#uu-kpk

Anggota Dewan Pers periode 2025-2028, M Busyro Muqoddas.

Rabu , 26 Mar 2025, 16:02 WIB

Busyro Muqoddas: KPK Semakin Lemah dan Kehilangan Independensinya

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015, Dr Muhammad Busyro Muqoddas, mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini semakin lemah dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi...

Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD. Cawapres Mahfud MD ingin mengembalikan UU KPK yang lama jika terpilih jadi wapres.

Ahad , 14 Jan 2024, 09:34 WIB

Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK yang Lama

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mengeklaim akan mengembalikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) kembali pada masa kejayaannya. Menurutnya, kejayaan UU KPK terjadi sebelum revisi yang dilakukan oleh DPR pada 2019."Untuk KPK yang sekarang kepercayaan agak kurang, tapi menurut saya, KPK masih diperlukan karena dulu pernah...

Kamis , 15 Jun 2023, 11:07 WIB

Sidang Putusan MK Soal Pemilu Minus Satu Hakim yang Pernah Nilai UU KPK Inkonstitusional

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan enam putusan...

Jumat , 26 May 2023, 23:00 WIB

Ingatkan Dampak Putusan MK, Legislator: Hakim MK Juga Harusnya Jabat 5 Tahun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menghormati...

Selasa , 28 Mar 2023, 06:48 WIB

Abraham Samad: UU KPK Didesain untuk Lemahkan KPK

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Periode...

Peneliti ICW Lalola Ester menilai gugatan UU KPK justru akan menghambat figur muda potensial memimpin KPK.

Kamis , 17 Nov 2022, 06:03 WIB

ICW: Gugatan UU KPK Justru Hambat Figur Muda Pimpin KPK

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. MAKI merasa pesimistis gugatan soal batas usia capim KPK akan dikabulkan MK.

Kamis , 17 Nov 2022, 05:33 WIB

MAKI Pesimistis Gugatan Soal Batas Usia Capim KPK Dikabulkan MK

Wakil Ketua KPK - Nurul Ghufron. Gugatan UU KPK yang diajukan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dinilai sarat kepentingan.

Selasa , 15 Nov 2022, 16:44 WIB

Gugatan Nurul Ghufron Dinilai Sarat Kepentingan Pribadi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Johanis Tanak sebut dukung atau tidak Nurul Ghufron gugat UU KPK bukan kapasitasnya.

Selasa , 15 Nov 2022, 14:36 WIB

Nurul Ghufron Gugat UU KPK, Tanak: Bukan Kapasitas Dukung atau Tidak

Rabu , 07 Sep 2022, 21:43 WIB

Di DPR, KPK Minta Anggarannya Ditambah Rp 432 Miliar

Ahad , 01 Aug 2021, 18:17 WIB

UII Masih Bingung MK Tolak Judicial Review UU KPK

Hakim Konstitusi Anwar Usman (tengah), Aswanto (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (30/7/2021). Sidang tersebut beragendakan pengucapan ketetapan perkara.

Jumat , 30 Jul 2021, 20:08 WIB

In Picture: Mahkamah Konstitusi Gelar Uji Material UU No 19 Tahun 2019

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri.

Jumat , 11 Jun 2021, 16:32 WIB

Jokowi Puji Mega yang 'Lahirkan' UU KPK

Rabu , 05 May 2021, 15:01 WIB

UII tak Puas Putusan MK Soal Pengujian UU KPK

[Ilustrasi] Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (ketiga kanan) didampingi hakim konstitusi lainnya saat sidang.

Selasa , 04 May 2021, 10:16 WIB

Hari Ini, 6 Perkara Gugatan UU KPK Diputus MK

Sabtu , 01 May 2021, 13:52 WIB

Koalisi Guru Besar Kirim Surat ke MK Soal UU KPK

Selasa , 27 Apr 2021, 05:57 WIB

Infografis KPK Pascapengesahan Revisi UU KPK

Novel Ungkap Keinginan Tinggalkan KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengungkapkan niatan untuk meninggalkan lembaga antirasuah tersebut. Menurutnya, kondisi KPK sudah tidak lagi ideal untuk melakukan pemberantasan korupsi setelah diberlakukannya UU nomor 19 tahun 2019. "Kami yang ada di KPK inginnya memberantas korupsi. Ketika keadaannya tidak ideal untuk memberantas korupsi dengan baik maka itu menjadi kerisauan kami sendiri," kata Novel...

Rabu , 18 Nov 2020, 18:12 WIB

ICW: Penambahan Struktur KPK Bertentangan dengan UU

Jumat , 30 Oct 2020, 07:16 WIB

KPK Terbantu dengan Perpres Supervisi

Rabu , 23 Sep 2020, 14:08 WIB

Hadiri Sidang MK, Novel Baswedan Sebut KPK Telah Dilemahkan

Jumat , 28 Aug 2020, 17:57 WIB

KPK Dinilai Sulit Tangani Kasus Pinangki Akibat UU KPK Baru

Mantan penasihat KPK Budi Santoso memberikan kesaksian secara virtual pada sidang lanjutan permohonan pengujian formil atas UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (24/8/2020). Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan pemohon mantan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif yakni mantan penasihat KPK Budi Santoso dan mantan Ketua BEM Universitas Indonesia Manik Marganamahendra.

Selasa , 25 Aug 2020, 07:29 WIB

Mantan Penasihat Cerita Sulit Akses Rancangan Revisi UU KPK

Kamis , 09 Jul 2020, 00:03 WIB

RDP DPR dan KPK Digelar Tertutup, BW: Langgar UU KPK

Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (ilustrasi). Revisi UU KPK atau UU Nomor 19 Tahun 2019 tetap sah meski KPK tidak dilibatkan dalam pembahasan rancangan undang-undang tersebut karena sahnya undnag-undang karena ada persetujuan presiden dan dpr.

Rabu , 24 Jun 2020, 19:49 WIB

Ahli: Revisi UU KPK Tetap Sah Meski KPK tidak Dilibatkan

Rabu , 24 Jun 2020, 05:03 WIB

MK Lanjutkan Sidang Revisi UU KPK

Saksi ahli yang merupakan mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua (kiri), Pakar hukum tata negara Universitas Padjajaran Susi Dwi Harijanti (tengah), dan Pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara B. Herry Priyono (kanan) menyampaikan pandangannya pada sidang uji formil atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (4/3/2020).(Antara/Indrianto Eko Suwarso)

Selasa , 10 Mar 2020, 06:40 WIB

Tim Advokasi UU KPK Gantungkan Harapan Terakhir pada MK

Pelantikan Pimpinan KPK. Pimpinan KPK periode 2019-2023 Nurul Ghufron

Sabtu , 07 Mar 2020, 12:18 WIB

Ghufron: KPK Pasti Dorong Revisi UU Tipikor

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukkam) Mahfud MD.

Kamis , 05 Mar 2020, 17:31 WIB

Pemohon Minta Jokowi Hadir di Sidang MK, Ini Respons Mahfud

Rabu , 04 Mar 2020, 16:45 WIB

Hehamahua: KPK Hongkong Punya Dewas Tapi tak Beri Izin Sadap

Saksi ahli yang merupakan pakar hukum tata negara Universitas Padjajaran Susi Dwi Harijanti (tengah) menyampaikan pendapatnya pada sidang uji formil atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (4/3/2020).

Rabu , 04 Mar 2020, 16:27 WIB

Pemohon Minta Hakim MK Hadirkan Presiden Jokowi di Sidang

Selasa , 04 Feb 2020, 02:09 WIB

DPR Bantah KPK tak Dilibatkan dalam Pembahasan Revisi UU KPK

Senin , 03 Feb 2020, 21:56 WIB

Arteria Bantah Revisi UU KPK tak Masuk Prolegnas

Senin , 03 Feb 2020, 21:20 WIB

Anggota DPR Kritik Eks Pimpinan Gugat UU KPK

Komisioner KPU Wahyu Setiawan memakai rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/1).

Klaim DPR Soal Kesaktian UU KPK Baru Kembali Dibantah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Klaim DPR RI yang menyebut UU KPK baru tak menghambat penindakan korupsi, dengan mengambil contoh operasi tangkap tangan (OTT) Komisioner KPU Wahyu Setiawan, dibantah. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai klaim tersebut tak tepat. ICW menilai UU UU No 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempersulit kinerja KPK dalam melakukan berbagai tindakan pro justicia. Peneliti ICW...

Peneliti dari LP3ES sedang memaparkan buku

Sabtu , 21 Dec 2019, 21:26 WIB