#uji-materi-uu-pemilu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo.

Jumat , 01 Mar 2024, 00:57 WIB

Alasan MK Kabulkan Permohonan Perubahan Besaran Parliamentary Threshold 4 Persen

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Rizky Suryarandika, Nawir Arsyad Akbar Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen suara sah nasional yang...

Hakim Konstitusi Suhartoyo (kanan) bersiap membacakan sumpah jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) di Gedung MK, Jakarta, Senin (13/11/2023). Hakim Konstitusi Suhartoyo menjadi ketua MK menggantikan Anwar Usman yang diberhentikan dari jabatan ketua oleh Majelis Kehormatan MK (MKMK) karena terbukti melanggar etik berat.

Rabu , 29 Nov 2023, 16:58 WIB

Tanpa Anwar Usman, MK Tolak Gugatan Syarat Usia Capres-Cawapres yang Loloskan Gibran

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak pengujian syarat usia capres-cawapres dalam perkara 141/PUU-XXI/2023 pada Rabu (29/11/2023). Putusan ini diketok tanpa keterlibatan mantan ketua MK Anwar Usman yang kini berstatus hakim biasa. Dalam konklusinya, MK menyatakan berwenang mengadili permohonan pengujian tersebut. Pemohon pun dianggap memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Namun, pengujian ini berakhir dengan sia-sia. "Pokok permohonan pemohon tidak...

Senin , 23 Oct 2023, 14:48 WIB

Soal Potensi Konflik Kepentingan Penanganan Sengketa Pemilu 2024, Ini Jawaban MK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman...

Kamis , 14 Sep 2023, 19:42 WIB

MK Putuskan tidak Menerima Permohonan Uji Materi Presidential Threshold dari Partai Buruh

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk tidak...

Jumat , 18 Aug 2023, 19:37 WIB

Putusan MK yang Susah Diprediksi dan Peluang PDIP Jadikan Gibran Cawapres Ganjar

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Dessy Suciati Saputri, Antara Ketua Mahkamah...

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi para hakim konstitusi bersiap memimpin jalannya sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (31/7/2023).

Selasa , 08 Aug 2023, 01:41 WIB

Pengamat Beberkan Implikasi MK Loloskan Gugatan Batas Usia Capres 35 Tahun

Pembina Perludem yang dosen ilmu politik Universitas Indonesia, Titi Anggraini.

Rabu , 14 Jun 2023, 15:39 WIB

Prediksi Dosen UI: MK Tolak Gugatan Sistem Proporsional Terbuka Sambil Berikan Batasan

Hakim Konstitusi Saldi Isra. Saldi membantah tudingan MK menundang-nunda putusan perkara uji materi UU Pemilu terkait sistem proporsional terbuka caleg. (ilustrasi)

Selasa , 23 May 2023, 17:05 WIB

Dituding Menunda-nunda Putusan Gugatan Sistem Proporsional Terbuka Pemilu, Ini Respons MK

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto. Hasto mengingatkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang partainya juga pernah menggugat sistem proporsional pemilu ke MK pada 2008. (ilustrasi)

Ahad , 19 Feb 2023, 16:47 WIB

Hasto Ingatkan Sikap SBY dan Demokrat Jelang Pemilu 2009

Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim. Luqman menilai, sistem proporsional terbuka atau sistem proporsional tertutup dalam pemilu sama-sama memiliki celah untuk praktik politik uang. (ilustrasi)

Kamis , 09 Feb 2023, 23:03 WIB

Politisi PKB: Proporsional Terbuka atau Tertutup Sama-Sama Punya Celah untuk Politik Uang

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik menilai, baik sistem proporsional terbuka atau sistem proporsional tertutup dalam pemilu memiliki kelemahan. (ilustrasi)

Kamis , 09 Feb 2023, 21:26 WIB

Komisioner KPU Ungkap Kelemahan Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup Pemilu

Mahkamah Konstitusi. Pada Rabu (1/2/2023), MK menolak permohonan uji materi terhadap pasal di UU Pemilu yang mengatur syarat capres dan cawapres. (ilustrasi)

Rabu , 01 Feb 2023, 15:51 WIB

MK Tolak Gugatan Syarat Capres dan Wapres Belum Pernah Jabat Dua Periode

Fraksi PAN menyebut masyarakat lebih memilih sistem pemilu berdasarkan proporsional terbuka dibanding nomor urut. Foto ilustrasi pencoblosan surat suara.

Kamis , 12 Jan 2023, 11:25 WIB

Mayoritas Publik Disebut tak Mau Sistem Nomor Urut

Ilustrasi. Ketua majelis hakim konstitusi Arief Hidayat mengatakan, ambang batas presiden atau presidential threshold merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy.

Selasa , 26 Jul 2022, 18:55 WIB

MK Tegaskan Presidential Threshold Bersifat Open Legal Policy

PKS akan mendaftarkan permohonan uji materi Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait presidential threshold.

Selasa , 05 Jul 2022, 17:12 WIB

PKS Bakal Ajukan Gugatan PT 20 Persen ke MK Besok

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). MK saat ini sedang menyidangkan uji materi UU Pemilu yang diajukan oleh sejumlah ibu rumah tangga. (ilustrasi)

Senin , 07 Mar 2022, 20:19 WIB

Kala Emak-Emak Adu Argumen Pengujian Presidential Threshold di Sidang MK

Bilik dan kotak suara Pemilu 2019. (Ilustrasi)

Jumat , 25 Feb 2022, 21:10 WIB

Partai Gelora Gugat Pasal-Pasal Keserentakan Pemilu ke MK

UU Pemilu tak Direvisi, Pemilu Serentak Tetap Lima Kotak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dan DPR RI sepakat tidak merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) maupun UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dengan demikian, penyelenggaraan Pemilu 2024 tetap berpedoman pada kedua UU tersebut, termasuk model pemilu serentak."Sejauh ini demikian," ujar Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan kepada...

Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli (tengah) bersama kuasa hukumnya Refly Harun (kanan) menunjukkan berkas gugatan sebelum diserahkan ke bagian penerimaan perkara konstitusi di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (4/9/2020). Rizal Ramli mengajukan gugatan uji materi atau Judicial Review Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi.

Selasa , 22 Sep 2020, 05:03 WIB

Gugatan ke MK Agar Capres Berkualitas Bisa Ikut Pilpres

Mantan Wakil Menkum HAM, Denny Indrayana (tengah) bersama Penelitii utama NETGRIT, Hadar Nafis Gumay (ketiga kanan) dan Direktur PERLUDEM, Titi Anggraini (ketiga kiri) dan sejumlah aktivis Pemilu membentangkan spanduk usai mendaftarkan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terutama yang terkait dengan syarat prosedur administratif di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Rabu , 06 Mar 2019, 05:10 WIB

MK Diharap Segera Putuskan Uji Materi Soal Hak Pilih

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini

Selasa , 05 Mar 2019, 22:04 WIB

Setiap Warga Negara Harus Dijamin Hak Pilihnya

Mantan Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana.

Senin , 30 Jul 2018, 13:32 WIB

Enam Pakar Jadi Pihak Terkait Gugatan Masa Jabatan Wapres

Kamis , 26 Jul 2018, 03:00 WIB

KPU akan Ikuti Keputusan MK Terkait Masa Jabatan Wapres

Rabu , 25 Jul 2018, 20:03 WIB

Pengamat: Langkah JK Bantu Uji Materi UU Pemilu Tepat

Rabu , 25 Jul 2018, 15:14 WIB

Peluang JK Jadi Cawapres, Pramono: Tunggu Keputusan MK

Rabu , 25 Jul 2018, 04:00 WIB

PDIP Tunggu Putusan MK Soal Peluang JK Kembali Jadi Cawapres

Senin , 23 Jul 2018, 05:40 WIB

Pengamat: Jangan Paksa JK Kembali Jadi Cawapres

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil (kanan)

Senin , 23 Jul 2018, 05:30 WIB

MK Diminta Profesional Terkait Gugatan Masa Jabatan Wapres

Ahad , 22 Jul 2018, 08:56 WIB

Ray: Gugatan Masa Jabatan Wapres Dikabulkan, Demokrasi Cetek

Agus Harimurti Yudhoyono dalam acara halal bihalal di Jakarta, Jumat (20/7)

Sabtu , 21 Jul 2018, 04:00 WIB

AHY: Pembatasan Masa Jabatan Presiden-Wapres Bertujuan Baik

Sabtu , 21 Jul 2018, 03:10 WIB

Ngabalin: Presiden tak Tahu JK Gugat Masa Jabatan Wapres

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto didampingi para pengurus partai memberikan keterangan terkait pelaksanaan pilkada serentak 2018 di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin(25/6).

Sabtu , 21 Jul 2018, 02:40 WIB

JK Ikut Gugat Masa Jabatan Wapres, Ini Kata Ketum Golkar

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj tengah berdiskusi dengan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra (ketiga dari kanan) saat acara Mukernas PBB di Jakarta, Jumat (4/5).

Jumat , 04 May 2018, 23:33 WIB

Yusril Nilai Kans Uji Materi UU Pemilu Kecil

Jumat , 04 May 2018, 05:05 WIB

DPR Serahkan Uji Materi Soal Masa Jabatan Wapres ke MK

MK Putuskan Anggota Legislatif Harus Mundur Jika Ikut Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan gugatan uji materi terhadap Pasal 7 ayat 2 huruf s Undang-undang (UU) No. 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Hakim MK menilai pokok permohonan pemohon tak beralasan menurut hukum. "Amar putusan mengadili, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ujar Wakil Ketua MK Anwar Usman selaku Ketua Sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat,...

Pengurus Partai Perindo menata sejumlah kontainer berisi berkas dan syarat-syarat pendaftaran saat mendaftarkan partainya ke KPU Pusat, Jakarta, Senin (9/10).

Rabu , 15 Nov 2017, 05:05 WIB