#usman-hamid

Ahad , 29 Sep 2024, 01:34 WIB

Amnesty International: Indonesia Saat Ini Alami Situasi Darurat Konstitusi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, Indonesia saat ini mengalami situasi darurat konstitusi akibat upaya penggelembungan kekuasaan atau disebut executive aggrandisement. Hal itu dia...

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengikuti Aksi Kamisan ke-805 di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024).

Selasa , 12 Mar 2024, 12:48 WIB

Pakar: Hak Angket Pemilu tak Perlu Tunggu Pengumuman Hasil Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 50 tokoh masyarakat mendesak ketua umum lima partai politik (parpol) untuk segera melakukan hak angket Pemilu 2024 di DPR RI. Hak konstitusional tersebut bisa diajukan tanpa perlu menunggu pengumuman hasil pemenang Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dijadwalkan paling lambat 20 Maret 2024. "Enggak perlu nunggu tanggal 20 Maret karena kan hak angket bukan...

Senin , 11 Mar 2024, 19:15 WIB

50 Tokoh Surati Ketum Partai Koalisi Perubahan dan PDIP-PPP untuk Gulirkan Hak Angket

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sebanyak 50 tokoh masyarakat melayangkan surat...

Senin , 15 Jan 2024, 20:12 WIB

50 Tahun Malari, Amnesty: Represi Negara Belum Berubah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman...

Rabu , 10 Jan 2024, 17:51 WIB

Operasi ke Kelompok Kriminal Politik Dikhawatirkan Berangus Ekspresi Politik Rakyat Papua

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Perluasan target Operasi Damai Cartenz Papua...

Rabu , 19 Apr 2023, 05:03 WIB

Koalisi Sipil Desak TNI Hentikan Operasi Tempur di Papua

Senin , 27 Mar 2023, 12:51 WIB

Amnesty Internasional Indonesia Sebut Pemenjaraan Budi Pego Cederai Penegakan Hukum

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid.

Rabu , 08 Feb 2023, 07:11 WIB

Amnesty Indonesia Desak KKB Bebaskan Sandera dan Pilot Susi Air

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Amnesty Internasional menilai penyelidikan kasus HAM Paniai perlu dibuka kembali.

Jumat , 09 Dec 2022, 18:28 WIB

Amnesty: Kasus Paniai Perlu Dibuka Kembali

Sabtu , 08 Oct 2022, 17:04 WIB

Amnesty Catat 316 Kasus Penyalahgunaan UU ITE

Direktur Amnesty International Indonesia - Usman Hamid. Amnesty International Indonesia sebut pembentukan tim PPHAM sudah bermasalah.

Ahad , 02 Oct 2022, 06:44 WIB

Amnesty Internastional: Pembentukan Tim PPHAM Sudah Bermasalah

Rabu , 28 Sep 2022, 15:34 WIB

Usman Hamid: Usut Dugaan Internal Polri yang Terlibat Peretasan

Jumat , 15 Jul 2022, 10:54 WIB

Peneliti Duga Ada Unsur Suap, Minta KPK Usut Proses Pembentukan DOB Papua

Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar berjalan keluar Gedung Ditreskrimum usai memenuhi undangan mediasi di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (21/10/2021). Mediasi terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tersebut ditunda oleh pihak kepolisian.

Ahad , 20 Mar 2022, 12:00 WIB

Ketimbang Jerat Haris dan Fatia, Amnesty: Usut Konflik Kepentingan Blok Wabu

Kamis , 06 Jan 2022, 14:44 WIB

Pemerintah Belum Cermat Rumuskan Kebijakan Keamanan Papua

Selasa , 23 Nov 2021, 00:20 WIB

Amnesty: Pernyataan Jaksa Agung Belum Ada Kemajuan

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Panglima TNI ke-27 menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.

Jumat , 05 Nov 2021, 00:03 WIB

Amnesty Soroti Kinerja Jenderal Andika Tangani Konflik Papua

[Ilustrasi demo antirasisme, kapitalisme, kolonialisme dan militerisme di Papua]

Label Teroris di Papua Tunjukkan Kebuntuan Pemerintah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelabelan terorisme terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua oleh pemerintah menunjukkan kegagapan dan kebuntuan ide pemerintah dalam upaya penyelesaian konflik Papua. Langkah tersebut disebut justru melegitimasi kekerasan yang selama ini dilakukan di Bumi Cenderawasih. "Langkah yang diambil pemerintah melalui pelabelan tersebut sejatinya menunjukkan kegagapan dan kebuntuan ide pemerintah dalam upaya penyelesaian Konflik Papua," kata Direktur Amnesty International Indonesia,...

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid.

Kamis , 29 Apr 2021, 01:02 WIB

Munarman Ditangkap, Amnesty: Polisi Terkesan Sewenang-wenang

Selasa , 27 Apr 2021, 10:01 WIB

Amnesty Respons Bamsoet Soal “Musnahkan KKB, HAM Kemudian”

Rabu , 13 Jan 2021, 15:49 WIB

Amnesty: Penolak Vaksin tidak Boleh Dipidana

Rabu , 30 Dec 2020, 20:07 WIB

Amnesty: Pembubaran FPI Berpotensi Melanggar Hak Berserikat

Sabtu , 26 Dec 2020, 07:30 WIB

Amnesty: Adili 9 Tersangka Pembunuhan di Pengadilan Umum

Kamis , 10 Dec 2020, 06:50 WIB

Usman Hamid: Kebebasan Sipil di Indonesia Alami Kemerosotan

Selasa , 06 Oct 2020, 13:46 WIB

Amnesty: Jangan Sampai UU Ciptaker Jadi Awal Krisis HAM Baru

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, meminta TNI-Polri transparan dan tegas.

Ahad , 30 Aug 2020, 22:32 WIB

Usman Hamid: Jika Terlibat Ciracas, Tindak Tegas Oknum TNI

Rabu , 29 Jul 2020, 18:49 WIB

Perlu Investigasi Independen Soal Pembunuhan di Papua

Dua jurnalis menyaksikan dari layar monitor beberapa tahanan politik Papua menjalani sidang daring beragenda pembacaan vonis atas kasus makar di Pengadilan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (17/6/2020). PN Balikpapan menjatuhkan vonis 10 bulan penjara kepada Ferry Kombo, Alex Gobay, Hengky Hilapok dan Irwanus Urobmabin serta vonis 11 bulan penjara kepada Agus Kossay, Buchtar Tabuni dan Steven Itlay karena terlibat kasus tindakan makar terkait unjuk rasa menolak rasialisme di Papua pada Agustus 2019

Kamis , 18 Jun 2020, 01:30 WIB

Amnesty Kritisi Putusan PN Balikpapan untuk 7 Aktivis Papua

Ahad , 08 Mar 2020, 18:51 WIB

Amnesty: Lindungi Identitas Korban Covid-19

Kamis , 30 Jan 2020, 19:49 WIB

Amnesty Sesalkan Vonis Bersalah terhadap Luthfi

Jumat , 27 Sep 2019, 09:48 WIB

Amnesty Internasional Usahakan Pembebasan Ananda Badudu

Suasana kericuhan saat aksi massa dibubarkan oleh petugas kepolisian di Jayapura, Papua, Kamis (29/8/2019).

Jumat , 06 Sep 2019, 09:32 WIB

Aceh Menjadi Contoh Baik Penyelesaian Masalah di Papua

Kamis , 05 Sep 2019, 06:09 WIB

Amnesty: Polri Lakukan Kriminalisasi Terhadap Veronica Koman

Rabu , 04 Sep 2019, 23:13 WIB

Amnesty: Akar Masalah Tindakan Rasial, Bukan Veronica Koman

Amnesty: Pemblokiran Rampas Kemerdekaan Berekspresi di Papua

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII) Usman Hamid menyebutkan pemblokiran internet di Papua merampas kebebasan berekspresi. Menurut dia, pemblokiran saat ini tidak tepat. "Pemblokiran akses internet di Papua memang harus dicabut. Khususnya untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi," ujar dia ketika dikonfirmasi Republika, Selasa (27/8). Aktivis 98 itu juga memaparkan, pemblokiran internet tidak menjadikannya sebagai jaminan pelaksanaan HAM...

Aksi 22 Mei. Sejumlah massa membakar ban di tengah jalan Kemanggisan Utama, Slipi Jaya, Jakarta, Kamis (23/5).

Rabu , 10 Jul 2019, 18:23 WIB