#uu-antiterorisme

Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan berbicara selama konferensi pers di Islamabad, 23 April 2022. Badan pengawas pemilu Pakistan memutuskan Selasa, 2 Agustus 2022 bahwa Khan menerima sumbangan ilegal untuk partai politiknya dari luar negeri. Ini adalah langkah kunci pertama yang dapat mengarah pada larangan Khan dan partainya dari politik.

Senin , 22 Aug 2022, 14:18 WIB

Mantan PM Pakistan Imran Khan Didakwa UU Anti-Terorisme

REPUBLIKA.CO.ID,ISLAMABAD – Mantan perdana menteri Pakistan Imran Khan telah didakwa oleh kepolisian negara tersebut dengan undang-undang anti-terorisme, Senin (22/8/2022). Dakwaan itu muncul setelah Khan mengancam kepala polisi Islamabad dan...

Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur melengkapi berkas gugatan.

Jumat , 27 Nov 2020, 07:06 WIB

'Selesaikan Semua PP Turunan UU Antiterorisme, Baru Perpres'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), M Isnur, mempertanyakan, urgensi pembentukan Peraturan Presiden (Perpres) Pelibatan TNI dalam Kontraterorisme. Padahal, aturan-aturan turunan setingkat peraturan pemerintah (PP) yang juga diamanatkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 saja, belum semuanya dibentuk. "Di sana sebenarnya ada beberapa mandat yang jadi kewajiban turunan dari UU ini. Di sana setidaknya ada...

Rabu , 30 May 2018, 14:09 WIB

Presiden Diminta Bentuk Aturan Pendukung UU Antiterorisme

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi I DPR RI Abdul...

Senin , 28 May 2018, 00:03 WIB

Kontroversi yang Tersisa di UU Terorisme

REPUBLIKA.CO.ID, oleh: Bayu Hermawan*Rentetan aksi teror yang melanda berbagai...

Ahad , 27 May 2018, 12:23 WIB

Motif Politik dalam Definisi Terorisme

...

Revisi UU Terorisme. Menteri Yasonna Laoly (kedua kanan) menghadiri Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (25/5).

Sabtu , 26 May 2018, 06:07 WIB

Posisi dan Peran TNI dalam Memerangi Terorisme

Revisi UU Terorisme. Ketua Pansus RUU Anti-Terorisme Muhammad Syafii (kanan) memberikan laporan pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (25/5).

Sabtu , 26 May 2018, 02:35 WIB

Madani Apresiasi Pengesahan Revisi UU Terorisme

Rapat Paripurna DPR menyepakati RUU tentang perubahan atas UU Nomor 15/2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU, Jumat (25/5).

Sabtu , 26 May 2018, 01:40 WIB

Pelibatan TNI Diharapkan Diperkuat dengan PP

Panitia Khusus Revisi Undang-undang Antiterorisme bersamah Pemerintah akhirnya menyepakati Revisi Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dibawa ke Rapat Paripurna DPR.

Sabtu , 26 May 2018, 00:04 WIB

DPR Bentuk Tim Pengawas Penegak Antiterorisme

Perempuan berhijab dan cadar atau niqab dari Komunitas Muslimah Soloraya menggelar aksi Gerakan Akhwat Bercadar Menolak Terorisme di Solo, Jawa Tengah, Kamis (24/5).

Jumat , 25 May 2018, 05:03 WIB

Catatan-Catatan RUU Antiterorisme

Rabu , 23 May 2018, 05:07 WIB

Kontroversi Definisi Terorisme

Rabu , 23 May 2018, 00:15 WIB

Makna Teroris Digugat

Senin , 21 May 2018, 05:06 WIB

Jangan Terburu-buru Sahkan Revisi UU Terorisme

Tentara dilibatkan dalam pemberantasan terorisme

Senin , 21 May 2018, 04:29 WIB

Pasal Guantanamo dan Kontroversi UU Antiterorisme

Rapat Paripurna pembukaan masa persidangan V DPR tahun sidang 2017-2018 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/5).

Jumat , 18 May 2018, 13:51 WIB

Ketua DPR Pastikan Revisi UU Bisa Selesai Pekan Depan

Jumat , 18 May 2018, 11:26 WIB

Rapat Paripurna, DPR Janji Bereskan Revisi UU Antiterorisme

Selasa , 15 May 2018, 13:25 WIB

Wakil Ketua DPR Bantah Ada Fraksi yang Tunda RUU Antiteroris

Edouard Philippe (kiri) dan Emmanuel Macron.

Komunitas Muslim Prancis Merasa Terancam

REPUBLIKA.CO.ID, PERANCIS -- Dua tahun setelah peristiwa teror yang merenggut 130 jiwa di Paris, Pemerintah Prancis secara resmi mengakhiri status keadaan darurat. Sebagai penggantinya, pemerintah telah menerbitkan undang-undang keamanan baru yang menurut para kritikus merongrong kebebasan sipil.Undang-undang antiterorisme yang efektif berlaku mulai Rabu (1/11) tersebut memberi wewenang kepada polisi untuk menggeledah properti, melakukan penyadapan elektronik dan menutup masjid atau...