#uu-otsus-papua

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih asal Papua, Yorrys Raweyai sebut UU otonomi khusus di Papua seperti cek kosong.

Ahad , 25 Dec 2022, 15:37 WIB

Senator Papua: UU Otsus Seperti Cek Kosong

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPD daerah pemilihan (Dapil) Papua yang juga Ketua Komite II DPD Yorrys Raweyai menyampaikan refleksi politik pada 2022, khususnya yang terjadi di Papua. Ia mengajak...

Jumat , 15 Jul 2022, 10:54 WIB

Peneliti Duga Ada Unsur Suap, Minta KPK Usut Proses Pembentukan DOB Papua

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga kajian demokrasi dan aktivisme masyarakat Public Virtue Research Institute (PVRI) mendapat terdapat unsur suap dalam proses pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Papua. Peneliti PVRI Mohamad Hikari Ersada minta Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan suap dalam kebijakan pembentukan DOB Papua. Dugaan itu didasarkan kepada ucapan Bupati Merauke Romanus Mbaraka dalam pidatonya saat...

Kamis , 14 Jul 2022, 22:22 WIB

Kemendagri Pastikan Kawal Pembentukan Tiga Provinsi Baru di Papua

REPUBLIKA.CO.ID,JAYAPURA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan akan terus...

Kamis , 14 Jul 2022, 20:37 WIB

Anggota DPR Bantah Terima Uang Terkait Revisi UU Otsus Papua

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Anggota Komisi I DPR RI Yan Permanes Mandenas...

Kamis , 30 Jun 2022, 16:39 WIB

RUU DOB Papua Disahkan dan Kekecewaan Majelis Rakyat Papua

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Mimi Kartika, Flori Sidebang, Nawir Arsyad AkbarMajelis...

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib menemui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (26/4/2022). Pertemuan membahas rencana daerah otonomi baru atau pemekaran Papua.

Selasa , 26 Apr 2022, 14:53 WIB

Beda Klaim Mahfud dan MRP Soal Pemekaran Papua

Ilustrasi. Yusril Ihza Mahendra mengatakan, tidak ada ruang bagi Majelis Rakyat Papua (MRP) selaku pemohon perkara ini, untuk menguji Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (UU Otsus) Papua terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Senin , 28 Mar 2022, 15:51 WIB

Yusril: MRP tak Punya Ruang Gugat UU Otsus Papua

Rabu , 20 Oct 2021, 08:08 WIB

Otsus Papua Harus Berikan Manfaat Bagi Masyarakat

Ahad , 03 Oct 2021, 16:59 WIB

Puan Minta Aturan UU Otsus Berdasarkan Aspirasi Rakyat Papua

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan progres konsep rancangan Peraturan Pemerintah (PP) terkait otonomi khusus Papua kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Senin (30/8). (Foto: Juru Bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi)

Selasa , 31 Aug 2021, 04:04 WIB

Temui Wapres, Mendagri Lapor Konsep Rancangan PP UU Otsus

Roadshow Politik Kesejahteraan Gus Muhaimin Mendengar Bersama Masyarakat Papua Barat.

Senin , 30 Aug 2021, 17:17 WIB

Gus Muhaimin akan Berjuang Bagi Kesejahteraan Papua Barat

Tokoh agama berharap implementasi UU Otsus Papua berikan manfaat untuk warga. Sudut kota Jayapura Papua

Kamis , 05 Aug 2021, 22:09 WIB

Tokoh Agama Menaruh Harapan terhadap UU Otsus Papua

Rabu , 21 Jul 2021, 20:35 WIB

Perjuangan MRP-MRPB di Jalur Konstitusional Belum Tamat

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) secara tegas menolak otonomi khusus (Otsus) Papua jilid II yang disahkan oleh DPR hari ini. (Foto ilustrasi: Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat)

Kamis , 15 Jul 2021, 15:19 WIB

TPNPB-OPM Tolak Pengesahan UU Otsus Papua

DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan RUU Otsus Papua disusun dengan semangat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. (Foto: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian)

Kamis , 15 Jul 2021, 14:48 WIB

UU Otsus Papua untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Kamis , 15 Jul 2021, 13:43 WIB

Tok! DPR Sahkan RUU Otsus Papua Jadi UU

Panitia Khusus (Pansus) revisi Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua DPR bersama pemerintah melakukan perubahan terhadap 19 pasal di UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua. Majelis Rakyat Papua (MRP) mempertanyakan adanya perubahan terhadap 19 pasal tersebut. (Ilustrasi peta Papua)

Rabu , 14 Jul 2021, 15:45 WIB

MRP Pertanyakan 19 Pasal UU Otsus Papua yang Diubah

Jokowi Diminta Bekukan Otsus Papua dan Lakukan Perundingan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aktivis Papua, Natalius Pigai, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membekukan pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang saat ini tengah dibahas di DPR. Salah satu yang dibahas dalam revisi UU Otsus Papua tersebut yaitu terkait rencana pemekaran wilayah. Dia menilai, kebijakan terkait pembentukan daerah otonomi baru (DOB) itu hanya mau memuluskan politik...