Ketua DPR RI Puan Maharani

Selasa , 30 Nov 2021, 15:39 WIB

Puan: DPR Segera Tindak Lanjuti Putusan MK Soal UU Ciptaker

Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Senin , 29 Nov 2021, 22:14 WIB

Presiden Tenangkan Investor, KSPI Sayangkan Sikap Jokowi

Hamdan Zoelva.

Senin , 29 Nov 2021, 20:17 WIB

Hamdan: Ada Ketidakpastian Hukum Jika UU Ciptaker Dibatalkan

Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Aswanto (kiri) dan Saldi Isra (kanan) memimpin sidang putusan gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (25/11/2021). Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan tersebut, namun demikian UU Cipta Kerja harus diperbaiki hingga dua tahun ke depan.

Senin , 29 Nov 2021, 15:15 WIB

Pemerintah Pastikan Perbaiki UU Cipta Kerja

Hamdan Zoelva.

Senin , 29 Nov 2021, 14:50 WIB

Hamdan: Ada 3 Alasan UU Ciptaker Inkonstitusional Bersyarat

Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Aswanto (kiri) dan Saldi Isra (kanan) memimpin sidang putusan gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (25/11/2021). Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan tersebut, namun demikian UU Cipta Kerja harus diperbaiki hingga dua tahun ke depan.

Senin , 29 Nov 2021, 14:32 WIB

MK Dinilai Inkonsistensi Beri Putusan Terhadap UU Ciptaker

Sufmi Dasco Ahmad

Senin , 29 Nov 2021, 13:24 WIB

DPR Sudah Buat Kajian UU Cipta Kerja

Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.

Senin , 29 Nov 2021, 12:52 WIB

Gatot: Hentikan Proses Peradilan Terhadap Aktivis KAMI

Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Senin , 29 Nov 2021, 12:06 WIB

Jokowi: UU Cipta Kerja Masih Tetap Berlaku

Firman Soebagyo

Ahad , 28 Nov 2021, 13:50 WIB

Baleg: Perbaikan UU Ciptaker Hal yang Biasa

Presidium KAMI, Prof Din Syamsuddin

Ahad , 28 Nov 2021, 07:43 WIB

Pernyataan KAMI Tanggapi Putusan MK di UU Ciptaker

Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Aswanto (kiri) dan Saldi Isra (kanan) memimpin sidang putusan gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (25/11/2021). Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan tersebut, namun demikian UU Cipta Kerja harus diperbaiki hingga dua tahun ke depan.

Ahad , 28 Nov 2021, 06:08 WIB

Pakar Tuding Pemerintah DPR Salah Tafsir Soal UU Cipta Kerja

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly

Pemerintah Perbaiki UU Ciptaker, KSPI Minta SK UMP Dicabut

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan bahwa pemerintah akan menghormati dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait putusan UU Ciptaker. MK menyatakan UU Ciptaker inkonstitusional secara bersyarat dan harus dilakukan perbaikan dalam kurun waktu dua tahun dari putusan. "Pemerintah akan menghormati dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi terkait putusan UU Ciptaker dan tentunya akan melaksanakan UU...

Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK) Anwar Usman memimpin sidang putusan gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (25/11/2021). Greenpeace Indonesia dan Walhi mengusulkan sebaiknya UU ini dibatalkan.

Jumat , 26 Nov 2021, 18:01 WIB

Dua LSM Lingkungan Respons UU Ciptaker, 'Batalkan Saja'

Suasana sidang putusan gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (25/11). bersama pemerintah berencana menggelar rapat kerja (raker) pada 6 Desember sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Jumat , 26 Nov 2021, 16:51 WIB

DPR-Pemerintah Bahas UU Cipta Kerja pada 6 Desember

Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Univ Andalas Feri Amsari

Jumat , 26 Nov 2021, 16:16 WIB

Pemerintah & DPR Dinilai Salah Tafsir Soal Nasib UU Ciptaker

Yusril Ihza Mahendra

Jumat , 26 Nov 2021, 15:48 WIB

Yusril: tak Kaget MK Putuskan UU Ciptaker Inkonstitusional

Pengamat Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra

Jumat , 26 Nov 2021, 15:46 WIB

Putusan MK di UU Ciptaker, Yusril Nilai Pemerintah Beruntung

Yusril Ihza Mahendra

Jumat , 26 Nov 2021, 15:37 WIB

Yusril: Tak Heran MK Nyatakan UU Ciptaker Inskonstitusional

Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Aswanto (kiri) dan Saldi Isra (kanan) memimpin sidang putusan gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (25/11/2021). Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan tersebut, namun demikian UU Cipta Kerja harus diperbaiki hingga dua tahun ke depan.

Jumat , 26 Nov 2021, 14:52 WIB

Ringkasan Putusan: UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat

Ketua Umum YLBHI Asfinawati meminta pemerintah menghentikan penerapan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Jumat , 26 Nov 2021, 10:55 WIB

YLBHI: Hentikan Penerapan UU Cipta Kerja

Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi. Baleg menyatakan, perbaikan UU Cipta Kerja disebut tak perlu masuk ke dalam prolegnas terlebih dahulu.

Jumat , 26 Nov 2021, 10:49 WIB

Baleg: Perbaikan UU Cipta Kerja tak Perlu Masuk Prolegnas

Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK) Anwar Usman memimpin sidang putusan gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (25/11/2021). Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan tersebut, namun demikian UU Cipta Kerja harus diperbaiki hingga dua tahun ke depan.

Jumat , 26 Nov 2021, 09:57 WIB

UU Ciptaker, Akademisi: Pembuatan UU Sering Tabrak Prosedur

.

Jumat , 26 Nov 2021, 07:15 WIB

UU Cipta Kerja Segera Diperbaiki

Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Aswanto (kiri) dan Saldi Isra (kanan) memimpin sidang putusan gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Mantan anggota panitia kerja (Panja) rancangan undang-undang Cipta Kerja ini menyebut ada tekanan internasional saat penyusunan.

Jumat , 26 Nov 2021, 06:41 WIB

Mantan Anggota Panja Sebut Ada Tekanan Saat Buat UU Ciptaker

Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK) Anwar Usman memimpin sidang putusan gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (25/11/2021). Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan tersebut, namun demikian UU Cipta Kerja harus diperbaiki hingga dua tahun ke depan.

Jumat , 26 Nov 2021, 00:54 WIB

YLBHI: Pemerintah tidak Bisa Berlakukan UU Cipta Kerja

Firman Soebagyo

Kamis , 25 Nov 2021, 20:50 WIB

UU Ciptaker Inkonstitusional, Baleg DPR Kecewa

Sejumlah buruh dari berbagai serikat buruh berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (25/11). Dalam unjuk rasa tersebut, mereka mendesak pemerintah untuk mencabut UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan buruh dan menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan serta menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2022.

Kamis , 25 Nov 2021, 16:41 WIB

In Picture: Aksi Buruh Tolak UU Ciptaker di Depan Gedung Sate

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman bersiap memimpin sidang putusan uji Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945, di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta,Kamis (25/11). Mahkamah Konstitusi (MK) menolak sebagian gugatan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang diajukan sejumlah elemen buruh. Majelis juga memerintahkan pemerintah dan DPR untuk memperbaiki dalam jangka waktu dua tahun ke depan.Prayogi/Republika.

Kamis , 25 Nov 2021, 16:00 WIB

MK Tolak Sebagian Gugatan UU Cipta Kerja

Suasana sidang putusan pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945, di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (25/11). Mahkamah Konstitusi (MK) menolak sebagian gugatan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang diajukan sejumlah elemen buruh. Majelis juga memerintahkan pemerintah dan DPR untuk memperbaiki dalam jangka waktu dua tahun ke depan.Prayogi/Republika.

DPR Segera Kaji Pasal UU Cipta Kerja yang Bermasalah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanggapi putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ia mengatakan, pihaknya akan segera melakukan langkah-langkah perbaikan tersebut. "Putusan tersebut kami masih akan pelajari terlebih dahulu, sebelum kemudian DPR mengambil langkah-langkah sesuai mekanisme yang...

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan, obesitas regulasi dan tumpang-tindih antar-UU tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan tata cara atau pedoman baku yang berlaku untuk menyusun undang-undang. (ilustrasi)

Kamis , 25 Nov 2021, 14:52 WIB

Ini Pertimbangan MK Soal UU Cipta Kerja

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kamis , 25 Nov 2021, 14:01 WIB

MK: UU Cipta Kerja Bertentangan dengan UUD 1945

Next