#uu-mk

Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil (kiri) dan Suswono (kanan) menyampaikan sambutan saat Deklarasi Bakal Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (19/8/2024). Koalisi Jakarta Baru untuk Jakarta Maju yang terdiri dari 12 partai politik resmi mendeklarasikan eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berpasangan dengan politikus Partai Keadilan Sejahtera Suswono dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 mendatang. Penandatanganan piagam dukungan tersebut ditandatangani oleh para petinggi partai pengusung dari partai Gerindra, Golkar, PKS, PKB, PPP, Nasdem, PAN, PSI, Demokrat, Perindo, Gelora dan Garuda. Deklarasi pasangan Ridwan Kamil dan Suswono dalam Pilkada DKI Jakarta tersebut, juga dihadiri oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Jumat , 23 Aug 2024, 16:04 WIB

Bang Emil, Sapaan Baru Ridwan Kamil, Siap Melawan Tiga atau Berapa Pun Paslon di Jakarta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bakal calon gubernur Jakarta M Ridwan Kamil atau Bang Emil mengaku siap melawan tiga atau berapa pun pasangan calon pada Pilkada Jakarta. Ia pun optimistis memenangi...

Ketua DPP PDIP Puan Maharani membacakan rekomendasi eksternal saat Penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ke-V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Ahad (26/5/2024). Rakernas V PDIP menghasilkan 17 poin rekomendasi eksternal, Salah satu poin rekomendasi yakni meminta kesediaan Megawati Soekarnoputri kembali menjadi Ketum partai periode 2025-2030. Selain itu Rakernas V PDIP menilai bahwa Pemilu 2024 merupakan pemilu yang paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia.

Ahad , 26 May 2024, 19:18 WIB

Rumusan Rakernas V PDIP Singgung Biaya Mahal UKT, UU MK, dan UU Penyiaran

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menyampaikan poin-poin rumusan rapat kerja nasional (rakernas) V 2024. Beberapa poin di antara rumusannya adalah tentang biaya mahal uang kuliah tunggal (UKT), Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan UU Penyiaran, yang saat ini tengah hangat dibahas di parlemen. Mengenai UKT, Puan menyampaikan tentang perlunya dilakukan perbaikan atau revisi terhadap...

Selasa , 21 May 2024, 09:01 WIB

Menkumham Yasonna Mengaku Berada di Swiss Ketika Rapat Persetujuan Revisi UU MK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham)...

Senin , 20 May 2024, 22:00 WIB

DPR: Revisi UU MK Sudah Masuk Tahap Persetujuan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membantah...

Senin , 20 May 2024, 18:03 WIB

DPR tak Gubris Meski Banjir Kritik, Revisi UU MK Jalan Terus

JAKARTA – DPR RI tak ambil pusing dengan banyaknya...

Jumat , 17 May 2024, 05:52 WIB

Mantan Hakim MK Lantang Tolak Revisi UU MK, Ungkap Soal Ancaman Serius

Ketua Dewan Pakar Timnas Amin, Hamdan Zoelva.

Kamis , 16 May 2024, 16:42 WIB

Hamdan Zoelva: Revisi UU MK Jadi Ancaman Serius

Ketua MK Suhartoyo (kanan) dan Hakim MK Saldi Isra (kiri) menunjukan peta pembagian bansos yang di lakukan presiden saat sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (5/4/2024). MK memanggil empat Menteri kabinet Jokowi-Maruf dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024 yakni Menko PMK, Menko Perekonomian, Menkeu dan Mensos.

Rabu , 15 May 2024, 05:56 WIB

Revisi UU MK yang Pernah Dicurigai untuk Lengserkan Hakim Tertentu Segera Disahkan DPR

Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menanggapi revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang akan mulai dibahas Badan Legislasi (Baleg) hari ini, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Selasa , 14 May 2024, 14:18 WIB

DPR: Revisi UU MK Tinggal Dilanjutkan ke Paripurna

Hamdan Zoelva. Eks Ketua MK Hamdan Zoelva menyarankan revisi UU MK disetop hingga pemilu selesai.

Rabu , 29 Nov 2023, 19:30 WIB

Hamdan Zoelva Minta Revisi UU MK Disetop Sampai Pemilu Selesai

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie.

Jumat , 31 Mar 2023, 22:44 WIB

Jimly: Revisi UU MK Bentuk Kemarahan Eksekutif-Legislatif Terhadap Putusan UU Cipta Kerja

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie. Jimly mempertanyakan independensi hakim jika ada pasal evaluasi di RUU MK.

Jumat , 31 Mar 2023, 19:30 WIB

Jimly Pertanyakan Independensi Hakim Jika Ada Pasal Evaluasi di RUU MK

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie. Jimly mendesak pasal evaluasi hakim dicabut dari revisi Undang Undang MK.

Jumat , 31 Mar 2023, 18:44 WIB

Jimly Desak Pasal Evaluasi Hakim Dicabut dari Revisi UU MK

Kamis , 30 Mar 2023, 17:14 WIB

MK Tolak Gugatan UU MK Soal Pemecatan Aswanto

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Manahan Sitompul

Jumat , 20 Nov 2020, 04:07 WIB

Hakim: Permohonan Pengujian UU MK Penuh Opini dan Prasangka

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman bersiap memimpin sidang uji materiil sebuah undang-undang di Gedung MK, Jakarta. (ilustrasi)

Rabu , 14 Oct 2020, 00:06 WIB

MK: Tanpa Pasal 59 Ayat (2) Putusan Tetap Final dan Mengikat

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) membacakan tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi terhadap RUU APBN tahun 2021 beserta nota keuangannya dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2020). Rapat itu beragenda mendengarkan tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi terhadap RUU APBN tahun 2021 beserta nota keuangannya serta pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi undang-undang.

Selasa , 01 Sep 2020, 14:58 WIB

DPR Sahkan RUU Mahkamah Konstitusi di Paripurna

Koalisi Sipil Minta Presiden Setop Pembahasan RUU MK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Revisi Undang-undang (UU) Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai tak mendesak. Koalisi Masyarakat Save MK meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan aksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang akan mengamandemen UU 8/2011 tentang MK. Kelompok gabungan sipil itu menuding upaya perevisian bersama UU MK tersebut sarat konflik politik dan kepentingan kekuasaan. Anggota Koalisi Save MK Kurnia Ramadhana menerangkan, revisi UU MK...

Kamis , 19 Dec 2013, 20:51 WIB

#uu-mk

Bang Emil, Sapaan Baru Ridwan Kamil, Siap Melawan Tiga atau Berapa Pun Paslon di Jakarta

Rumusan Rakernas V PDIP Singgung Biaya Mahal UKT, UU MK, dan UU Penyiaran

Menkumham Yasonna Mengaku Berada di Swiss Ketika Rapat Persetujuan Revisi UU MK

DPR: Revisi UU MK Sudah Masuk Tahap Persetujuan

DPR tak Gubris Meski Banjir Kritik, Revisi UU MK Jalan Terus

Mantan Hakim MK Lantang Tolak Revisi UU MK, Ungkap Soal Ancaman Serius

Hamdan Zoelva: Revisi UU MK Jadi Ancaman Serius

Revisi UU MK yang Pernah Dicurigai untuk Lengserkan Hakim Tertentu Segera Disahkan DPR

DPR: Revisi UU MK Tinggal Dilanjutkan ke Paripurna

Hamdan Zoelva Minta Revisi UU MK Disetop Sampai Pemilu Selesai

Jimly: Revisi UU MK Bentuk Kemarahan Eksekutif-Legislatif Terhadap Putusan UU Cipta Kerja

Jimly Pertanyakan Independensi Hakim Jika Ada Pasal Evaluasi di RUU MK

Jimly Desak Pasal Evaluasi Hakim Dicabut dari Revisi UU MK

MK Tolak Gugatan UU MK Soal Pemecatan Aswanto

Hakim: Permohonan Pengujian UU MK Penuh Opini dan Prasangka

MK: Tanpa Pasal 59 Ayat (2) Putusan Tetap Final dan Mengikat

DPR Sahkan RUU Mahkamah Konstitusi di Paripurna

Koalisi Sipil Minta Presiden Setop Pembahasan RUU MK

DPR Terima Perppu MK Jadi Undang-Undang

Anggota DPR: Perubahan UU MK Sebaiknya Lewat Revisi

Tolak Revisi UU MK, Demokrat Khawatir Ada Kompromi Politik

PPP: Lebih Baik Merevisi UU MK daripada Membuat Perppu

Ahmad Yani Yakin Pembahasan Revisi UU MK Cepat

Revisi UU MK Seperti 'Jeruk Makan Jeruk'

Pakar Hukum Kritik Ancaman DPR

DPR Heran, MK Cabut Sejumlah Pasal pada Undang Undang MK

Jimly: UU MK Belum Saatnya Direvisi

Ini Dia, Pasal yang Direvisi pada UU MK