#uu-kuhp

Praktisi hukum senior Todung Mulya Lubis.

Sabtu , 20 May 2023, 22:36 WIB

Todung Minta Indonesia Belajar dari Malaysia yang Hapus Hukuman Mati

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membuka babak diskursus baru tentang penerapan hukuman mati. Salah satu terobosan yang dibawa KUHP baru...

Wakil Menteri Hukum Dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej menengok Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkulu didampingi Kepala Rutan Farizal pada Rabu (15/3/2023).

Kamis , 16 Mar 2023, 19:43 WIB

Wamenkumham Ungkap Alasan Pengesahan KUHP Baru Perlu Puluhan Tahun

REPUBLIKA.CO.ID, BENGKULU -- Penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru perlu waktu puluhan tahun hingga akhirnya disahkan. Sepanjang waktu itu, penyusunan KUHP sempat diwarnai berbagai dinamika. Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej dalam Kumham Goes to Campus 2023 di Universitas Muhammadiyah Bengkulu pada Rabu (15/3). Kegiatan ini dihadiri ratusan mahasiswa...

Selasa , 27 Dec 2022, 20:32 WIB

Di Hadapan Ormas Islam, Ketua MUI Dorong Hukuman Berat untuk Pelaku LGBT

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Ukhuwah...

Kamis , 22 Dec 2022, 06:05 WIB

KSP: UU KUHP Kedepankan Keadilan Rehabilitatif

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan UU...

Selasa , 20 Dec 2022, 20:17 WIB

In Picture: Mahasiswa BEM SI Gelar Aksi Tolak KUHP

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Massa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa...

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno

Senin , 19 Dec 2022, 18:53 WIB

Beredar Kabar Australia Buat Travel Warning ke Indonesia, Sandiaga: Tak Benar

Massa yang tergabung dari berbagai elemen buruh melakukan aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (15/12/2022). Dalam aksinya mereka membawa beberapa tuntutan diantaranya menolak UU KUHP, omnibus law UU Cipta Kerja, tolak outsourcing, serta mendesak pemerintah untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Kamis , 15 Dec 2022, 16:26 WIB

In Picture: Aksi Buruh Tolak UU KUHP dan UU Cipta Kerja

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah

Selasa , 13 Dec 2022, 10:51 WIB

RI Sayangkan Sikap Perwakilan PBB Kritik KUHP Baru tanpa Informasi Utuh

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie.

Selasa , 13 Dec 2022, 05:30 WIB

Jimly: Indonesia Patut Bangga Bisa Membuat UU KUHP

Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau Injourney, Dony Oskaria. Holding BUMN pariwisata dan pendukung optimistis undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (UU KUHP) tidak berdampak negatif pada sektor pariwisata nasional. Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney Dony Oskaria mengatakan tidak ada penurunan atau pembatalan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) akibat pemberlakuan UU KUHP tersebut.

Senin , 12 Dec 2022, 14:46 WIB

Disebut Terdampak UU KUHP, Bos InJourney: Tak Ada Penurunan Turis Asing

Ilustrasi KUHP. Pakar hukum mengatakan KUHP yang baru disahkan gagal hilangkan karakter kolonial.

Ahad , 11 Dec 2022, 17:31 WIB

Pakar Hukum Sebut KUHP yang Baru Disahkan Gagal

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto membacakan laporan saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Rapat Paripurna DPR tersebut mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang.

Kamis , 08 Dec 2022, 20:38 WIB

Jubir Bantah KUHP tak Sesuai dengan HAM

Wakil Presiden Maruf Amin dalam keterangan persnya usai menghadiri Mukernas MUI di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (8/12).

Kamis , 08 Dec 2022, 19:48 WIB

Pengesahan UU KUHP, Wapres Maruf: Tak Perlu Marah dan Benci

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana memberikan keterangan pers kepada awak media di Jalan Astana Anyar pascabom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Rabu (7/12/2022).

Rabu , 07 Dec 2022, 14:51 WIB

Kapolri: Ada Belasan Kertas Berisi Penolakan UU KUHP di Lokasi Bom Bunuh Diri

Aliansi masyarakat dan mahasiswa menggelar unjuk rasa menolak pengesahan RKUHP di Tugu Pal Putih, Yogyakarta, Selasa (6/12/2022). Mereka menolak pengesahan RKUHP karena menganggap banyak pasal-pasal yang bermasalah.

Rabu , 07 Dec 2022, 13:43 WIB

Henri Subiakto Jelaskan Beda Pasal Penghinaan Presiden di UU KUHP dengan yang Lama

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto menyerahkan laopran kepada Menkumham Yasonna Laoly saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Rapat Paripurna DPR tersebut mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang. Republika/Prayogi

Selasa , 06 Dec 2022, 16:17 WIB

DPR dan Pemerintah Resmi Sepakati RKUHP Jadi UU

Sejumlah Anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Rapat Paripurna DPR tersebut mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang. Republika/Prayogi

Selasa , 06 Dec 2022, 15:23 WIB

UU KUHP Disahkan, Media AS Soroti Larangan Seks di Luar Nikah dan LGBT

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly dan Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto usai pengesahan RKUHP menjadi undang-undang, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/12).

Demokrat Soroti Dua Pasal KUHP yang Dinilai Bisa Bungkam Kebebasan Berpendapat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrat DPR mendukung hadirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru demi meninggalkan produk warisan Belanda. Namun, Demokrat berharap KUHP yang baru tersebut justru menjadi alat yang berpotensi mengkriminalisasi masyarakat."Penting untuk diingat perlu dipastikan bahwa semangat kodifikasi dan dekolonialisasi dalam RUU KUHP ini jangan sampai mengkriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat," ujar anggota Komisi III...