Senin , 13 Jan 2020, 07:32 WIB
Pelemahan Posisi Buruh dengan Mendompleng Omnibus Law
Ahad , 29 Sep 2019, 04:48 WIB
Tesla Langgar Hukum Ketenagakerjaan di AS
Kamis , 05 Sep 2019, 09:31 WIB
Didemo Buruh, Ketua DPRD Karanganyar Kritik UU Tenaga Kerja
Senin , 26 Aug 2019, 00:07 WIB
Pemkab Bekasi Tolak Revisi Undang-undang Ketenagakerjaan
Senin , 15 Jul 2019, 18:41 WIB
Dinilai Merugikan, Buruh Jabar Tolak Revisi UU No 13
Kamis , 13 Jul 2017, 18:21 WIB
Karyawan Koran Sindo yang Dipecat Tempuh Upaya Tripartit
Jumat , 07 Jul 2017, 19:35 WIB
Puluhan Pengacara Dampingi Karyawan Koran Sindo yang Dipecat
Jumat , 25 Nov 2016, 20:14 WIB
Sistem Kerja Rumahan Rawan Melanggar UU Ketenagakerjaan
Rabu , 06 Jan 2016, 07:41 WIB
Pelanggaran UU Ketenagakerjaan Rawan Terjadi di MEA
Kamis , 27 Feb 2014, 16:20 WIB
Bos Maspion Gugat UU Ketenagakerjaan ke MK
Kamis , 28 Nov 2013, 16:53 WIB
UU Ketenagakerjaan Dinilai Multitafsir, Apindo Ajukan Uji Materi
UU Ketenagakerjaan Dinilai Multitafsir, Apindo Ajukan Uji Materi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan uji materi dilakukan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan karena beberapa pasal yang terkandung di dalamnya dinilai tidak jelas dan multitafsir."Kami mengajukan uji materi terhadap tiga pasal di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yakni Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4). Pasal-pasal itu multitafsir dan ada yang tidak memberikan kejelasan," kata...
Kamis , 28 Nov 2013, 16:53 WIB
UU Ketenagakerjaan Dinilai Multitafsir, Apindo Ajukan Uji Materi
Kamis , 28 Nov 2013, 11:05 WIB
Apindo Gugat UU Ketenagakerjaan ke MK
Jumat , 02 Aug 2013, 14:39 WIB
Terkait THR, UU Ketenagakerjaan Harus Direvisi
Rabu , 20 Mar 2013, 01:09 WIB
78 Pekerja PLTU Asal Cina Terancam Deportasi
Kamis , 29 Nov 2012, 16:08 WIB
Buruh Minta Penangguhan UMP tak Dipermudah
Kamis , 12 Jul 2012, 15:41 WIB
Outsourcing Bakal Dijamin Masa Depannya dalam UU
Selasa , 01 May 2012, 18:17 WIB
Mendesak, Revisi UU Ketenagakerjaan
Kamis , 12 Apr 2012, 21:16 WIB
DPR Desak Manajemen IFT Penuhi Hak Karyawan
Selasa , 17 Jan 2012, 18:02 WIB
Serikat Pekerja Apresiasi Putusan MK
Selasa , 17 Jan 2012, 13:53 WIB
Pemerintah: Kerja Kontrak Justru Berikan Pekerjaan Layak
Selasa , 17 Jan 2012, 13:44 WIB
Karena Kerja Kontrak, 20 Tahun tak Dapat Hak Pekerja Tetap
Selasa , 17 Jan 2012, 13:28 WIB
MK: Outsourcing Inkonstitusional
MK: Outsourcing Inkonstitusional
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketidakpastian pekerja dengan sistem kontrak, termasuk dalam outsourcing untuk bekerja, mendapat imbalan, serta perlakuan layak di perusahaan tempatnya bekerja dinilai melanggar konstitusi atau inkonstitusional. Hal ini disampaikan dalam putusan Mahkamah Konsitusi (MK), Selasa (17/1). Hakim MK Achmad Sodiki menilai aturan sistem kontrak dan outsourcing tidak memberi jaminan bagi pekerja seperti tertuang dalam hukum perburuhan, yaitu untuk...
Selasa , 17 Jan 2012, 13:28 WIB
MK: Outsourcing Inkonstitusional
Senin , 19 Sep 2011, 16:20 WIB
MK Kabulkan Gugatan UU Ketenagakerjaan
Rabu , 01 Jun 2011, 20:16 WIB