#uu-parpol

Senin , 03 Jul 2023, 11:11 WIB

PAN: Jabatan Ketum tidak Bertentangan dengan UUD 1945

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi menilai tepat Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji materiil Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai...

Selasa , 27 Jun 2023, 17:33 WIB

UU Parpol Digugat, MK Diminta Batasi Masa Jabatan Ketua Umum Partai

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dua warga negara menggugat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka meminta MK membatasi masa jabatan ketua umum partai politik (parpol) maksimal 10 tahun agar tidak lagi terjadi otoritarianisme dan dinasti politik. "Sebagaimana halnya kekuasaan pemerintahan yang dibatasi oleh masa jabatan tertentu, demikian pula halnya dengan partai politik yang dibentuk atas dasar...

Jumat , 16 Jun 2023, 00:09 WIB

Usai MK Setujui Proporsional Terbuka, Kini PDIP Gulirkan Revisi UU Parpol, Ini Alasannya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),...

Ahad , 23 May 2021, 21:06 WIB

Partai Ummat: UU Harus Buka Peluang Terbentuknya Poros Islam

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Ummat MS Kaban...

Rabu , 04 Mar 2020, 20:23 WIB

ICW Minta Revisi UU Pemilu Dibarengi Perbaikan UU Parpol

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch...

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil (kiri)

Rabu , 19 Feb 2020, 17:09 WIB

Revisi UU Bidang Politik Diusulkan Dibahas Satu Paket

Senin , 09 Apr 2018, 23:17 WIB

KPU-DPR Kembali Perdebatkan Hak Parpol Baru Usung Capres

Petugas mengamati pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2017 di Kelurahan Cikini, Jakarta, Jumat (23/12).

Sabtu , 31 Dec 2016, 22:58 WIB

UU Parpol Diharapkan Mengatur Mekanisme Pengusungan Calon

Selasa , 19 May 2015, 04:01 WIB

Revisi UU Pilkada Disebut Ganggu Kinerja DPR

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik memberi sambutannya pada peresmian pelaksanaan Pilkada serentak di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (17/4). (Republika/Agung Supriyanto)

Senin , 18 May 2015, 12:21 WIB

Penyebab Anggaran Pilkada Serentak Membengkak

Senin , 18 May 2015, 12:08 WIB

DPR-Jokowi Bahas Pilkada Serentak, Nasib Dua Partai Dibahas

Ahad , 17 May 2015, 19:18 WIB

PPP Instruksikan Kader di DPR Tolak Revisi UU Pilkada

Rabu , 13 May 2015, 20:32 WIB

Menteri Tedjo: Pilkada Serentak Berpotensi Munculkan Kerawanan Sosial

Selasa , 12 May 2015, 20:28 WIB

DPR Ingin Ubah Empat Hal dari UU Pilkada

Ketua Fraksi Golkar versi Munas Ancol Agus Gumiwang dan Sekretaris Fraksi Golkar versi Munas Bali Bambang Soesatyo.

Senin , 11 May 2015, 19:26 WIB

Bambang Soesatyo: Peraturan KPU Memancing Anarkis di Daerah

Ketua DPR, Setya Novanto (kanan) berbincang bersama Menko Polhukam, Tedjo Edhy Purdijatno (tengah) serta Mendagri, Tjahjo Kumolo (kiri) diruang pimpinan DPR, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/4).

Senin , 11 May 2015, 16:46 WIB

Revisi UU Pilkada, Mendagri Ikuti Keputusan KPU

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah pada posisinya akan mengikuti keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait rencana revisi terbatas Undang-undang Pilkada oleh DPR. Tjahjo menyerahkan kepada KPU sebagai penyelenggara Pilkada serentak."Itu kan kalau pemerintah setuju, kalau pemerintah tidak setuju boleh saja. Kami akan mengikuti pendapat akhir KPU karena penyelenggaranya kan KPU," ujar Tjahjo di...

Senin , 11 May 2015, 16:46 WIB

Revisi UU Pilkada, Mendagri Ikuti Keputusan KPU

Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan memimpin rapat pengganti Badan Musyawarah (Bamus) di ruang pansus B, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/11). (Republika/Agung Supriyanto)

Jumat , 08 May 2015, 15:30 WIB

Presiden Perlu Konsul Terbatas dengan DPR Soal Revisi UU Parpol

Rabu , 06 May 2015, 15:10 WIB

PDIP Tolak Revisi UU Parpol dan Pilkada

Kamis , 01 Aug 2013, 23:15 WIB

Putusan MK Terkait UU Parpol Segera Ditindaklanjuti

Ketua Hakim Konstitusi memimpin sidang pengujian materi undang-undang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta

Kamis , 09 Aug 2012, 20:16 WIB

MK Sidangkan Perkara Pembubaran Fraksi DPR

Suasana sidang paripurna DPR. (Foto file)

Sabtu , 09 Jun 2012, 13:45 WIB

Raih Gelar Lembaga Terkorup, DPR Diminta Perketat UU Parpol

Kamis , 22 Dec 2011, 18:49 WIB

PBB:DPR Jangan Bunuh Parpol dengan Kekerasan Politik

Selasa , 08 Mar 2011, 19:39 WIB

PKNU Gugat UU Parpol

Selasa , 21 Dec 2010, 10:25 WIB

UU Parpol Bonsai Partai Berbasis Agama

Selasa , 21 Dec 2010, 03:13 WIB

Golkar tak Suka Kritik KPK Soal Dana Parpol

Senin , 20 Dec 2010, 21:52 WIB

Bibit: UU Parpol Jadi Pintu Masuk Korupsi

Senin , 13 Dec 2010, 11:53 WIB

UU Parpol Segera Disahkan

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pro-kontra mengenai undang-undang partai politik akan menemukan titik akhir. Seluruh Partai Politik di Komisi II DPR telah menyepakati Rancangan Undang-undang yang akan disahkan di Rapat Paripurna, Selasa (21/12).Anggota Komisi II dari Fraksi PKS, Agus Purnomo mengatakan, kesepakatan tiap fraksi telah diperoleh. Dalam proses mencapai kata sepakat, ada hal yang sempat diperdebatkan. "Kini setiap fraksi umumnya telah menyepakati isi RUU....

Senin , 13 Dec 2010, 11:53 WIB

UU Parpol Segera Disahkan

Rabu , 01 Dec 2010, 06:27 WIB

DPR: Revisi UU Parpol Segera Dirampungkan

close ×