Artificial Intelligence. Ilustrasi. DPR mendorong adanya regulasi terkair AI di Indonesia.

Jumat , 11 Aug 2023, 09:31 WIB

DPR RI Cari Kajian untuk Buat Regulasi Tentang AI di Indonesia

Nasabah melakukan transaksi perbankan lewat mesin ATM. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dinilai tidak melindungi transaksi digital. Itu karena, undang-undang tersebut hanya bertujuan melindungi data pribadi masyarakat.

Selasa , 21 Feb 2023, 23:50 WIB

UU Perlindungan Data Pribadi Dinilai Tak Lindungi Transaksi Digital

Jumlah pengguna internet aktif di Indonesia melebihi 210 juta orang, implementasi manajemen data pribadi di Indonesia berperan penting dalam proses bisnis.

Rabu , 25 Jan 2023, 17:16 WIB

Perlindungan Data Pribadi Jadi Salah Satu Tolok Ukur Investor

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) setidaknya memuat empat pelanggaran yang bisa dikenakan sanksi pidana.

Kamis , 27 Oct 2022, 16:17 WIB

UU PDP Atur 4 Pelanggaran yang Bisa Dipidana, Termasuk Doxing

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Semuel Abrijani Pangerapan

Kamis , 27 Oct 2022, 14:55 WIB

Kemenkominfo Kaji Pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi

.

Kamis , 29 Sep 2022, 02:06 WIB

Kehadiran UU PDP Wajib Dibarengi Peningkatan Literasi Digital Masyarakat

Peneliti Center for Digital Society (CfDS) Universitas Gajah Mada (UGM) Faiz Rahman dalam dalam Diskusi bertajuk Sahnya UU PDP: Era Baru Perlindungan Data Pribadi di Indonesia? di kampus UGM, Selasa (27/9/2022).

Rabu , 28 Sep 2022, 07:54 WIB

UU PDP Dinilai Masih Tumpul ke Badan Publik

.

Selasa , 27 Sep 2022, 02:26 WIB

Pakar Digital Forensik UII Ingatkan Pengelola Data Lebih Hati-hati

.

Ahad , 25 Sep 2022, 04:16 WIB

Drone Emprit Mendesak Presiden Segera Bentuk Komisi Independen PDP

Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus (kiri) disaksikan Wakil Ketua DPR Rachmad Gobel (kanan) menerima dokumen tentang RUU Perlindungan Data Pribadi dari Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate (tengah) pada Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022). Rapat paripurna tersebut membahas sejumlah agenda yakni laporan Komisi VIII DPR atas hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon anggota Dewan Pengawas BPKH dari unsur masyarakat dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan, Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pelindungan Data Pribadi, pendapat fraksi-fraksi atas RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, persetujuan terhadap permohonan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia, Laporan Komisi VII DPR terhadap penjualan barang milik negara Kapal FSO Ardjuna Sakti, dan persetujuan perpanjangan waktu pembahasan RUU Hukum Acara Perdata, RUU perubahan kedua atas UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan RUU Landasan Kontinen.

Rabu , 21 Sep 2022, 05:27 WIB

Elsam Nilai UU PDP Sudah Ikuti Standar Perlindungan Data Secara Internasional

Sejumlah anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna DPR RI Ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022). Salah satu agenda rapat paripurna tersebut yaitu mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Data Pribadi (PDP) menjadi Undang-undang (UU). Republika/Prayogi

Selasa , 20 Sep 2022, 18:33 WIB

Terbitnya UU PDP Bukan Solusi Akhir Masalah Perlindungan dan Kebocoran Data

Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menilai persetujuan DPR terhadap RUU PDP untuk disahkan menjadi UU telah mengakhiri kebuntuan.

Selasa , 20 Sep 2022, 16:42 WIB

Anggota DPR: Persetujuan RUU PDP Akhiri Kebuntuan Terkait Lembaga Pengawas

Komisi I DPR dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyepakati pengambilan keputusan tingkat I atas RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (7/9).

DPR: RUU PDP tak Sempurna, Tetapi Minimalisasi Pelanggaran Data Pribadi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, rancangan undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) akan menjadi payung hukum perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia. Meski diakuinya, RUU tersebut tak belumlah sempurna seperti yang diinginkan banyak pihak. "Kan gini, undang-undang tidak ada yang sempurna, pasti mungkin ada hal-hal yang belum terantisipasi, tapi ini usaha maksimal sudah. Kita segera...

Ilustrasi data pribadi

Selasa , 13 Sep 2022, 19:42 WIB

RUU PDP, Mengapa Lembaga Negara 'Aman' dari Ancaman Sanksi dan Pidana?

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta

Senin , 15 Aug 2022, 13:25 WIB

'Pembahasan RUU PDP Harus Belajar dari Kasus Penolakan Paspor'

Ilustrasi data pribadi

Kamis , 17 Feb 2022, 18:17 WIB

Islam dan Perlindungan Data Pribadi

Ilustrasi data pribadi

Jumat , 28 Jan 2022, 19:34 WIB

'Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Dibutuhkan di Indonesia'

Ilustrasi data pribadi

Rabu , 24 Nov 2021, 17:39 WIB

Pahami Pentingnya Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi (ilustrasi).

Sabtu , 13 Nov 2021, 13:57 WIB

Elsam: Otoritas Perlindungan Data Pribadi Harus Independen

Next