#uu-kpk

Ahad , 14 Jan 2024, 09:34 WIB

Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK yang Lama

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mengeklaim akan mengembalikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) kembali pada...

Hakim Mahkamah Konstitusi Wahiduddin Adams hari ini absen di sidang putusan uji materi UU Pemilu. (ilustrasi)

Kamis , 15 Jun 2023, 11:07 WIB

Sidang Putusan MK Soal Pemilu Minus Satu Hakim yang Pernah Nilai UU KPK Inkonstitusional

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan enam putusan pada Kamis (15/6/2023). Salah satu putusan yang bakal diketok pada hari ini ialah mengenai gugatan terhadap sistem pemilihan umum (pemilu). Juru Bicara MK Fajar Laksono menyampaikan, putusan pada hari dihadiri oleh delapan orang hakim MK. Sebab terdapat satu orang hakim MK yang tengah menjalankan tugas ke luar negeri, yaitu Wahiduddin Adams....

Jumat , 26 May 2023, 23:00 WIB

Ingatkan Dampak Putusan MK, Legislator: Hakim MK Juga Harusnya Jabat 5 Tahun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menghormati...

Selasa , 28 Mar 2023, 06:48 WIB

Abraham Samad: UU KPK Didesain untuk Lemahkan KPK

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Periode...

Kamis , 17 Nov 2022, 06:03 WIB

ICW: Gugatan UU KPK Justru Hambat Figur Muda Pimpin KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) merespons permohonan...

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. MAKI merasa pesimistis gugatan soal batas usia capim KPK akan dikabulkan MK.

Kamis , 17 Nov 2022, 05:33 WIB

MAKI Pesimistis Gugatan Soal Batas Usia Capim KPK Dikabulkan MK

Wakil Ketua KPK - Nurul Ghufron. Gugatan UU KPK yang diajukan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dinilai sarat kepentingan.

Selasa , 15 Nov 2022, 16:44 WIB

Gugatan Nurul Ghufron Dinilai Sarat Kepentingan Pribadi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Johanis Tanak sebut dukung atau tidak Nurul Ghufron gugat UU KPK bukan kapasitasnya.

Selasa , 15 Nov 2022, 14:36 WIB

Nurul Ghufron Gugat UU KPK, Tanak: Bukan Kapasitas Dukung atau Tidak

Rabu , 07 Sep 2022, 21:43 WIB

Di DPR, KPK Minta Anggarannya Ditambah Rp 432 Miliar

Ahad , 01 Aug 2021, 18:17 WIB

UII Masih Bingung MK Tolak Judicial Review UU KPK

Hakim Konstitusi Anwar Usman (tengah), Aswanto (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (30/7/2021). Sidang tersebut beragendakan pengucapan ketetapan perkara.

Jumat , 30 Jul 2021, 20:08 WIB

In Picture: Mahkamah Konstitusi Gelar Uji Material UU No 19 Tahun 2019

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri.

Jumat , 11 Jun 2021, 16:32 WIB

Jokowi Puji Mega yang 'Lahirkan' UU KPK

Rabu , 05 May 2021, 15:01 WIB

UII tak Puas Putusan MK Soal Pengujian UU KPK

[Ilustrasi] Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (ketiga kanan) didampingi hakim konstitusi lainnya saat sidang.

Selasa , 04 May 2021, 10:16 WIB

Hari Ini, 6 Perkara Gugatan UU KPK Diputus MK

Sabtu , 01 May 2021, 13:52 WIB

Koalisi Guru Besar Kirim Surat ke MK Soal UU KPK

Selasa , 27 Apr 2021, 05:57 WIB

Infografis KPK Pascapengesahan Revisi UU KPK

Ahad , 06 Dec 2020, 19:20 WIB

Arsul: OTT Beruntun Buktikan Revisi UU tak Buat KPK Lemah

ICW: Penambahan Struktur KPK Bertentangan dengan UU

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) angkat bicara terkait penambahan sejumlah posisi baru dalam struktur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ICW menilai, langkah tersebut sudah bertentangan dengan Undang-Undang (UU) KPK. "Ini sudah terang benderang bertentangan dengan UU KPK," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana saat dikonfirmasi, Rabu (18/11). Dia mengatakan, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak direvisi dalam Undang-Undang...

Jumat , 30 Oct 2020, 07:16 WIB

KPK Terbantu dengan Perpres Supervisi

Rabu , 23 Sep 2020, 14:08 WIB

Hadiri Sidang MK, Novel Baswedan Sebut KPK Telah Dilemahkan

Jumat , 28 Aug 2020, 17:57 WIB

KPK Dinilai Sulit Tangani Kasus Pinangki Akibat UU KPK Baru

Mantan penasihat KPK Budi Santoso memberikan kesaksian secara virtual pada sidang lanjutan permohonan pengujian formil atas UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (24/8/2020). Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan pemohon mantan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif yakni mantan penasihat KPK Budi Santoso dan mantan Ketua BEM Universitas Indonesia Manik Marganamahendra.

Selasa , 25 Aug 2020, 07:29 WIB

Mantan Penasihat Cerita Sulit Akses Rancangan Revisi UU KPK

Kamis , 09 Jul 2020, 00:03 WIB

RDP DPR dan KPK Digelar Tertutup, BW: Langgar UU KPK

Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (ilustrasi). Revisi UU KPK atau UU Nomor 19 Tahun 2019 tetap sah meski KPK tidak dilibatkan dalam pembahasan rancangan undang-undang tersebut karena sahnya undnag-undang karena ada persetujuan presiden dan dpr.

Rabu , 24 Jun 2020, 19:49 WIB

Ahli: Revisi UU KPK Tetap Sah Meski KPK tidak Dilibatkan

Rabu , 24 Jun 2020, 05:03 WIB

MK Lanjutkan Sidang Revisi UU KPK

Saksi ahli yang merupakan mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua (kiri), Pakar hukum tata negara Universitas Padjajaran Susi Dwi Harijanti (tengah), dan Pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara B. Herry Priyono (kanan) menyampaikan pandangannya pada sidang uji formil atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (4/3/2020).(Antara/Indrianto Eko Suwarso)

Selasa , 10 Mar 2020, 06:40 WIB

Tim Advokasi UU KPK Gantungkan Harapan Terakhir pada MK

Pelantikan Pimpinan KPK. Pimpinan KPK periode 2019-2023 Nurul Ghufron

Sabtu , 07 Mar 2020, 12:18 WIB

Ghufron: KPK Pasti Dorong Revisi UU Tipikor

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukkam) Mahfud MD.

Kamis , 05 Mar 2020, 17:31 WIB

Pemohon Minta Jokowi Hadir di Sidang MK, Ini Respons Mahfud

Rabu , 04 Mar 2020, 16:45 WIB

Hehamahua: KPK Hongkong Punya Dewas Tapi tak Beri Izin Sadap

Saksi ahli yang merupakan pakar hukum tata negara Universitas Padjajaran Susi Dwi Harijanti (tengah) menyampaikan pendapatnya pada sidang uji formil atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (4/3/2020).

Rabu , 04 Mar 2020, 16:27 WIB

Pemohon Minta Hakim MK Hadirkan Presiden Jokowi di Sidang

Selasa , 04 Feb 2020, 02:09 WIB

DPR Bantah KPK tak Dilibatkan dalam Pembahasan Revisi UU KPK

Senin , 03 Feb 2020, 21:56 WIB

Arteria Bantah Revisi UU KPK tak Masuk Prolegnas

Senin , 03 Feb 2020, 21:20 WIB

Anggota DPR Kritik Eks Pimpinan Gugat UU KPK

Ilustrasi UU KPK. Pemerintah menyebut izin penyadapan yang diatur dalam UU KPK bertujuan memberikan kepastian hukum.

Senin , 03 Feb 2020, 20:16 WIB

Pemerintah: Izin Penyadapan KPK untuk Kepastian Hukum

Peneliti dari LP3ES sedang memaparkan buku

LP3ES Nilai KPK Hanya Diperkuat di Bidang Pencegahan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menilai, penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya di bidang pencegahan saja. Peneliti dan Redaktur Penerbitan Pengembangan Ilmu LP3ES, Malik Ruslan menilai revisi undang-undang (UU) KPK memperlihatkan inkonsistensi."Di satu sisi ada upaya untuk memperkuat pencegahan tetapi di sisi lain ada upaya untuk melemahkan. Ini jadi kontradiksi yang anomali,"...

Rabu , 18 Dec 2019, 16:36 WIB