Kamis , 17 Aug 2023, 07:25 WIB
Aborsi dan Dokter Asing dalam UU Kesehatan
Selasa , 15 Aug 2023, 09:56 WIB
Persi DIY: Belum Ada Sinkronisasi UU Kesehatan 2023 dengan BPJS Kesehatan
Kamis , 10 Aug 2023, 11:29 WIB
Resmi Diundangkan, Fraksi PAN Sebut UU Kesehatan Angin Segar untuk Muhammadiyah
Rabu , 02 Aug 2023, 19:05 WIB
Menkes: UU Kesehatan Jadi Kesempatan Dokter Layani Kesehatan Masyarakat
Selasa , 25 Jul 2023, 05:39 WIB
Infografis Berantas Bullying di Program Pendidikan Dokter Spesialis
Selasa , 18 Jul 2023, 17:55 WIB
UU Kesehatan Dinilai Jadi Lompatan Drastis dalam Perbaikan Sistem Kesehatan Nasional
Selasa , 18 Jul 2023, 17:25 WIB
Menkes: UU Kesehatan Upaya Tingkatkan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan
Sabtu , 15 Jul 2023, 23:03 WIB
UU Kesehatan, IDI: Apakah Mencerminkan Kepentingan Kesehatan Rakyat Indonesia?
Sabtu , 15 Jul 2023, 18:05 WIB
IDI Awalnya Bisa Terima RUU Kesehatan Saat Draf Masih di Baleg DPR
Sabtu , 15 Jul 2023, 17:49 WIB
Pandu Riono Salahkan IDI Menolak RUU Kesehatan dan tidak Mau Berkomunikasi
Jumat , 14 Jul 2023, 17:50 WIB
Tolak UU Cipta Kerja dan UU Kesehatan, Buruh Ancam Aksi Bergelombang
Jumat , 14 Jul 2023, 10:41 WIB
Aborsi, Dokter Asing, dan Dalih Pemerintah
Kontroversi UU Kesehatan, Lippo Group Angkat Bicara
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terkait beberapa kontroversi dalam UU Kesehatan yang baru saja disahkan, Direktur Eksekutif Lippo Group John Riady angkat bicara. John mengungkapkan, semua pihak bisa mengoreksinya melalui jalur legal formal. Artinya, semua pihak bisa memberikan masukan terkait perbaikan regulasi maupun bisa menguji materi undang-undangnya. "Ruang itu masih terbuka, koreksi atau masukan ke Menteri Kesehatan hingga Mahkamah Konstitusi. Ini indahnya demokrasi...
Kamis , 13 Jul 2023, 17:25 WIB
Lippo Group Dukung Visi Pemerintah Soal UU Kesehatan
Kamis , 13 Jul 2023, 15:25 WIB
Aborsi di UU Kesehatan Baru, Kekecewaan Para Guru Besar, dan Tudingan Kemenkes
Kamis , 13 Jul 2023, 07:51 WIB
UU Kesehatan Disahkan, Kubu Terawan Yakin Dokter-Dokter akan Migrasi dari IDI ke PDSI
Rabu , 12 Jul 2023, 23:34 WIB
UU Kesehatan Disebut Cacat Prosedural, IDI: Sejarah Kelam Dunia Medis Indonesia
Rabu , 12 Jul 2023, 22:15 WIB
RUU Kesehatan Disahkan, PDSI 'Blok Terawan' Terima Kasih ke DPR
Rabu , 12 Jul 2023, 19:32 WIB
Komisi IX: Alokasi Anggaran Kesehatan di RUU Kesehatan Berbasis Kinerja
Rabu , 12 Jul 2023, 17:49 WIB
Pesan Menkes ke Para Penolak UU Kesehatan: Sampaikan dengan Cara yang Sehat dan Intelek
Selasa , 11 Jul 2023, 18:47 WIB
Demokrat Tolak Pengesahan RUU Kesehatan, Ibas Sampaikan Pandangan
Selasa , 11 Jul 2023, 17:18 WIB
Aksi Nakes Tolak Pengesahan RUU Kesehatan Omnibus Law
Selasa , 11 Jul 2023, 14:11 WIB
Tok! DPR Sahkan RUU Kesehatan Jadi Undang-Undang
Selasa , 11 Jul 2023, 14:04 WIB
DPR Sahkan RUU Kesehatan Jadi Undang-Undang, Ini Respons Jokowi
Jumat , 23 Jun 2023, 15:30 WIB
IDI Melawan, ‘Tidak Ada Keterbukaan Isi Substansi RUU Kesehatan’
Selasa , 20 Jun 2023, 19:40 WIB
Dokter dan Perawat Mengancam Mogok Kerja
Selasa , 20 Jun 2023, 16:59 WIB
Alasan Komisi IX Hapus Anggaran Wajib Pemerintah untuk Kesehatan di RUU Kesehatan
Senin , 19 Jun 2023, 17:58 WIB
IDI dan Empat Organisasi Profesi Wacanakan Judicial Review Jika RUU Disahkan
Senin , 19 Jun 2023, 17:33 WIB
Menkes Yakin Sebentar Lagi RUU Kesehatan Disahkan Menjadi Undang-Undang
Infografis 10 Undang-Undang akan Dihapus Dampak Omnibus Law Kesehatan
REPUBLIKA.CO.ID, DPR telah menetapkan rancangan undang-undang (RUU) tentang Kesehatan menjadi usul inisiatifnya. RUU tersebut nantinya akan menggunakan metode omnibus law seperti yang dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 10 UU yang akan dihapus: 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 terkait Wabah Penyakit Menular 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 4....
Kamis , 06 Apr 2023, 16:03 WIB
Pemerintah Bakal Cabut 10 UU Lewat RUU Omnibus Kesehatan
Rabu , 08 Feb 2023, 20:32 WIB
Omnibus Kesehatan: Tenaga Medis Hanya Dapat Membentuk Satu Organisasi Profesi
Selasa , 24 Jan 2023, 19:22 WIB
Legislator Ingatkan Omnibus Kesehatan Jangan Bernasib seperti UU Ciptaker
Rabu , 20 Aug 2014, 17:50 WIB
RS di Sukabumi Belum Peroleh Sosialisasi PP Aborsi
Kamis , 14 Aug 2014, 17:01 WIB
Soal PP Aborsi, Masyarakat Diminta Uji Materi UU Kesehatan
Senin , 11 Aug 2014, 21:26 WIB
DPR: Pelegalan Aborsi tak Tepat
Senin , 11 Aug 2014, 21:22 WIB
Penolak PP 'Aborsi' Bisa Menggugat ke MK
Senin , 20 May 2013, 08:17 WIB
Nasib RUU Miras tak Jelas
Senin , 18 Mar 2013, 21:36 WIB
Pemerintah Diminta Realisasikan UU Kesehatan
Rabu , 20 Feb 2013, 23:33 WIB
Adkasi Minta DPR Amandemen Pasal Tembakau
Selasa , 18 Dec 2012, 20:59 WIB
YLKI Berencana Gugat Presiden
Selasa , 18 Dec 2012, 19:45 WIB
YLKI: Tak Jelasnya Nasib RPP Tembakau Karena Politis
Selasa , 18 Sep 2012, 16:47 WIB