Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan enam tuntutan buruh dalam demonstrasi Hari Buruh (May Day) di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (1/5/2023).

Rabu , 01 May 2024, 15:23 WIB

Demo May Day, Buruh Sampaikan Dua Tuntutan, Salah Satunya Hapus UU Cipta Kerja

Menteri Perdagangan Thomas Lembong memeriksa kondisi buah tomat yang dijual pedagang saat melakukan kunjungan ke Pasar Induk, Tangerang, Banten, Selasa (10/11)

Kamis , 01 Feb 2024, 13:10 WIB

Tom Lembong Nilai UU Ciptaker Omnibus Law Harus Direvisi: Tidak Berhasil

Thomas Lembong alias Tom Lembong. Co Kapten Timnas Amin menilai UU Ciptaker produk gagal dan harus direvisi.

Kamis , 01 Feb 2024, 13:05 WIB

Bersuara Makin Lantang, Tom Lembong Sebut UU Ciptaker Produk Gagal

Capres dan cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjawab pertanyaan warga dalam acara Desak dan Slepet AMIN di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (30/1/2024). Desak dan Slepet AMIN kali ini berdialog dengan kaum buruh dan para pengemudi ojek online. Pada kesempatan yang sama, musisi legendaris Rhoma Irama turut hadir sekaligus mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan capres dan cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar pada Pemilu 2024.

Selasa , 30 Jan 2024, 01:44 WIB

Anies Sebut Outsourcing Salah Satu Bukti UU Cipta Kerja Bermasalah

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat berkampanye di GOR Ciceri, Serang, Banten, Kamis (21/12/2023).

Kamis , 21 Dec 2023, 14:55 WIB

Anies Pastikan Kaji Ulang Omnibus Law UU Cipta Kerja Jika Jadi Presiden 

.

Jumat , 15 Dec 2023, 12:28 WIB

Ganjar Janjikan Tinjau Ulang UU Cipta Kerja

Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menghadiri Rapat Koordinasi Pimpinan Nasional (Rakorpimnas) Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo), di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (14/12/2023).

Jumat , 15 Dec 2023, 00:10 WIB

Ganjar Janji Evaluasi UU Cipta Kerja Jika Terpilih Jadi Presiden

Focus Group Discussion dengan tema Starting Business yang merupakan rangkaian kegiatan Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) ke-61 di Bali, Rabu (11/10/2023).

Kamis , 12 Oct 2023, 23:46 WIB

Pemerintah Dorong Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Dirikan Perseroan Perorangan

Pengesahan UU Cipta Kerja (ilustrasi)

Selasa , 03 Oct 2023, 14:36 WIB

Putusan MK Dibacakan, Pemerintah Lanjut Jalankan UU Cipta Kerja

Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal. Presiden Partai Buruh menantang menteri-menteri untuk debat terbuka soal UU Ciptaker.

Jumat , 23 Jun 2023, 19:49 WIB

Presiden Partai Buruh Tantang Menteri-Menteri Debat Terbuka Soal UU Ciptaker

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Rabu , 07 Jun 2023, 14:41 WIB

Menko Airlangga: Perubahan Iklim jadi Tantangan Utama Global

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Menko Airlangga: Perubahan Iklim jadi Tantangan Utama Global

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, perubahan iklim menjadi tantangan utama global yang harus diselesaikan bersama. Perubahan iklim tersebut ditandai dengan meningkatnya intensitas gelombang panas, naiknya permukaan laut, gagal panen, banjir, serta punahnya beberapa spesies. "Dalam laporan panel pemerintah untuk perubahan iklim atau IPCC bulan Mei lalu, suhu rata-rata global naik satu setengah persen. Tantangan pengendalian perubahan...

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Rabu , 07 Jun 2023, 14:41 WIB

Menko Airlangga: Perubahan Iklim jadi Tantangan Utama Global

Tenaga kerja (ilustrasi)

Kamis , 25 May 2023, 17:08 WIB

Pakar Ketenagakerjaan UGM: Menahan Ijazah Asli Pelanggaran Terhadap Hak Pekerja

Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan enam tuntutan buruh dalam demonstrasi Hari Buruh (May Day) di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (1/5/2023).

Rabu , 24 May 2023, 14:36 WIB

Partai Buruh Siapkan Gelombang Aksi Massa Serentak di Seluruh Provinsi

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Rabu , 24 May 2023, 01:10 WIB

Partai Buruh Desak MK Batalkan UU Cipta Kerja

Puluhan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi) Kabupaten Jombang menggelar unjuk rasa di Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja (UPT BLK) Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu (10/5/2023). Dalam aksinya mereka menuntut penuntasan kasus buruh terbengkalai yang terkena PHK sepihak dan tidak direspon Pemerintah serta menyoroti anggaran Rp900 juta untuk melaksanakan pelatihan yang seolah hanya dibuat kegiatan serimonial tanpa ada pendampingan.

Rabu , 10 May 2023, 17:30 WIB

In Picture: Demo Buruh Korban PHK Sepihak di Jombang

Para buruh dari Aliansi Buruh Bandung Raya dan mahasiswa menggelar aksi memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day di kawasan Cikapayang, Jl Ir H Djuanda, Kota Bandung, Senin (1/5/2023). Aksi tersebut di antaranya menuntut dicabutnya Omnibus Law UU Cipta Kerja dan upah layak.

Senin , 01 May 2023, 20:41 WIB

UU Ciptaker Dinilai Lebih Berpihak ke Pengusaha

Sejumlah massa melakukan aksi memperingati Hari Buruh Sedunia di Patung Kuda, Monas, Jakarta.

Senin , 01 May 2023, 16:49 WIB

May Day 2023, Ini Tuntutan Para Buruh

Anak-anak mengikuti Pawai Budaya Kelas Pekerja untuk memperingati Hari Buruh di Titik Nol Yogyakarta, Senin (1/4/2023). Aliansi serikat buruh di Yogyakarta menggelar long march atau pawai budaya dalam rangka Hari Buruh dari Tugu Pal Putih hingga Titik Nol Yogyakarta. Aksi diakhiri dengan orasi dari beberapa perwakilan buruh di Titik Nol Yogyakarta.

Senin , 01 May 2023, 15:18 WIB

Catatan Buruh Yogyakarta: Hidup Buruh tidak Layak, Cabut UU Ciptaker dan Naikkan Upah

Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid.

Ahad , 09 Apr 2023, 01:48 WIB

Ketum KADIN: UU Ciptaker untuk Kurangi Kemiskinan

Forum Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum se-Indonesia (Forsemashi).

Sabtu , 08 Apr 2023, 12:59 WIB

Forsemashi Tegaskan Tolak Pengesahaan UU Cipta Kerja

Terminal LNG (ilustrasi)

Sabtu , 08 Apr 2023, 07:34 WIB

Pengamat: KLHK Punya Otoritas Penuh Keluarkan Izin Amdal

Puteri Anetta Komarudin

Selasa , 04 Apr 2023, 02:47 WIB

Anggota DPR Harap Pemerintah Intensifkan Sosialisasi UU Ciptaker

Puteri Anetta Komarudin

Anggota DPR Harap Pemerintah Intensifkan Sosialisasi UU Ciptaker

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mengharapkan Pemerintah terus mengintensifkan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) kepada masyarakat di Tanah Air. "Karena UU ini sudah disahkan, kami harap pemerintah terus mengintensifkan sosialisasi dan edukasi terkait aturan ini kepada masyarakat. Tujuannya, untuk memberikan penjelasan akan manfaat dan meluruskan berbagai hal yang...

Puteri Anetta Komarudin

Selasa , 04 Apr 2023, 02:47 WIB

Anggota DPR Harap Pemerintah Intensifkan Sosialisasi UU Ciptaker

Kemiskinan (ilustrasi).

Senin , 03 Apr 2023, 02:19 WIB

Pengamat: UU Ciptaker untuk Atasi Ancaman Pengangguran

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) - Ilustrasi

Sabtu , 01 Apr 2023, 02:17 WIB

Satgas: UU Cipta Kerja Permudah Kelompok UMKM

Bisnis (ilustrasi).

Jumat , 31 Mar 2023, 01:37 WIB

Pengamat: UU Ciptaker Dapat Naikkan Indeks Kemudahan Berbisnis

Mahasiswa dari sejumlah kampus yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Barat menggelar aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja, di depan DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (29/3/2023) sore. Aksi tersebut mendesak pemerintah mencabut pengesahan UU Cipta Kerja karena dianggap inkonstitusional tidak pro terhadap rakyat dan kaum pekerja.

Rabu , 29 Mar 2023, 19:45 WIB

In Picture: Aksi Demo BEM SI Jabar, Tolak UU Ciptaker

Massa yang tergabung dalam Aliansi Simpul Puan melakukan aksi di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (8/3/3023). Dalam aksi yang bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional tersebut, mereka menuntut pemerintah untuk segera mengesahkan RUU PPRT, berikan upah yang layak serta menolak Perppu CIpta Kerja.

Selasa , 28 Mar 2023, 15:02 WIB

Anggota DPR: Wajar Ada Pro dan Kontra Terkait UU Ciptaker

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo

Selasa , 28 Mar 2023, 02:33 WIB

Legislator: Pro Kontra UU Ciptaker Hal Wajar

Lima Perubahan UU Ciptaker dalam Perppu

Jumat , 24 Mar 2023, 05:19 WIB

Infografis Lima Perubahan Materi UU Cipta Kerja dalam Perppu

Ketua Apindo Hariyadi B Sukamdani. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti formulasi pengupahan terkait penyusunan Peraturan Pemerintah pasca-disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2/2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) menjadi Undang-Undang.

Kamis , 23 Mar 2023, 05:06 WIB

Apindo Soroti Sistem Pengupahan dan Alih Daya dalam Perppu Cipta Kerja

Foto areal sejumlah kapal nelayan bersandar saat tidak melaut di Dermaga Muara Angke, Jakarta, Rabu (28/12/2022). JAKARTA -- Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menilai undang-undang (UU) cipta kerja (Ciptaker) dipaksakan berjalan tanpa menghiraukan aspirasi masyarakat. Sekretaris Jenderal Kiara Susan Herawati menyampaikan implementasi dari UU Ciptaker sudah terjadi di pesisir dan pulau-pulau kecil.

Rabu , 22 Mar 2023, 17:54 WIB

Koalisi Perikanan: UU Ciptaker Rampas Hak Masyarakat Pesisir

Massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) Jawa Tengah membakar ban bekas saat aksi unjuk rasa di depan kompleks kantor DPRD Jawa Tengah, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (14/3/2023). Dalam aksinya GERAM Jateng menyerukan sejumlah tuntutan kepada pemerintah di antaranya yaitu menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja, menuntut presiden mencabut Perppu Cipta Kerja, serta menuntut presiden dan DPR RI tunduk terhadap Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Rabu , 22 Mar 2023, 10:37 WIB

Politikus PKS Ungkap Kejanggalan Perppu CIpta Kerja, dari Draf Hingga Putusan MK

Massa dari berbagai elemen buruh, mahasiswa, masyarakat sipil dan pengemudi ojek online melakukan aksi di depan Gedung DPR MPR RI, Jakarta, Selasa (28/2/2023). Dalam aksinya mereka menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja dan menuntut Presiden Joko Widodo untuk mencabut Perppu tersebut serta menekan pemerintah untuk segera terbitkan dan sahkan seluruh peraturan perundang-undangan yang melindungi hak rakyat diantarnya RUU PPRT, Perlindungan Pekerja Transportasi-Ojek Online dan RUU Masyarakat Adat.

Selasa , 21 Mar 2023, 15:13 WIB

Airlangga: Semoga UU Cipta Kerja Membawa Kemaslahatan Buat Rakyat Indonesia

Massa dari berbagai elemen buruh, mahasiswa, masyarakat sipil dan pengemudi ojek online melakukan aksi di depan Gedung DPR MPR RI, Jakarta, Selasa (28/2/2023). Dalam aksinya mereka menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja dan menuntut Presiden Joko Widodo untuk mencabut Perppu tersebut serta menekan pemerintah untuk segera terbitkan dan sahkan seluruh peraturan perundang-undangan yang melindungi hak rakyat diantarnya RUU PPRT, Perlindungan Pekerja Transportasi-Ojek Online dan RUU Masyarakat Adat.

Airlangga: Semoga UU Cipta Kerja Membawa Kemaslahatan Buat Rakyat Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPR yang telah mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Walaupun terdapat dua fraksi yang menolak, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ia mengatakan, penolakan dari Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi...

Massa dari berbagai elemen buruh, mahasiswa, masyarakat sipil dan pengemudi ojek online melakukan aksi di depan Gedung DPR MPR RI, Jakarta, Selasa (28/2/2023). Dalam aksinya mereka menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja dan menuntut Presiden Joko Widodo untuk mencabut Perppu tersebut serta menekan pemerintah untuk segera terbitkan dan sahkan seluruh peraturan perundang-undangan yang melindungi hak rakyat diantarnya RUU PPRT, Perlindungan Pekerja Transportasi-Ojek Online dan RUU Masyarakat Adat.

Selasa , 21 Mar 2023, 15:13 WIB

Airlangga: Semoga UU Cipta Kerja Membawa Kemaslahatan Buat Rakyat Indonesia

Sejumlah massa aksi melaksanakan unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/3/2023). Pada unjuk rasa tersebut mereka memprotes dan meminta DPR untuk mencabut Perppu Cipta Kerja dari pengesahan.

Selasa , 21 Mar 2023, 14:59 WIB

Lima Perubahan Materi Muatan UU Cipta Kerja dalam Perppu

Massa menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja. MK menegaskan otoritasnya untuk kewenangan uji terhadap Perppu Cipta Kerja.

Ahad , 05 Mar 2023, 21:15 WIB

MK Tegaskan Kewenangan Uji Perppu Cipta Kerja

Pengamat Politik, Rocky Gerung. Aktivis Rocky Gerung ikut demo UU Ciptaker yang menurutnya UU busuk dan harus dibuang

Rabu , 01 Mar 2023, 07:01 WIB

Ikut Demo, Rocky Gerung: UU Ciptaker Paling Busuk, Harus Dibuang

Draf fisik rancangan undang-undang (RUU) tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang yang telah disepakati oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR, Rabu (15/2).

Rabu , 15 Feb 2023, 20:28 WIB

Badan Legislasi DPR Setujui Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman. Demokrat menolak Perppu Cipta Kerja. (ilustrasi)

Selasa , 14 Feb 2023, 19:07 WIB

Tolak Perppu Cipta Kerja, Demokrat Nilai Pemerintah Mengkhianati Konstitusi

Prof Nindyo Pramono

Jumat , 10 Feb 2023, 09:26 WIB

Perppu Cipta Kerja Dasar untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

Massa dari Partai Buruh menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Sabtu (14/1/2023). Dalam aksinya mereka menolak Perppu No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang berisi tentang permasalahan upah minimum, outsourcing, pesangon, karyawan kontrak, cuti, jam kerja, tenaga kerja asing, pemutusan hak kerja (PHK) hingga sanksi pidana yang dihilangkan. Republika/Thoudy Badai

Kamis , 26 Jan 2023, 15:57 WIB

Potensi Main Mata dalam Pembahasan Perppu Cipta Kerja di DPR

Massa dari Partai Buruh menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Sabtu (14/1/2023). Dalam aksinya mereka menolak Perppu No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang berisi tentang permasalahan upah minimum, outsourcing, pesangon, karyawan kontrak, cuti, jam kerja, tenaga kerja asing, pemutusan hak kerja (PHK) hingga sanksi pidana yang dihilangkan. Republika/Thoudy Badai

Kamis , 26 Jan 2023, 15:35 WIB

ILUNI FHUI Nilai Perppu Cipta Kerja Lahir akibat Kelalaian Pemerintah

Eks Wamenkumham Denny Indrayana. Denny menyebut saat ini ada peluang pemakzulan Presiden Jokowi oleh DPR/MPR menyusul terbitnya Perppu Cipta Kerja. (ilustrasi)

Jumat , 06 Jan 2023, 16:26 WIB

Eks Wamenkumham Ungkap Saat Ini Ada Peluang Pemakzulan Presiden Jokowi

UU Cipta Kerja (ilustrasi)

Kamis , 05 Jan 2023, 18:33 WIB

Perpu Cipta Kerja Dinilai Langgengkan Pasal Berbahaya Bagi Lingkungan Hidup

Massa yang tergabung dari berbagai elemen buruh saat melakukan aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, pada Desember 2022 lalu. Kalangan buruh menilai formulasi pengupahan di Perppu Cipta Kerja semakin tidak jelas. (ilustrasi)

Kamis , 05 Jan 2023, 13:48 WIB

Empat Persoalan Pengupahan di Perppu Cipta Kerja Menurut Buruh

Massa yang tergabung dari berbagai elemen buruh saat melakukan aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, pada Desember 2022 lalu. Kalangan buruh menilai formulasi pengupahan di Perppu Cipta Kerja semakin tidak jelas. (ilustrasi)

Empat Persoalan Pengupahan di Perppu Cipta Kerja Menurut Buruh

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Ronggo Astungkoro, Dian Fath Risalah Partai Buruh menyoroti sejumlah pasal yang ada di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Terkait dengan pengaturan soal upah minimum, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, melihat ada empat persoalan. "Di dalam UU Cipta Kerja terdapat pasal yang menyebutkan, gubernur dapat menetapkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Sementara...

Massa yang tergabung dari berbagai elemen buruh saat melakukan aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, pada Desember 2022 lalu. Kalangan buruh menilai formulasi pengupahan di Perppu Cipta Kerja semakin tidak jelas. (ilustrasi)

Kamis , 05 Jan 2023, 13:48 WIB

Empat Persoalan Pengupahan di Perppu Cipta Kerja Menurut Buruh

Menko Polhukam Mahfud MD Mahfud MD. Mahfud menegaskan, penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden Jokowi telah melalui prosedur. (ilustrasi)

Selasa , 03 Jan 2023, 16:00 WIB

Argumentasi Pemerintah Bahwa Jokowi tak Salah Terbitkan Perppu Cipta Kerja