#uu-ciptaker

Ilustrasi Buruh pabrik. Organisasi serikat pekerja dan kelompok pengusaha di Jawa Tengah (Jateng) masih sama-sama menunggu regulasi pemerintah untuk penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2025.

Kamis , 07 Nov 2024, 23:49 WIB

Buruh & Pengusaha Masih Berseberangan Soal Penetapan UMP Jateng 2025

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Organisasi serikat pekerja dan kelompok pengusaha di Jawa Tengah (Jateng) masih sama-sama menunggu regulasi pemerintah untuk penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2025. Hal itu menyusul keputusan...

Menko Airlangga, dalam Keterangan Pers usai memimpin Rapat Komite Cipta Kerja mengenai Rencana Pelaksanaan Program Kartu Prakerja Skema Normal Tahun 2023, Kamis (5/1/2023).

Ahad , 03 Nov 2024, 14:44 WIB

Bahas KUR, UU Ciptaker, Hingga Tiket Pesawat, Airlangga cs Gelar Rakortas di Hari Libur

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumpulkan seluruh menteri ekonomi Kabinet Merah Putih, Ahad (3/11/2024). Ada apakah? Tercatat menteri yang datang adalah: Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Pariwisata Widyanti...

Kamis , 31 Oct 2024, 22:37 WIB

In Picture: Buruh Sambut Gembira Putusan MK Terkait Uji Materi UU Ciptaker

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK)...

Kamis , 31 Oct 2024, 19:50 WIB

MK Perintahkan DPR-Pemerintah Buat UU Ketenagakerjaan Baru, Terpisah dari UU Cipta Kerja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pembentuk undang-undang,...

Jumat , 03 May 2024, 13:28 WIB

Satgas Sebut UU Ciptaker Bentuk Integrasi Sistem Bisnis

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker)...

Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan enam tuntutan buruh dalam demonstrasi Hari Buruh (May Day) di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (1/5/2023).

Rabu , 01 May 2024, 15:23 WIB

Demo May Day, Buruh Sampaikan Dua Tuntutan, Salah Satunya Hapus UU Cipta Kerja

Menteri Perdagangan Thomas Lembong memeriksa kondisi buah tomat yang dijual pedagang saat melakukan kunjungan ke Pasar Induk, Tangerang, Banten, Selasa (10/11)

Kamis , 01 Feb 2024, 13:10 WIB

Tom Lembong Nilai UU Ciptaker Omnibus Law Harus Direvisi: Tidak Berhasil

Thomas Lembong alias Tom Lembong. Co Kapten Timnas Amin menilai UU Ciptaker produk gagal dan harus direvisi.

Kamis , 01 Feb 2024, 13:05 WIB

Bersuara Makin Lantang, Tom Lembong Sebut UU Ciptaker Produk Gagal

Capres dan cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjawab pertanyaan warga dalam acara Desak dan Slepet AMIN di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (30/1/2024). Desak dan Slepet AMIN kali ini berdialog dengan kaum buruh dan para pengemudi ojek online. Pada kesempatan yang sama, musisi legendaris Rhoma Irama turut hadir sekaligus mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan capres dan cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar pada Pemilu 2024.

Selasa , 30 Jan 2024, 01:44 WIB

Anies Sebut Outsourcing Salah Satu Bukti UU Cipta Kerja Bermasalah

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat berkampanye di GOR Ciceri, Serang, Banten, Kamis (21/12/2023).

Kamis , 21 Dec 2023, 14:55 WIB

Anies Pastikan Kaji Ulang Omnibus Law UU Cipta Kerja Jika Jadi Presiden

Jumat , 15 Dec 2023, 12:28 WIB

Ganjar Janjikan Tinjau Ulang UU Cipta Kerja

Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menghadiri Rapat Koordinasi Pimpinan Nasional (Rakorpimnas) Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo), di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (14/12/2023).

Jumat , 15 Dec 2023, 00:10 WIB

Ganjar Janji Evaluasi UU Cipta Kerja Jika Terpilih Jadi Presiden

Focus Group Discussion dengan tema Starting Business yang merupakan rangkaian kegiatan Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) ke-61 di Bali, Rabu (11/10/2023).

Kamis , 12 Oct 2023, 23:46 WIB

Pemerintah Dorong Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Dirikan Perseroan Perorangan

Selasa , 03 Oct 2023, 14:36 WIB

Putusan MK Dibacakan, Pemerintah Lanjut Jalankan UU Cipta Kerja

Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal. Presiden Partai Buruh menantang menteri-menteri untuk debat terbuka soal UU Ciptaker.

Jumat , 23 Jun 2023, 19:49 WIB

Presiden Partai Buruh Tantang Menteri-Menteri Debat Terbuka Soal UU Ciptaker

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Rabu , 07 Jun 2023, 14:41 WIB

Menko Airlangga: Perubahan Iklim jadi Tantangan Utama Global

Kamis , 25 May 2023, 17:08 WIB

Pakar Ketenagakerjaan UGM: Menahan Ijazah Asli Pelanggaran Terhadap Hak Pekerja

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Partai Buruh Desak MK Batalkan UU Cipta Kerja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) mengadakan sidang perdana pengujian formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) pada Selasa (23/5/2023). Sidang Perkara Nomor 50/PUU-XXI/2023 ini diajukan Partai Buruh. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengeluhkan pembentukan awal maupun diskusi yang berkembang terhadap isu Perppu yang...

Puluhan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi) Kabupaten Jombang menggelar unjuk rasa di Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja (UPT BLK) Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu (10/5/2023). Dalam aksinya mereka menuntut penuntasan kasus buruh terbengkalai yang terkena PHK sepihak dan tidak direspon Pemerintah serta menyoroti anggaran Rp900 juta untuk melaksanakan pelatihan yang seolah hanya dibuat kegiatan serimonial tanpa ada pendampingan.

Rabu , 10 May 2023, 17:30 WIB

In Picture: Demo Buruh Korban PHK Sepihak di Jombang

Para buruh dari Aliansi Buruh Bandung Raya dan mahasiswa menggelar aksi memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day di kawasan Cikapayang, Jl Ir H Djuanda, Kota Bandung, Senin (1/5/2023). Aksi tersebut di antaranya menuntut dicabutnya Omnibus Law UU Cipta Kerja dan upah layak.

Senin , 01 May 2023, 20:41 WIB

UU Ciptaker Dinilai Lebih Berpihak ke Pengusaha

Sejumlah massa melakukan aksi memperingati Hari Buruh Sedunia di Patung Kuda, Monas, Jakarta.

Senin , 01 May 2023, 16:49 WIB

May Day 2023, Ini Tuntutan Para Buruh

Anak-anak mengikuti Pawai Budaya Kelas Pekerja untuk memperingati Hari Buruh di Titik Nol Yogyakarta, Senin (1/4/2023). Aliansi serikat buruh di Yogyakarta menggelar long march atau pawai budaya dalam rangka Hari Buruh dari Tugu Pal Putih hingga Titik Nol Yogyakarta. Aksi diakhiri dengan orasi dari beberapa perwakilan buruh di Titik Nol Yogyakarta.

Senin , 01 May 2023, 15:18 WIB

Catatan Buruh Yogyakarta: Hidup Buruh tidak Layak, Cabut UU Ciptaker dan Naikkan Upah

Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid.

Ahad , 09 Apr 2023, 01:48 WIB

Ketum KADIN: UU Ciptaker untuk Kurangi Kemiskinan

Forum Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum se-Indonesia (Forsemashi).

Sabtu , 08 Apr 2023, 12:59 WIB

Forsemashi Tegaskan Tolak Pengesahaan UU Cipta Kerja

Sabtu , 08 Apr 2023, 07:34 WIB

Pengamat: KLHK Punya Otoritas Penuh Keluarkan Izin Amdal

Selasa , 04 Apr 2023, 02:47 WIB

Anggota DPR Harap Pemerintah Intensifkan Sosialisasi UU Ciptaker

Senin , 03 Apr 2023, 02:19 WIB

Pengamat: UU Ciptaker untuk Atasi Ancaman Pengangguran

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) - Ilustrasi

Sabtu , 01 Apr 2023, 02:17 WIB

Satgas: UU Cipta Kerja Permudah Kelompok UMKM

Jumat , 31 Mar 2023, 01:37 WIB

Pengamat: UU Ciptaker Dapat Naikkan Indeks Kemudahan Berbisnis

Mahasiswa dari sejumlah kampus yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Barat menggelar aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja, di depan DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (29/3/2023) sore. Aksi tersebut mendesak pemerintah mencabut pengesahan UU Cipta Kerja karena dianggap inkonstitusional tidak pro terhadap rakyat dan kaum pekerja.

Rabu , 29 Mar 2023, 19:45 WIB

In Picture: Aksi Demo BEM SI Jabar, Tolak UU Ciptaker

Massa yang tergabung dalam Aliansi Simpul Puan melakukan aksi di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (8/3/3023). Dalam aksi yang bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional tersebut, mereka menuntut pemerintah untuk segera mengesahkan RUU PPRT, berikan upah yang layak serta menolak Perppu CIpta Kerja.

Selasa , 28 Mar 2023, 15:02 WIB

Anggota DPR: Wajar Ada Pro dan Kontra Terkait UU Ciptaker

Selasa , 28 Mar 2023, 02:33 WIB

Legislator: Pro Kontra UU Ciptaker Hal Wajar

Jumat , 24 Mar 2023, 05:19 WIB

Infografis Lima Perubahan Materi UU Cipta Kerja dalam Perppu

Ketua Apindo Hariyadi B Sukamdani. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti formulasi pengupahan terkait penyusunan Peraturan Pemerintah pasca-disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2/2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) menjadi Undang-Undang.

Kamis , 23 Mar 2023, 05:06 WIB

Apindo Soroti Sistem Pengupahan dan Alih Daya dalam Perppu Cipta Kerja

Massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) Jawa Tengah membakar ban bekas saat aksi unjuk rasa di depan kompleks kantor DPRD Jawa Tengah, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (14/3/2023). Dalam aksinya GERAM Jateng menyerukan sejumlah tuntutan kepada pemerintah di antaranya yaitu menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja, menuntut presiden mencabut Perppu Cipta Kerja, serta menuntut presiden dan DPR RI tunduk terhadap Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Politikus PKS Ungkap Kejanggalan Perppu CIpta Kerja, dari Draf Hingga Putusan MK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI walau diwarnai penolakan dari Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Politisi PKS, Indra MH mengungkapkan sejumlah kejanggalan UU Cipta Kerja. Indra berpendapat, kehadiran Perppu Cipta Kerja telah menjadi sejarah kelam dalam peraturan ketatanegaraan di Indonesia. Pasalnya, peraturan yang...

Massa dari berbagai elemen buruh, mahasiswa, masyarakat sipil dan pengemudi ojek online melakukan aksi di depan Gedung DPR MPR RI, Jakarta, Selasa (28/2/2023). Dalam aksinya mereka menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja dan menuntut Presiden Joko Widodo untuk mencabut Perppu tersebut serta menekan pemerintah untuk segera terbitkan dan sahkan seluruh peraturan perundang-undangan yang melindungi hak rakyat diantarnya RUU PPRT, Perlindungan Pekerja Transportasi-Ojek Online dan RUU Masyarakat Adat.

Selasa , 21 Mar 2023, 15:13 WIB