014, 15:58 WIB
Pemerintahan Jokowi-JK Larang Perda Syariat Islam Baru
Senin , 02 Jun 2014, 12:23 WIB
Soal Korupsi Transjakarta, Kuasa Hukum Jokowi Tuding Keterlibatan Organ Gerindra
Rabu , 15 Jan 2014, 16:23 WIB
Kader Tak Kerja di Pemenangan Pilpres, Ini Sanksi PDIP
Kamis , 19 Dec 2013, 20:51 WIB
DPR Terima Perppu MK Jadi Undang-Undang
DPR Terima Perppu MK Jadi Undang-Undang
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sidang paripurna DPR memutuskan menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi undang-undang (UU). Keputusan diambil melalui mekanisme pemungutan suara antarfraksi. "Setelah disetujui otomatis akan menjadi undang-undang. Kita tinggal menunggu peraturan pemerintah untuk mekanisme penerapannya," kata Ketua Komisi III DPR, Pieter C Zulkifli, di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (17/12).Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, keputusan...
Kamis , 19 Dec 2013, 20:51 WIB
DPR Terima Perppu MK Jadi Undang-Undang
Senin , 09 Dec 2013, 14:44 WIB
BK DPR Tunggu Masyarakat Laporkan Kasus Ruhut
Senin , 09 Dec 2013, 13:47 WIB
PDIP Waspadai Manuver Penghancuran Citra oleh Polisi-Jaksa
Kamis , 01 Aug 2013, 15:51 WIB
Trimedya Tidak Tahu Soal Tuduhan Nazaruddin
Kamis , 11 Jul 2013, 17:55 WIB
PDIP: Proses Hukum Emir Moeis Bukan 'By Order'
Kamis , 11 Jul 2013, 17:43 WIB
Trimedya: Ada yang Aneh Dalam Penahanan Emir
Senin , 17 Jun 2013, 19:45 WIB
PDIP Dukung Polwan Berjilbab
Selasa , 11 Jun 2013, 17:42 WIB
Anggota DPR Diminta Pakai Jas Saat Rapat Paripurna
Kamis , 11 Apr 2013, 15:08 WIB
Gerindra: Tak Ada Urgensi Kunker DPR ke Eropa
Kamis , 14 Mar 2013, 21:04 WIB
Jadi Ketua BK DPR, Trimedya Gantikan M Prakosa
Rabu , 21 Nov 2012, 16:22 WIB
Trimedya: Boediono Mesti Bertanggung Jawab Kasus Century
Jumat , 27 Apr 2012, 10:55 WIB
Pemberian Grasi Bukti Pemerintah Inkonsisten
Pemberian Grasi Bukti Pemerintah Inkonsisten
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan, menilai pemberian grasi kepada terpidana asing kasus narkoba, Schapelle Leigh Corby menjadi bukti pemerintah inkonsisten. Menkumham, Amir Syamsudin, selalu mengutarakan moratorium pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada napi korupsi, terorisme, dan narkoba. Anehnya, kini Menkumham berencana memberikan grasi kepada Corby si ratu mariyuana."Sekarang terlihat wujud asli pemerintah," jelas Trimedya, saat...
Jumat , 27 Apr 2012, 10:55 WIB
Pemberian Grasi Bukti Pemerintah Inkonsisten
Senin , 18 Jul 2011, 18:53 WIB