Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi para hakim konstitusi bersiap memimpin jalannya sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (31/7/2023).

Selasa , 08 Aug 2023, 01:41 WIB

Pengamat Beberkan Implikasi MK Loloskan Gugatan Batas Usia Capres 35 Tahun

Pembina Perludem yang dosen ilmu politik Universitas Indonesia, Titi Anggraini.

Rabu , 14 Jun 2023, 15:39 WIB

Prediksi Dosen UI: MK Tolak Gugatan Sistem Proporsional Terbuka Sambil Berikan Batasan 

Hakim Konstitusi Saldi Isra. Saldi membantah tudingan MK menundang-nunda putusan perkara uji materi UU Pemilu terkait sistem proporsional terbuka caleg. (ilustrasi)

Selasa , 23 May 2023, 17:05 WIB

Dituding Menunda-nunda Putusan Gugatan Sistem Proporsional Terbuka Pemilu, Ini Respons MK

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto. Hasto mengingatkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang partainya juga pernah menggugat sistem proporsional pemilu ke MK pada 2008. (ilustrasi)

Ahad , 19 Feb 2023, 16:47 WIB

Hasto Ingatkan Sikap SBY dan Demokrat Jelang Pemilu 2009

Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim. Luqman menilai, sistem proporsional terbuka atau sistem proporsional tertutup dalam pemilu sama-sama memiliki celah untuk praktik politik uang. (ilustrasi)

Kamis , 09 Feb 2023, 23:03 WIB

Politisi PKB: Proporsional Terbuka atau Tertutup Sama-Sama Punya Celah untuk Politik Uang

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik menilai, baik sistem proporsional terbuka atau sistem proporsional tertutup dalam pemilu memiliki kelemahan. (ilustrasi)

Kamis , 09 Feb 2023, 21:26 WIB

Komisioner KPU Ungkap Kelemahan Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup Pemilu

Mahkamah Konstitusi. Pada Rabu (1/2/2023), MK menolak permohonan uji materi terhadap pasal di UU Pemilu yang mengatur syarat capres dan cawapres. (ilustrasi)

Rabu , 01 Feb 2023, 15:51 WIB

MK Tolak Gugatan Syarat Capres dan Wapres Belum Pernah Jabat Dua Periode

Fraksi PAN menyebut masyarakat lebih memilih sistem pemilu berdasarkan proporsional terbuka dibanding nomor urut. Foto ilustrasi pencoblosan surat suara.

Kamis , 12 Jan 2023, 11:25 WIB

Mayoritas Publik Disebut tak Mau Sistem Nomor Urut

Ilustrasi. Ketua majelis hakim konstitusi Arief Hidayat mengatakan, ambang batas presiden atau presidential threshold merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy.

Selasa , 26 Jul 2022, 18:55 WIB

MK Tegaskan Presidential Threshold Bersifat Open Legal Policy

PKS akan mendaftarkan permohonan uji materi Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait presidential threshold.

Selasa , 05 Jul 2022, 17:12 WIB

PKS Bakal Ajukan Gugatan PT 20 Persen ke MK Besok

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). MK saat ini sedang menyidangkan uji materi UU Pemilu yang diajukan oleh sejumlah ibu rumah tangga. (ilustrasi)

Senin , 07 Mar 2022, 20:19 WIB

Kala Emak-Emak Adu Argumen Pengujian Presidential Threshold di Sidang MK

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). MK saat ini sedang menyidangkan uji materi UU Pemilu yang diajukan oleh sejumlah ibu rumah tangga. (ilustrasi)

Kala Emak-Emak Adu Argumen Pengujian Presidential Threshold di Sidang MK

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rizky Suryarandika Ketentuan presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan Presiden yang termuat dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) kembali diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini sejumlah wiraswasta dan ibu rumah tangga (IRT) turun tangan setelah pengujian serupa yang dilakukan Gatot Nurmantyo, Tamsil Linrung, Fahira Idris, dan Edwin Pratama Putra...

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). MK saat ini sedang menyidangkan uji materi UU Pemilu yang diajukan oleh sejumlah ibu rumah tangga. (ilustrasi)

Senin , 07 Mar 2022, 20:19 WIB

Kala Emak-Emak Adu Argumen Pengujian Presidential Threshold di Sidang MK

Bilik dan kotak suara Pemilu 2019. (Ilustrasi)

Jumat , 25 Feb 2022, 21:10 WIB

Partai Gelora Gugat Pasal-Pasal Keserentakan Pemilu ke MK

Beban penyelenggara Pemilu 2019 sudah dievaluasi dan antisipasinya akan terlaksana pada 2024 mendatang. Foto: Pencoblosan saat pemilu (ilustrasi).

Jumat , 26 Nov 2021, 06:25 WIB

Komisi II: Beban Penyelenggara Pemilu Sudah Diantisipasi

Ilustrasi pemilihan umum (Pemilu)

Kamis , 25 Nov 2021, 17:23 WIB

UU Pemilu tak Direvisi, Pemilu Serentak Tetap Lima Kotak

Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli (tengah) bersama kuasa hukumnya Refly Harun (kanan) menunjukkan berkas gugatan sebelum diserahkan ke bagian penerimaan perkara konstitusi di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (4/9/2020). Rizal Ramli mengajukan gugatan uji materi atau Judicial Review Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi.

Selasa , 22 Sep 2020, 05:03 WIB

Gugatan ke MK Agar Capres Berkualitas Bisa Ikut Pilpres

Mantan Wakil Menkum HAM, Denny Indrayana (tengah) bersama Penelitii utama NETGRIT, Hadar Nafis Gumay (ketiga kanan) dan Direktur PERLUDEM, Titi Anggraini (ketiga kiri) dan sejumlah aktivis Pemilu membentangkan spanduk usai mendaftarkan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terutama yang terkait dengan syarat prosedur administratif di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Rabu , 06 Mar 2019, 05:10 WIB

MK Diharap Segera Putuskan Uji Materi Soal Hak Pilih

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini

Selasa , 05 Mar 2019, 22:04 WIB

Setiap Warga Negara Harus Dijamin Hak Pilihnya

Mantan Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana.

Senin , 30 Jul 2018, 13:32 WIB

Enam Pakar Jadi Pihak Terkait Gugatan Masa Jabatan Wapres

Ketua KPU Arief Budiman

Kamis , 26 Jul 2018, 03:00 WIB

KPU akan Ikuti Keputusan MK Terkait Masa Jabatan Wapres

Jusuf Kalla

Rabu , 25 Jul 2018, 20:03 WIB

Pengamat: Langkah JK Bantu Uji Materi UU Pemilu Tepat

Pramono Anung

Rabu , 25 Jul 2018, 15:14 WIB

Peluang JK Jadi Cawapres, Pramono: Tunggu Keputusan MK

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Rabu , 25 Jul 2018, 04:00 WIB

PDIP Tunggu Putusan MK Soal Peluang JK Kembali Jadi Cawapres

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

PDIP Tunggu Putusan MK Soal Peluang JK Kembali Jadi Cawapres

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya menghormati posisi politikus senior Jusuf Kalla (JK) sebagai tokoh nasional yang telah banyak pengalaman dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. PDIP pun akan menunggu hasil putusan Mahkamah Konstitusi terkait peluang JK kembali menjadi calon wakil presiden (cawapres).Hal ini terkait uji materi soal aturan pembatasan...

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Rabu , 25 Jul 2018, 04:00 WIB

PDIP Tunggu Putusan MK Soal Peluang JK Kembali Jadi Cawapres

Mahkamah Konstitusi

Senin , 23 Jul 2018, 05:40 WIB

Pengamat: Jangan Paksa JK Kembali Jadi Cawapres

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil (kanan)

Senin , 23 Jul 2018, 05:30 WIB

MK Diminta Profesional Terkait Gugatan Masa Jabatan Wapres

Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti

Ahad , 22 Jul 2018, 08:56 WIB

Ray: Gugatan Masa Jabatan Wapres Dikabulkan, Demokrasi Cetek

Agus Harimurti Yudhoyono dalam acara halal bihalal di Jakarta, Jumat (20/7)

Sabtu , 21 Jul 2018, 04:00 WIB

AHY: Pembatasan Masa Jabatan Presiden-Wapres Bertujuan Baik

Ali Mochtar Ngabalin

Sabtu , 21 Jul 2018, 03:10 WIB

Ngabalin: Presiden tak Tahu JK Gugat Masa Jabatan Wapres

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto didampingi para pengurus partai memberikan keterangan terkait pelaksanaan pilkada serentak 2018 di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin(25/6).

Sabtu , 21 Jul 2018, 02:40 WIB

JK Ikut Gugat Masa Jabatan Wapres, Ini Kata Ketum Golkar

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj tengah berdiskusi dengan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra (ketiga dari kanan) saat acara Mukernas PBB di Jakarta, Jumat (4/5).

Jumat , 04 May 2018, 23:33 WIB

Yusril Nilai Kans Uji Materi UU Pemilu Kecil

Ketua DPR RI - Bambang Soesatyo

Jumat , 04 May 2018, 05:05 WIB

DPR Serahkan Uji Materi Soal Masa Jabatan Wapres ke MK

Komisi Pemilihan Umum

Rabu , 13 Dec 2017, 06:21 WIB

KPU: Ada Risiko jika Uji Materi UU Pemilu Dibaca Tahun Depan

Sidang Mahkamah Konstitusi

Selasa , 28 Nov 2017, 15:40 WIB

MK Putuskan Anggota Legislatif Harus Mundur Jika Ikut Pilkada

Pengurus Partai Perindo menata sejumlah kontainer berisi berkas dan syarat-syarat pendaftaran saat mendaftarkan partainya ke KPU Pusat, Jakarta, Senin (9/10).

Rabu , 15 Nov 2017, 05:05 WIB

Percepat Putusan MK, Perindo Kurangi Jumlah Saksi

Pengurus Partai Perindo menata sejumlah kontainer berisi berkas dan syarat-syarat pendaftaran saat mendaftarkan partainya ke KPU Pusat, Jakarta, Senin (9/10).

Percepat Putusan MK, Perindo Kurangi Jumlah Saksi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sidang uji materi (judicial re view) pasal 173 Undang-Undang nomer 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terus bergulir di Mahkamah Konstitusi. Partai-partai politik pemohon berharap MK segera melakukan pengambilan keputusan sebelum verfikasi faktual yang dimulai bulan Desember. Untuk mempercepat putusan sejumlah partai politik bersedia mengurangi jumlah saksi dan ahli di persidangan berikutnya, salah satunya ialah Partai Persatuan...

Pengurus Partai Perindo menata sejumlah kontainer berisi berkas dan syarat-syarat pendaftaran saat mendaftarkan partainya ke KPU Pusat, Jakarta, Senin (9/10).

Rabu , 15 Nov 2017, 05:05 WIB

Percepat Putusan MK, Perindo Kurangi Jumlah Saksi

Indonesian General Elections Commission (KPU) logo (illustration)

Kamis , 28 Sep 2017, 21:00 WIB

Pernyataan KPU Soal Putusan MK UU Pemilu Dipertanyakan

Suasana sidang di Mahkamah Konstitusi (MK). (Ilustrasi)

Senin , 11 Sep 2017, 18:31 WIB

MK Diminta Percepat Proses Uji Materi UU Pemilu

Partai Solidaritas Indonesia.

Selasa , 22 Aug 2017, 04:15 WIB

PSI Ajukan Uji Materi Verifikasi Parpol ke MK

Para pejabat Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) mengajukan uji materiil atas Undang-Undang Pemilu 2017

Kamis , 03 Aug 2017, 14:13 WIB

MK Minta Pemohon Uji Materi UU Pemilu Menunggu Penomoran UU

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) melakukan salam komando dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) seusai mengadakan pertemuan tertutup di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7).

Rabu , 02 Aug 2017, 17:43 WIB

Hinca: Uji Materi UU Pemilu Tindak Lanjut Pertemuan Cikeas

Ketua DPR Setya Novanto (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kanan) menerima laporan Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy (kedua kiri) dan Anggota Pansus Fandi Utomo (kiri) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/7).

Senin , 24 Jul 2017, 17:28 WIB

MK Pertimbangkan Uji Materi UU Pemilu Jadi Prioritas

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra

Ahad , 23 Jul 2017, 19:24 WIB

Yusril akan Ajukan Uji Materi UU Pemilu Pakai Nama Pribadi

Survei bursa capres 2014

Jumat , 21 Mar 2014, 08:23 WIB

Hanura: Capres Dibatasi, Masyarakat Sulit Memilih

Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi

Jumat , 12 Oct 2012, 18:56 WIB

Tujuh Partai Ajukan Uji Materi UU Pemilu

Massa dari berbagai partai politik non-parlemen berunjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Kamis , 19 Apr 2012, 22:06 WIB

Nasdem Ajukan Uji Materi UU Pemilu ke MK

Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi

Kamis , 19 Apr 2012, 21:50 WIB

Nasdem Berencana Gugat UU Pemilu ke MK

Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi

Nasdem Berencana Gugat UU Pemilu ke MK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Ormas Nasional Demokrat (NasDem) Ferry Mursyidan Baldan mengatakan pihaknya akan mengajukan uji materi atau "judicial review" ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-undang (UU) tentang Pemilu yang disahkan telah Rapat Paripurna DPR pekan lalu."Kami sedang mempersiapkan segala sesuatunya sambil menunggu undang-undang tersebut disahkan menjadi dokumen negara oleh pemerintah," kata Ferry di Jakarta, Kamis (19/4).Ia mengaku optimistis...

Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi

Kamis , 19 Apr 2012, 21:50 WIB

Nasdem Berencana Gugat UU Pemilu ke MK