Sunday, 21 Syawwal 1443 / 22 May 2022

Sunday, 21 Syawwal 1443 / 22 May 2022

INDEX BERITA

Partai Buruh Ancam Organisir 5 Juta Pekerja Mogok Jika Revisi UU Cipta Kerja Dilanjutkan 

Saturday, 14 May 2022 17:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Buruh mengancam akan mengorganisir 5 juta pekerja di seluruh Indonesia untuk mogok kerja apabila Pemerintah dan DPR tetap melanjutkan revisi UU Cipta Kerja (Omnibus Law). Di...

Bahlil: UU Cipta Kerja Diapresiasi Pengusaha AS

Friday, 13 May 2022 20:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa perwakilan 12 perusahaan Amerika Serikat (AS) yang menghadiri forum bisnis arahan Presiden Joko Widodo dan dikoordinasi...

Serikat Buruh Ungkap Ada Perusahaan Besar tak Mau Bayar THR Karyawan Kontrak 

Thursday, 21 Apr 2022 06:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia mengungkapkan, bahwa ada sebuah perusahaan besar, yang bergerak di bidang logistik, enggan membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada karyawan kontrak, karyawan outsourcing,...

PSHK: RUU PPP Jangan Hanya Jadi Alat Legitimasi UU Ciptaker

Monday, 18 Apr 2022 16:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia menjelaskan, tak ada dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan...

Kemenkumham Sesuaikan Tarif Layanan Keimigrasian Baru

Sunday, 17 Apr 2022 13:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI menyesuaikan atau memberlakukan tarif layanan keimigrasian baru yang sebelumnya tidak terakomodir di kebijakan lama. Sebab,...

Pakar Sebut Metode Omnibus Sudah Ditinggalkan Banyak Negara

Saturday, 16 Apr 2022 20:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STIH) Jentera, Bivitri Susanti memeprtanyakan sikap pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan...

Pakar: Metode Omnibus Cenderung Sembunyikan Aspek Penting

Saturday, 16 Apr 2022 05:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STIH) Jentera Bivitri Susanti mempertanyakan sikap pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan...

Ahli Hukum: Revisi UU PPP Bertentangan dengan Putusan MK 

Friday, 15 Apr 2022 19:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai revisi Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab,...

LP3ES: DPR-Pemerintah Bahas RUU PPP dengan Cara tak Patut

Friday, 15 Apr 2022 18:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti pusat studi hukum dan hak asasi manusia (HAM) Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi (LP3ES) Herlambang P Wiratraman mengatakan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun...

Baleg DPR Heran Kemenkumham Serahkan Kewenangan Pengundangan ke Kemensetneg

Thursday, 14 Apr 2022 11:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akhirnya menyerahkan kewenangan pengundangan kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Hal tersebut sudah disepakati dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang (UU)...

Revisi UU PPP akan Disahkan dalam Rapat Paripurna Mendatang

Thursday, 14 Apr 2022 05:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar rapat pleno terhadap revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP). Dalam rapat tersebut, Baleg mengambil keputusan tingkat I...

Menko Perekonomian dan Baleg DPR Tindak Lanjuti UU Cipta Kerja

Friday, 08 Apr 2022 01:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Pokok-Pokok Penjelasan Pemerintah Mengenai Daftar Inventarisasi Masalah atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan...

KSPI: JKP Wajib Ditolak karena Produk Omnibus Law UU Cipta Kerja

Sunday, 20 Feb 2022 12:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, secara tegas menolak program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Sebab menurutnya JKP merupakan produk omnibus law Undang-Undang Nomor 11 Tahun...

Kemenaker: Subsidi Silang Program JKP tak Melanggar Aturan

Thursday, 17 Feb 2022 18:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) membantah tudingan yang menyebut skema subsidi silang antar program jaminan sosial untuk pendanaan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) melanggar peraturan. Sebab, subsidi silang diperbolehkan...

Meski tak Selalu Sepandangan, Jokowi Selalu Hormati Putusan MK

Thursday, 10 Feb 2022 13:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa pemerintahan yang dipimpinnya tidak selamanya sependapat dengan pandangan Mahkamah Konstitusi (MK) tetapi selalu menerima dan menghormati setiap putusan yang dikeluarkan lembaga peradilan...

hide ads show ads
desktop mobile