#uji-materi-uu-pilkada

Kamis , 25 Jul 2024, 20:43 WIB

Miliki Ikatan Keluarga dengan Kaesang, Anwar Usman tak Ikut Putuskan Uji Materi UU Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra mengatakan, Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak ikut memutus perkara uji materi Undang-Undang Pilkada terkait syarat usia calon kepala daerah...

Selasa , 16 Jul 2024, 19:53 WIB

Ingin Kaesang Bisa Maju di Pilkada Solo, Putra Koodinator MAKI Gugat UU Pilkada ke MK

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO – Putra Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, Arkaan Wahyu Re A, Sigit Nugroho Sudibyanto memohon mengajukan uji materi atas Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Alasan pengajuan gugatan tersebut karena ingin Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep untuk maju di pilkada Solo. Pihaknya mengajukan uji...

Rabu , 03 Jul 2024, 07:15 WIB

UU Pilkada Digugat ke MK, Penggugat Ingin Calon Kepala Daerah Bisa Diusung Ormas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Syarat dukungan minimal bagi calon kepala...

Kamis , 07 Mar 2024, 17:08 WIB

Perludem Tarik Permohonan Pengujian UU Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR--Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menarik permohonan...

Ahad , 28 Jan 2024, 16:45 WIB

Masa Jabatan Terpangkas, Bupati Bandung Dukung Langkah Uji Materi UU Pilkada ke MK

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Bupati Bandung Dadang Supriatna menyambut baik langkah...

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (3/6/2021). Kini, Bupati dan Wakil Bupati Halmahera terpilih, Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi menguggat UU Pilkada soal masa jabatan yang berakhir pada 2024. (ilustrasi)

Selasa , 08 Mar 2022, 16:17 WIB

Bupati Halmahera Utara Gugat UU Pilkada Soal Masa Jabatan Berakhir 2024

Kamis , 13 Aug 2020, 06:30 WIB

DPR: Tak Ada Calon Tunggal Jika Legislator Boleh Cuti

Rabu , 29 Jan 2020, 20:44 WIB

MK Kabulkan Uji Materi UU Pilkada

Rabu , 12 Jul 2017, 18:55 WIB

Putusan MK Soal Uji Materi UU Pilkada Masih Sisakan Masalah

Kamis , 13 Oct 2016, 04:18 WIB

KPU Ajukan Uji Materi UU Pilkada

Senin , 26 Sep 2016, 18:57 WIB

Ini Alasan Yusril Mundur dari Sidang Uji Materi UU Pilkada di MK

Senin , 22 Aug 2016, 15:54 WIB

Ahok Ingin Secepatnya Tuntaskan Uji Materi di MK

Senin , 22 Aug 2016, 10:51 WIB

Belum Disidangkan, Ahok Sudah Curiga Hasil Putusan Uji Materi MK

Senin , 18 Jul 2016, 15:43 WIB

PDIP Sesalkan Rencana KPU Uji Materi UU Pilkada

Selasa , 28 Jul 2015, 19:14 WIB

PDIP DIY akan Ajukan Uji Materi UU Pilkada

Kamis , 30 Oct 2014, 17:35 WIB

Soal Perppu Pilkada, Tjahjo Sudah Kontak Pimpinan DPR

Kamis , 30 Oct 2014, 17:16 WIB

Ini Opsi Solusi Perppu Pilkada dari DPR

Dualisme di DPR Dikhawatirkan Pengaruhi Perppu Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dualisme yang terjadi di DPR dikhawatirkan memberi efek negatif terhadap isu strategis yang harus dibahas dalam waktu dekat. Seperti Perppu Nomor 1/2014. Karena pengambilan keputusan tidak akan bisa dilakukan jika komposisi fraksi antara dua kubu seperti saat ini. Yaitu lima fraksi dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan lima fraksi dalam Koalisi Merah Putih (KMP). "Menurut Tatib DPR pengambilan...

Ketua KPU Husni Kamil Manik (tengah) tengah memberikan keterangan pers seusai pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono guna membahas Perppu Pilkada di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (2/10) malam.

Selasa , 21 Oct 2014, 18:56 WIB

KPU dan Bawaslu Sepakat Tindak Lanjuti Perppu Pilkada

Wakil Ketua MK Arief Hidayat ( kanan) (Republika/ Tahta Aidilla)

Senin , 13 Oct 2014, 15:05 WIB

MK Minta Penggugat Cabut Gugatan Perkara UU Pilkada

Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin

Sabtu , 11 Oct 2014, 17:58 WIB

Perppu Pilkada Terancam Ciptakan Ketidakpastian Hukum

Sejumlah aktivis dari Koalisi Kawal RUU Pilkada menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/9). (Republika/Wihdan)

Jumat , 10 Oct 2014, 15:08 WIB

MK Diminta Percepat Sidang UU Pilkada

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kedua kiri) didampingi Wapres Boediono (kanan) memimpin rapat terbatas kabinet yang membahas masalah Perppu Pilkada dan Perppu Pemda di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (2/10) malam.

Kamis , 09 Oct 2014, 07:19 WIB

PPI Belanda Dukung Perppu Pilkada

Peserta aksi dari Komunitas Gerbong Bawah Tanah melakukan teaterikal menggambarkan pejabat yang menidurkan hak politik rakyat pada aksi menolak UU Pilkada, di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (1/10).(Republika/Edi Yusuf).

Rabu , 08 Oct 2014, 17:12 WIB

Soal Perppu Pilkada, DPD Diminta Ikut Berperan

Presiden SBY tanda tangani Perppu Pilkada langsung.

Selasa , 07 Oct 2014, 05:35 WIB

Tolak Pilkada Lewat DPRD, Daerah Disarankan Buat Perda

Selasa , 07 Oct 2014, 05:06 WIB

KPU: Kami akan Periksa Dulu Bunyi Perppu Pilkada

Senin , 06 Oct 2014, 23:51 WIB

Sekjen Gerindra: Saya Belum Baca Perppu Pilkada

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjalan menuju Kantor Kepresidenan usai melakukan sesi foto bersama dengan pegawai Sekretariat Kepresidenan di halaman Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9). (Antara/Widodo S. Jusuf)

Senin , 06 Oct 2014, 23:45 WIB

Perppu Pilkada Dikeluarkan karena Penilaian Subjektif SBY?

Senin , 06 Oct 2014, 22:05 WIB

Untuk Pilkada 2015, Mendagri Sebut KPU Bisa Gunakan Perppu

Senin , 06 Oct 2014, 21:49 WIB

Isi Perppu SBY Sama dengan RUU Pilkada? Ini Kata Mendagri

Senin , 06 Oct 2014, 21:27 WIB

Nasib Perppu SBY Ada di DPR

Anggota DPR Fraksi Golkar, Aziz Syamsuddin.

Senin , 06 Oct 2014, 21:26 WIB

PAN Bakal Tanda Tangan Perppu? Ini Kata Golkar

Senin , 06 Oct 2014, 21:16 WIB

PAN: Semua Partai KMP Sudah Tanda Tangan Menerima Perppu

Ahad , 05 Oct 2014, 17:03 WIB

KPU Gunakan Perppu 1/2014 Sebagai Dasar 240 Pilkada Langsung pada 2015

SBY Keluarkan Perppu, Golkar Malah Heran

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar menyebut akan mengikuti semua mekanisme peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Meski pun, partai pendukung koalisi Merah Putih itu mempertanyakan keputusan untuk menerbitkan dua perppu tersebut. Ketua DPP Partai Golkar Firman Subagyo mengatakan, jika memang tidak setuju, seharusnya pemerintah menolak UU Pilkada pada saat pembahasan di panja (tahap I) dan...

Ahad , 05 Oct 2014, 16:25 WIB