Pengamat Ekonomi Faisal Basri saat diskusi panel di Jakarta, Senin (23\11).

Korupsi Hambat Ekonomi, Pemerintah Perlu Terbitkan Perppu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) UU KPK yang baru saja disahkan DPR pada pekan lalu. Menurut Indef, KPK memiliki peran sentral dalam pemberantasan korupsi di Indonesia yang berdampak pada investasi. Ekonom Senior Indef, Faisal Basri, mengatakan, Perppu perlu diterbitkan karena amandemen UU KPK...

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno usai menghadiri sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/9).

Pengamat: Jokowi Sebaiknya Dengarkan Suara Publik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Jakarta Adi Prayitno mengatakan Presiden Joko Widodo sebaiknya mendengar suara publik terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Bagi saya untuk ukuran Pak Jokowi yang bukan ketua umum partai politik, mendengarkan suara publik jauh lebih penting sebagai pertimbangan ke depan," ujar Adi di Jakarta, Sabtu (28/9).Adi...