#uu-kuhp

Sabtu , 20 May 2023, 22:36 WIB

Todung Minta Indonesia Belajar dari Malaysia yang Hapus Hukuman Mati

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membuka babak diskursus baru tentang penerapan hukuman mati. Salah satu terobosan yang dibawa KUHP baru...

Kamis , 16 Mar 2023, 19:43 WIB

Wamenkumham Ungkap Alasan Pengesahan KUHP Baru Perlu Puluhan Tahun

REPUBLIKA.CO.ID, BENGKULU -- Penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru perlu waktu puluhan tahun hingga akhirnya disahkan. Sepanjang waktu itu, penyusunan KUHP sempat diwarnai berbagai dinamika. Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej dalam Kumham Goes to Campus 2023 di Universitas Muhammadiyah Bengkulu pada Rabu (15/3). Kegiatan ini dihadiri ratusan mahasiswa...

Selasa , 27 Dec 2022, 20:32 WIB

Di Hadapan Ormas Islam, Ketua MUI Dorong Hukuman Berat untuk Pelaku LGBT

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Ukhuwah...

Kamis , 22 Dec 2022, 06:05 WIB

KSP: UU KUHP Kedepankan Keadilan Rehabilitatif

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan UU...

Selasa , 20 Dec 2022, 20:17 WIB

In Picture: Mahasiswa BEM SI Gelar Aksi Tolak KUHP

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Massa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa...

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno

Senin , 19 Dec 2022, 18:53 WIB

Beredar Kabar Australia Buat Travel Warning ke Indonesia, Sandiaga: Tak Benar

Massa yang tergabung dari berbagai elemen buruh melakukan aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (15/12/2022). Dalam aksinya mereka membawa beberapa tuntutan diantaranya menolak UU KUHP, omnibus law UU Cipta Kerja, tolak outsourcing, serta mendesak pemerintah untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Kamis , 15 Dec 2022, 16:26 WIB

In Picture: Aksi Buruh Tolak UU KUHP dan UU Cipta Kerja

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah

Selasa , 13 Dec 2022, 10:51 WIB

RI Sayangkan Sikap Perwakilan PBB Kritik KUHP Baru tanpa Informasi Utuh

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie.

Selasa , 13 Dec 2022, 05:30 WIB

Jimly: Indonesia Patut Bangga Bisa Membuat UU KUHP

Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau Injourney, Dony Oskaria. Holding BUMN pariwisata dan pendukung optimistis undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (UU KUHP) tidak berdampak negatif pada sektor pariwisata nasional. Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney Dony Oskaria mengatakan tidak ada penurunan atau pembatalan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) akibat pemberlakuan UU KUHP tersebut.

Senin , 12 Dec 2022, 14:46 WIB

Disebut Terdampak UU KUHP, Bos InJourney: Tak Ada Penurunan Turis Asing

Ilustrasi KUHP. Pakar hukum mengatakan KUHP yang baru disahkan gagal hilangkan karakter kolonial.

Ahad , 11 Dec 2022, 17:31 WIB

Pakar Hukum Sebut KUHP yang Baru Disahkan Gagal

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto membacakan laporan saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Rapat Paripurna DPR tersebut mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang.

Kamis , 08 Dec 2022, 20:38 WIB

Jubir Bantah KUHP tak Sesuai dengan HAM

Wakil Presiden Maruf Amin dalam keterangan persnya usai menghadiri Mukernas MUI di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (8/12).

Kamis , 08 Dec 2022, 19:48 WIB

Pengesahan UU KUHP, Wapres Maruf: Tak Perlu Marah dan Benci

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana memberikan keterangan pers kepada awak media di Jalan Astana Anyar pascabom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Rabu (7/12/2022).

Rabu , 07 Dec 2022, 14:51 WIB

Kapolri: Ada Belasan Kertas Berisi Penolakan UU KUHP di Lokasi Bom Bunuh Diri

Aliansi masyarakat dan mahasiswa menggelar unjuk rasa menolak pengesahan RKUHP di Tugu Pal Putih, Yogyakarta, Selasa (6/12/2022). Mereka menolak pengesahan RKUHP karena menganggap banyak pasal-pasal yang bermasalah.

Rabu , 07 Dec 2022, 13:43 WIB

Henri Subiakto Jelaskan Beda Pasal Penghinaan Presiden di UU KUHP dengan yang Lama

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto menyerahkan laopran kepada Menkumham Yasonna Laoly saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Rapat Paripurna DPR tersebut mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang. Republika/Prayogi

Selasa , 06 Dec 2022, 16:17 WIB

DPR dan Pemerintah Resmi Sepakati RKUHP Jadi UU

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi III DPR RI dan Pemerintah secara resmi menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) untuk disetujui menjadi UU. Seluruh Fraksi di Komisi III DPR RI dan pemerintah telah menyampaikan pendapatnya dan menyetujui agar UU KUHP ini dapat disahkan.Penyempurnaan RUU KUHP secara holistik telah mengakomodir masukan dari masyarakat agar tidak terjadi kriminalisasi yang...

Selasa , 06 Dec 2022, 16:17 WIB

DPR dan Pemerintah Resmi Sepakati RKUHP Jadi UU

Sejumlah Anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Rapat Paripurna DPR tersebut mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang. Republika/Prayogi

Selasa , 06 Dec 2022, 15:23 WIB

UU KUHP Disahkan, Media AS Soroti Larangan Seks di Luar Nikah dan LGBT

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly dan Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto usai pengesahan RKUHP menjadi undang-undang, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/12).

Selasa , 06 Dec 2022, 13:57 WIB

Menkumham Jelaskan Jenis Pidana yang Diperluas dalam UU KUHP

Selasa , 06 Dec 2022, 13:53 WIB

Demokrat Soroti Dua Pasal KUHP yang Dinilai Bisa Bungkam Kebebasan Berpendapat

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini. Menurut Ketua fraksi PKS Jazuli Juwaini ada dua catatan yang dimilikinya, pertama, penghapusan atau pencabutan pasal penghinaan Presiden/Wapres, pemerintah, dan lembaga-lembaga negara. Kedua, menuntut penegasan larangan perilaku LGBT.

Selasa , 06 Dec 2022, 13:43 WIB

PKS: Hilangkan Pasal Penghinaan Presiden dan Masukkan Larangan LGBT di KUHP

Selasa , 06 Dec 2022, 13:22 WIB

Ketua Komisi III Akui Masih Ada yang Menolak RKUHP, Tapi Tetap Disahkan

Bangku kosong ruang sidang mewarnai Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Rapat Paripurna DPR tersebut mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang. Republika/Prayogi

Selasa , 06 Dec 2022, 13:20 WIB

In Picture: Tok! DPR RI Kekeh Sahkan Rancangan KUHP Jadi Undang-Undang

Rabu , 20 Jul 2022, 14:44 WIB

RUU KUHP yang Baru Diminta Tetap Jamin Kebebasan Pers

Sabtu , 28 Sep 2019, 13:41 WIB

MUI Nusa Tenggara Timur Ajak Warga Jaga Perdamaian

Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana.

Senin , 11 Jun 2018, 14:09 WIB

Denny Indrayana: RUU KUHP Bikin Korupsi Jadi Kejahatan Biasa

Jumat , 08 Jun 2018, 16:12 WIB

Jaksa Agung Minta KPK tak Khawatir Soal RKUHP

Kamis , 07 Jun 2018, 19:39 WIB

Wiranto: RUU KUHP Belum Final

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto kembali menyatakan pemerintah tak ada niatan untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui RUU KUHP. Namun, ia mengakui RUU KUHP memang belum final. "Tujuan kami bertemu adalah untuk mencoba saling memahami, menyatukan pendapat. RUU KUHP ini sama sekali tak ada niat, tidak ada upaya, tidak ada rekayasa untuk melemahkan...

Kamis , 07 Jun 2018, 19:39 WIB