Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan

Sabtu , 09 Jan 2021, 20:39 WIB

Politisi PDIP Percaya Polisi Bisa Usut Kepemilikan Senpi FPI

Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan

Rabu , 06 Mar 2019, 20:49 WIB

Komisi III Setuju Proses Naturalisasi Pesepak Bola Nigeria

Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan

Rabu , 06 Jun 2018, 14:30 WIB

Trimedya: PKPU Caleg Eks Koruptor Sah Jika Diteken Menkumham

Foto bersama pengurus PP. PGSI periode 2018 - 2022 setelah dilantik oleh ketua umum KONI Pusat Tono Suratman.  Acara berlangsung Rabu (4/4) di Jakarta.  Hadir juga Pegulat Asian Games 2018.

Rabu , 04 Apr 2018, 20:35 WIB

Pengurus Baru PP PGSI Bertekad Lahirkan Pegulat Kelas Dunia

Pertandingan gulat di PON XIX. (ilustrasi)

Kamis , 07 Dec 2017, 10:35 WIB

Trimedya Inginkan Pengurus Gulat Pusat dan Provinsi Solid

Trimedya Panjaitan

Jumat , 01 Dec 2017, 17:43 WIB

PGSI DKI Dukung Trimedya Pimpin Gulat Nasional

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan

Jumat , 01 Dec 2017, 10:59 WIB

PGSI DKI Dukung Trimedya Pimpin Gulat Nasional

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan (kanan) bersama Jaksa Agung Muhammad Prasetyo (kanan).

Jumat , 13 Oct 2017, 16:00 WIB

Kejakgung Didesak Efektifkan Asas Sistem Penuntutan Tunggal

Ketua DPP PDIP Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan, Trimedya Panjaitan.

Sabtu , 09 Sep 2017, 14:32 WIB

Trimedya: 'Radar' Penegak Hukum Fokus ke Daerah

Wakil Ketua Komisi III DPR Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan

Kamis , 23 Feb 2017, 17:18 WIB

PDIP Harap Parpol Koalisi Pemerintah Solid Dukung Ahok

Trimedya Panjaitan

Senin , 05 Dec 2016, 18:20 WIB

Soal Kasus Makar, DPR: Jangan Sampai Seperti Rezim Soeharto

Trimedya Panjaitan

Soal Kasus Makar, DPR: Jangan Sampai Seperti Rezim Soeharto

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan menilai, penangkapan 11 aktivis terkait dugaan makar saat tengah malem hingga subuh berlebihan. Menurutnya, mereka yang ditangkap sebaiknya dipanggi terlebih dahulu untuk diajak berdialog. ''Jangan ada kesan kita set back seperti rezim Soeharto, penangkapan aktivis dilakukan secara represif dan kurang menjunjung HAM,'' kata Trimedya, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin...

Trimedya Panjaitan

Senin , 05 Dec 2016, 18:20 WIB

Soal Kasus Makar, DPR: Jangan Sampai Seperti Rezim Soeharto

Acara tabur bunga di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (27/7).

Rabu , 27 Jul 2016, 17:44 WIB

PDIP Tunggu Komitmen Pemerintah Tuntaskan Kasus Kudatuli

Trimedya Panjaitan

Rabu , 04 May 2016, 18:02 WIB

Gubernur Sulut Siapkan Lahan 10 Hektare untuk Perkantoran Penegak Hukum

Trimedya Panjaitan

Senin , 27 Jul 2015, 20:11 WIB

PDIP Minta Kasus yang Diduga Libatkan Sutiyoso Diusut

Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan saat menjadi pembicara dalam diskusi polemik di Jakarta

Senin , 27 Jul 2015, 11:00 WIB

Jaksa Agung Didesak untuk Menuntaskan Kasus 27 Juli

Wakapolri Komjen Badrodin Haiti didampingi Kabareskrim Komjen Budi Waseso.

Senin , 13 Apr 2015, 13:07 WIB

Mampukah Badrodin Redam Persoalan Calon Kapolri?

Presiden Jokowi melantik sembilan Wantimpres di Istana Negara, Senin (19/1).

Selasa , 20 Jan 2015, 19:55 WIB

PDIP: Lihat Sosok Jan Darmadi dari Sisi Lain

Trimedya Panjaitan

Ahad , 18 Jan 2015, 15:54 WIB

PDIP Kecewa Presiden tak Lantik Budi Gunawan

Rabu , 14 Jan 2015, 14:00 WIB

Trimedya Panjaitan, Ketua Bidang Hukum DPP PDIP: Penetapan Tersangka Juga tak Beretika

etua Bidang Hukum DPP PDIP Trimedya Panjaitan (tengah).

Selasa , 30 Dec 2014, 17:25 WIB

UU MD3 Disahkan, PDIP Merasa Dirampas Hak Memimpin

Trimedya Panjaitan

Selasa , 30 Dec 2014, 16:44 WIB

PDIP Puji Pemerintahan Jokowi-JK Soal Penegakan Hukum

Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan saat menjadi pembicara dalam diskusi polemik di Jakarta

Selasa , 09 Sep 2014, 10:52 WIB

PDIP: Biaya Pilkada Langsung Rp 20 - 100 Miliar

Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan saat menjadi pembicara dalam diskusi polemik di Jakarta

PDIP: Biaya Pilkada Langsung Rp 20 - 100 Miliar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPP PDI Perjuangan menilai pengubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) dari langsung menjadi tak langsung dalam RUU Pilkada sebagai kemunduran demokrasi. "Jelas ini kemunduran," kata Ketua Bidang Hukum DPP PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan.Trimedya mengakui pilkada langsung memiliki sejumlah kelemahan. Dari sisi biaya pilkada misalnya, seorang calon kepala daerah bupati/walikota bisa menghabiskan...

Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan saat menjadi pembicara dalam diskusi polemik di Jakarta

Selasa , 09 Sep 2014, 10:52 WIB

PDIP: Biaya Pilkada Langsung Rp 20 - 100 Miliar

AM Hendropriyono

Senin , 11 Aug 2014, 12:55 WIB

Angkat Hendro Jadi Penasihat, Jokowi Tidak Libatkan PDIP

Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan (tengah).

Ahad , 20 Jul 2014, 16:44 WIB

Pengunduran Jadwal Penetapan Hasil Pilpres tak Berdasar

Trimedya Panjaitan

Kamis , 26 Jun 2014, 14:20 WIB

Soal Tablod Obor Rakyat, PDIP: Kinerja Polri Lamban!

Budi Gunawan

Rabu , 11 Jun 2014, 12:08 WIB

Komjen Budi Gunawan Terima Kasih ke TV One

Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan keluar dari gedung KPK usai menyerahkan LHKPN di KPK, Jakarta, Jumat (26/7).

Rabu , 11 Jun 2014, 09:28 WIB

Bertemu Timses Jokowi, Kompolnas Berencana Periksa Petinggi Polri

Kapolri Jenderal Polisi Sutarman meninjau pengamanan proses rekapitulasi suara nasional di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (9/5).

Selasa , 10 Jun 2014, 04:56 WIB

Petinggi Polri Bertemu Kubu Jokowi, Ini Tanggapan Kapolri

Logo organisasi saya Partai Gerindra, Tidar

Kamis , 05 Jun 2014, 11:54 WIB

Edgar Laporkan Balik Trimedya ke Bareskrim Polri

Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan saat menjadi pembicara dalam diskusi polemik di Jakarta

Rabu , 04 Jun 2014, 15:58 WIB

Pemerintahan Jokowi-JK Larang Perda Syariat Islam Baru

Trimedya Panjaitan

Senin , 02 Jun 2014, 12:23 WIB

Soal Korupsi Transjakarta, Kuasa Hukum Jokowi Tuding Keterlibatan Organ Gerindra

Anggota Komisi III DPR dari FPDIP Trimedya Panjaitan

Rabu , 15 Jan 2014, 16:23 WIB

Kader Tak Kerja di Pemenangan Pilpres, Ini Sanksi PDIP

Sidang paripurna DPR-RI (Ilustrasi)

Kamis , 19 Dec 2013, 20:51 WIB

DPR Terima Perppu MK Jadi Undang-Undang

Sidang paripurna DPR-RI (Ilustrasi)

DPR Terima Perppu MK Jadi Undang-Undang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sidang paripurna DPR memutuskan menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi undang-undang (UU). Keputusan diambil melalui mekanisme pemungutan suara antarfraksi. "Setelah disetujui otomatis akan menjadi undang-undang. Kita tinggal menunggu peraturan pemerintah untuk mekanisme penerapannya," kata Ketua Komisi III DPR, Pieter C Zulkifli, di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (17/12).Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, keputusan...

Sidang paripurna DPR-RI (Ilustrasi)

Kamis , 19 Dec 2013, 20:51 WIB

DPR Terima Perppu MK Jadi Undang-Undang

Ruhut Sitompul

Senin , 09 Dec 2013, 14:44 WIB

BK DPR Tunggu Masyarakat Laporkan Kasus Ruhut

Anggota Komisi III DPR dari FPDIP Trimedya Panjaitan

Senin , 09 Dec 2013, 13:47 WIB

PDIP Waspadai Manuver Penghancuran Citra oleh Polisi-Jaksa

Anggota Komisi III DPR dari FPDIP Trimedya Panjaitan

Kamis , 01 Aug 2013, 15:51 WIB

Trimedya Tidak Tahu Soal Tuduhan Nazaruddin

Politisi PDIP Emir Moeis

Kamis , 11 Jul 2013, 17:55 WIB

PDIP: Proses Hukum Emir Moeis Bukan 'By Order'

Anggota Komisi III DPR dari FPDIP Trimedya Panjaitan

Kamis , 11 Jul 2013, 17:43 WIB

Trimedya: Ada yang Aneh Dalam Penahanan Emir

Polwan Berjilbab.

Senin , 17 Jun 2013, 19:45 WIB

PDIP Dukung Polwan Berjilbab

Trimedya Panjaitan

Selasa , 11 Jun 2013, 17:42 WIB

Anggota DPR Diminta Pakai Jas Saat Rapat Paripurna

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani

Kamis , 11 Apr 2013, 15:08 WIB

Gerindra: Tak Ada Urgensi Kunker DPR ke Eropa

Anggota Komisi III DPR dari FPDIP Trimedya Panjaitan

Kamis , 14 Mar 2013, 21:04 WIB

Jadi Ketua BK DPR, Trimedya Gantikan M Prakosa

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Trimedya Pandjaitan

Rabu , 21 Nov 2012, 16:22 WIB

Trimedya: Boediono Mesti Bertanggung Jawab Kasus Century

Schapelle Leigh Corby

Jumat , 27 Apr 2012, 10:55 WIB

Pemberian Grasi Bukti Pemerintah Inkonsisten

Schapelle Leigh Corby

Pemberian Grasi Bukti Pemerintah Inkonsisten

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan, menilai pemberian grasi kepada terpidana asing kasus narkoba, Schapelle Leigh Corby menjadi bukti pemerintah inkonsisten. Menkumham, Amir Syamsudin, selalu mengutarakan moratorium pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada napi korupsi, terorisme, dan narkoba. Anehnya, kini Menkumham berencana memberikan grasi kepada Corby si ratu mariyuana."Sekarang terlihat wujud asli pemerintah," jelas Trimedya, saat...

Schapelle Leigh Corby

Jumat , 27 Apr 2012, 10:55 WIB

Pemberian Grasi Bukti Pemerintah Inkonsisten

Senin , 18 Jul 2011, 18:53 WIB

Tersangka Penyelundup BB Dibebaskan, Jaksa tak Ajukan Memori Banding?