#uu-ormas

Rabu , 31 Jan 2018, 00:35 WIB

Perdebatan 'Azas Contrarius' dalam UU Ormas

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Maria Rosari *)Azas "contrarius actus" yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2017 atau UU Ormas, menimbulkan satu perdebatan di tengah masyarakat. Dalam kamus hukum, "contrarius...

Tim Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF) di sidang judicial review Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) di Mahkamah Konstitusi (MK)

Selasa , 30 Jan 2018, 14:54 WIB

Dalil-Dalil yang Diperbaiki GNPF dalam Uji Materi UU Ormas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF) memperbaiki permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Materi yang diperbaiki terkait peran pengadilan. Menurut kuasa hukum Pemohon, Mohammad Kamil Pasha, sebenarnya draft awal tidak ada masalah. Namun, ada perbaikan menyangkut format hanya pada petitum yang dibuat lebih ringkas. Di samping itu hakim Mahkamah Konstitusi (MK)...

Senin , 29 Jan 2018, 20:19 WIB

GNPF Perbaiki Permohonan Uji Materi UU Ormas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF)...

Kamis , 18 Jan 2018, 19:33 WIB

Ahli: UU Ormas Pengaruhi Kebebasan Berserikat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli Hukum Tata Negara Universitas Sultan...

Selasa , 12 Dec 2017, 19:42 WIB

Ditolak MK, Persis Kembali Ajukan Uji Materi UU Ormas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa hukum dari Pimpinan Pusat Persatuan...

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi usai membacakan putusan sepuluh perkara PUU, di ruang sidang gedung MK, Jakarta, Selasa (12/12).

Selasa , 12 Dec 2017, 18:44 WIB

MK Tolak Tujuh Gugatan Uji Materi Perppu Ormas

Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kedua kiri) berjabat tangan dengan Ketua Baleg Supratman Andi Atgas (kanan) disaksikan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (kiri) dan Fahri Hamzah (ketiga kiri) dalam sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12). DPR menyetujui 50 RUU masuk dalam Prolegnas Prioritas 2018.

Rabu , 06 Dec 2017, 16:18 WIB

UU Ormas akan Tetap Diusulkan Masuk Revisi Prolegnas 2018

Suasana sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12). DPR menyetujui 50 RUU masuk dalam Prolegnas Prioritas 2018.

Selasa , 05 Dec 2017, 14:08 WIB

UU Ormas tak Masuk Prolegnas, Sejumlah Anggota DPR Protes

Selasa , 05 Dec 2017, 14:03 WIB

Paripurna DPR Sepakati 50 RUU Masuk Prolegnas 2018

Rabu , 29 Nov 2017, 04:15 WIB

Dua Orang Gugat UU Ormas ke MK

Pembukaan Mukatamar Al Iryad. Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Umum PP Al Irsyad Al Islamiyah Abdullah Djaidi saat silaturahim dengan jajaran pimpinan Al Irsyad Al Islamiyah di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (16/11).

Kamis , 16 Nov 2017, 12:28 WIB

Soal Perppu Ormas, Jokowi: Saya Tegas dengan Segala Risiko

Selasa , 07 Nov 2017, 07:48 WIB

Revisi UU Ormas, Roy Suryo: Justru Kami Sayang Jokowi

Selasa , 07 Nov 2017, 06:02 WIB

Refly Harun: Ada 3 Hal Penting dalam UU Ormas

Sejumlah anggota dewan mengikuti sidang pada Rapat Paripurna pengesahan UU Ormas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10).

Selasa , 07 Nov 2017, 02:30 WIB

PAN: UU Ormas Telah Membelenggu Aspirasi Masyarakat

Selasa , 07 Nov 2017, 01:00 WIB

Menyoal Tafsir Tunggal Pancasila dalam UU Ormas

Diskusi dengan tema 'Kebebasan Berkumpul dan Berserikat dalam Demokrasi Pancasila'di Press Room, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/11).

Senin , 06 Nov 2017, 17:13 WIB

UU Ormas Dinilai Berbahaya

Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkominfo Rudiantara dan Menkumham Yasonna Laoly pada Rapat Paripurna pengesahan UU Ormas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10).

Sabtu , 04 Nov 2017, 22:23 WIB

Lima Alasan UU Ormas Harus Dibawa ke MK

Anggota Komisi II DPR-RI Fraksi PAN, Yandri Susanto

Usai Reses, PAN Langsung Serahkan Naskah Revisi UU Ormas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan akan segera menyerahkan naskah revisi Undang Undang (UU) Nomor 2/2017 tentang Ormas usai masa reses. Penyerahan naskah revisi ini akan diserahkan langsung kepada Badan Legislasi (Baleg). "PAN menyerahkan draf setelah masuk masa sidang karena sekarang sedang reses waktunya kurang pas," kata Anggota Komisi II Fraksi PAN, Yandri Susanto, Rabu (1/11). Ia memandang akan...

Rabu , 01 Nov 2017, 14:22 WIB

Pengamat: Menkumham Berhak Cabut Izin Ormas

Rabu , 01 Nov 2017, 14:08 WIB

Fadli Zon: Gerindra Sendirian Enggak Masalah

Rabu , 01 Nov 2017, 11:44 WIB

Zulkifli Hasan: Fraksi PAN Ikut Usulkan Revisi UU Ormas

Anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria

Rabu , 01 Nov 2017, 07:36 WIB

Riza: Waktu Singkat, Harusnya UU Ormas Segera Direvisi

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria

Rabu , 01 Nov 2017, 06:06 WIB

Gerindra: Ada Aturan Janggal dalam UU Ormas

Selasa , 31 Oct 2017, 20:23 WIB

Gerindra Pesimistis Revisi UU Ormas Selesai Tahun 2017

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo.

Selasa , 31 Oct 2017, 19:13 WIB

Revisi Perppu Ormas Ditargetkan Selesai Sebelum Pilkada 2018

Selasa , 31 Oct 2017, 18:57 WIB

Meski Ada UU Ormas, Polri tak Bisa Langsung Bubarkan Ormas

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan bersama Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR menyerahkan secara resmi draf usulan inisiatif revisi UU Ormas hasil pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 kepada Pimpinan DPR Agus Hermanto dan Setjen DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (31/10).

Selasa , 31 Oct 2017, 18:45 WIB

Fraksi Demokrat Minta Revisi UU Ormas Segera Ditindaklanjuti

Selasa , 31 Oct 2017, 17:06 WIB

Legislator Gerindra: UU Ormas Bukti Pemerintah tak Aspiratif

Sekjen Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, menyerahkan draf usulan revisi Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 kepada Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Soedarmo, di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat. Partai Demokrat merupakan parpol pertama yang menyerahkan usulan draf terhadap revisi Perppu Ormas.

Selasa , 31 Oct 2017, 15:51 WIB

Ini Poin yang tak Diubah Pemerintah di Revisi Perppu Ormas

Selasa , 31 Oct 2017, 08:54 WIB

Soal UU Ormas, Wiranto: Tak Perlu Dipanas-panaskan

Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Saadi.

Selasa , 31 Oct 2017, 07:45 WIB

Wakil Ketua MUI: UU Ormas Bisa Memicu Konflik

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan dan pengurus Partai Demokrat memberikan pengantar sebelum melakukan rapat terkait revisi UU Ormas di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (30/10).

Selasa , 31 Oct 2017, 06:19 WIB

SBY Minta Penerapan UU Ormas Ditunda

Tolak Disahkannya Perppu Ormas. Ketua GNPF Ulama Bachtiar Nasir (kiri) memberikan paparan saat konferensi pers GNPF Ulama di Jakarta, Senin (30/10).

Senin , 30 Oct 2017, 21:00 WIB

In Picture: GNPF Ulama Tolak UU Ormas

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) menyerahkan laporan pandangan pemerintah kepada Pimpinan Rapat Paripurna Fadli Zon (ketiga kanan) disaksikan Ketua DPR Setya Novanto (ketiga kiri), wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (kedua kiri), Agus Hermanto (kedua kanan) dan Fahri Hamzah pada Rapat Paripurna pengesahan UU Ormas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10).

Senin , 30 Oct 2017, 19:20 WIB

Mandagri: Revisi Terbatas UU Ormas Dimulai Awal Tahun Depan

In Picture: Demokrat Gelar Rapat Revisi UU Ormas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan dan pengurus Partai Demokrat memberikan pengantar sebelum melakukan rapat terkait revisi UU Ormas di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (30/10). Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat bersama anggota Fraksi Demokrat di DPR menggelar rapat internal untuk merumuskan materi revisi Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang akan diserahkan kepada...

Senin , 30 Oct 2017, 16:47 WIB