Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman sebelum memberikan keterangan terkait hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) di Gedung MK, Jakarta, Rabu (8/11/2023). Dalam kesempatan tersebut Anwar Usman merasa difitnah dalam penanganan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres-cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menyebut fitnah itu keji dan sama sekali tidak berdasarkan atas hukum dan fakta.

Rabu , 29 Nov 2023, 03:42 WIB

Syarat Usia Capres dan Cawapres Diuji Lagi ke MK Seusai Anwar Usman Dicopot

Ilustrasi Pemilu.

Jumat , 04 Aug 2023, 09:46 WIB

Badko HMI Jabodetabeka-Banten Ikut Dorong Upaya Wujudkan Pemilu Damai

Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idroos sedang menjelaskan proses pemutakhiran data Pemilihan Umum (Pemili) 2024 saat konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (22/6/2023). Dalam kesempatan itu, Betty membantah tudingan data aneh dengan cara menampilkan salinan KTP-el milik pemilih dengan nama satu huruf saja.

Jumat , 04 Aug 2023, 01:26 WIB

Ini Alasan KPU Kukuh Bolehkan Pemilih Tanpa KTP Nyoblos Pakai KK Walau Melanggar UU Pemilu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menyampaikan keterangan pers terkait Kongres ke-5 the World Conference on Constitustional Justice (WCCJ) di Nusa Dua, Badung, Bali, Rabu (5/10/2022). Kongres kelima peradilan konstitusi sedunia itu mengambil tema

Rabu , 24 May 2023, 17:12 WIB

MK: Judicial Review Sepanjang 2022 Didominasi UU Pemilu

Hakim Konstitusi Saldi Isra. Saldi membantah tudingan MK menundang-nunda putusan perkara uji materi UU Pemilu terkait sistem proporsional terbuka caleg. (ilustrasi)

Selasa , 23 May 2023, 17:05 WIB

Dituding Menunda-nunda Putusan Gugatan Sistem Proporsional Terbuka Pemilu, Ini Respons MK

Indonesian Communication and Information Minister Johnny G. Plate, center, is escorted by prosecutors following his arrest on accusation of corruption, at the Attorney General

Rabu , 17 May 2023, 18:03 WIB

KPU Sebut Status Bacaleg Johnny tak Otomatis Gugur Setelah Jadi Tersangka

Ilustrasi Pemilu. DPR akan mengesahkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi undang-undang, pada Selasa (4/4/2023).

Senin , 03 Apr 2023, 21:28 WIB

DPR akan Sahkan Perppu Pemilu Jadi UU Besok

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR membahas Perppu Pemilu, Rabu (15/3/2023).

Rabu , 15 Mar 2023, 14:01 WIB

DPR-Pemerintah Bahas 10 Muatan Materi Perppu Pemilu

Ilustrasi Pemilu. Dalam sidang gugatan UU Pemilu, pihak penggugat sebut pemilih itu rakyat bukan parpol.

Kamis , 09 Feb 2023, 22:39 WIB

Sidang Gugatan UU Pemilu, Penggugat: Pemilih itu Rakyat Bukan Parpol! 

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kiri)

Rabu , 21 Dec 2022, 12:00 WIB

MK Putuskan Kewenangan KPU Atur Dapil DPR dan DPRD

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) didampingi hakim anggota Aswanto (kiri) membacakan putusan sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Majelis hakim konstitusi memutuskan menolak permohonan dari pemohon yakni dari Partai Keadilan Sejahtera terkait uji materiil UU Pemilu mengenai persoalan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen.

Rabu , 30 Nov 2022, 17:55 WIB

KPU Pelajari Putusan MK Soal Syarat Mantan Napi Jadi Caleg

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) didampingi hakim anggota Aswanto (kiri) membacakan putusan sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Majelis hakim konstitusi memutuskan menolak permohonan dari pemohon yakni dari Partai Keadilan Sejahtera terkait uji materiil UU Pemilu mengenai persoalan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen.

KPU Pelajari Putusan MK Soal Syarat Mantan Napi Jadi Caleg

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku akan memelajari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan perkara syarat pencalonan mantan narapidana menjadi calon anggota legislatif. "Tanggapan saya, KPU akan mempelajari putusan MK tersebut. Kami akan konsultasikan materi putusan JR (judicial review) MK tersebut kepada pembentuk UU dalam hal ini Presiden dan DPR (Komisi II DPR)," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari di...

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) didampingi hakim anggota Aswanto (kiri) membacakan putusan sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Majelis hakim konstitusi memutuskan menolak permohonan dari pemohon yakni dari Partai Keadilan Sejahtera terkait uji materiil UU Pemilu mengenai persoalan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen.

Rabu , 30 Nov 2022, 17:55 WIB

KPU Pelajari Putusan MK Soal Syarat Mantan Napi Jadi Caleg

Kampanye Pemilu. (Ilustrasi)

Kamis , 24 Nov 2022, 20:22 WIB

Bawaslu: Kepala Hingga Perangkat Desa Dilarang Jadi Tim Kampanye

Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda

Rabu , 02 Nov 2022, 22:10 WIB

Anggota DPR Sarankan Menteri Cuti Apabila Maju Sebagai Capres

Ketua DPR RI Puan Maharani tidak harus mundur dari jabatannya jika mengajukan diri sebagai peserta Pilpres 2024.

Rabu , 02 Nov 2022, 06:37 WIB

Puan tak Perlu Mundur dari Ketua DPR Jika Maju Capres

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang diajukan Partai Buruh.

Kamis , 29 Sep 2022, 18:04 WIB

MK Tolak Gugatan UU Pemilu yang Diajukan Partai Buruh

Upaya menegakkan netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat gelaran Pemilu 2024 bukanlah pekerjaan mudah.

Selasa , 27 Sep 2022, 17:06 WIB

ASN Kadang Terpaksa Memihak Saat Pemilu demi Selamatkan Jabatan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menilai perubahan UU Pemilu membutuhkan waktu lama untuk akomodasi DOB di Papua.

Kamis , 01 Sep 2022, 01:25 WIB

Tito Isyaratkan Keluarkan Perppu untuk Akomodasi DOB Papua di Pemilu 2024

Hakim Konstitusi Suhartoyo (kiri) dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh (kanan) menghadiri sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung Mahkamah Konsitusi, Jakarta, Rabu (31/8/2022). Sidang tersebut beragendakan pembacaan putusan permohonan dari pemohon Ketua Umum PSI Giring Ganesha Djumaryo dan Sekjen PSI Dea Tunggaesti.

Rabu , 31 Aug 2022, 21:16 WIB

MK Tolak Permohonan PSI yang Diwakili Giring

Menteri Koordinator Bidang Politiki, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD

Selasa , 02 Aug 2022, 17:44 WIB

Menko Polhukam: Tidak Ada Agenda Revisi UU Pemilu

Ilustrasi. Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes mengidentifikasi empat implikasi penataan ulang dapil baru di tiga daerah otonomi baru (DOB) Papua.

Rabu , 27 Jul 2022, 07:51 WIB

CSIS: Ada 4 Implikasi Penataan Ulang Dapil 3 DOB Papua

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.

Kamis , 07 Jul 2022, 13:30 WIB

MK Tolak Gugatan Partai Gelora Terkait Undang-Undang Pemilu

Sejumah anggota DPR mengikuti rapat paripurna ke-26 masa persidangan V tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/6/2022). Dalam Rapat Paripurna tersebut mengesahkan RUU pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan menjadi Undang-Undang, penyampaian hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2023 serta rencana kerja pemerintah, penyampaian keterangan pemerintah atas RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2021, mengesahkan calon Hakim Agung dan calon Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung terpilih, dan pengesahan lima RUU provinsi, serta mendengarkan pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU usul inisiatif anggota DPR RI tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.

Ahad , 03 Jul 2022, 23:55 WIB

Komisi II Belum Bicara Soal Revisi UU Pemilu

Sejumah anggota DPR mengikuti rapat paripurna ke-26 masa persidangan V tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/6/2022). Dalam Rapat Paripurna tersebut mengesahkan RUU pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan menjadi Undang-Undang, penyampaian hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2023 serta rencana kerja pemerintah, penyampaian keterangan pemerintah atas RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2021, mengesahkan calon Hakim Agung dan calon Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung terpilih, dan pengesahan lima RUU provinsi, serta mendengarkan pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU usul inisiatif anggota DPR RI tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.

Komisi II Belum Bicara Soal Revisi UU Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menuturkan Komisi II DPR RI belum membicarakan revisi Undang-Undang Pemilu bersama Pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk mengakomodasi daerah otonomi baru Papua di Pemilu 2024. Rencananya hal tersebut akan dibahas pada masa sidang yang akan datang."Kami akan membicarakannya pada masa sidang yang akan datang dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu termasuk...

Sejumah anggota DPR mengikuti rapat paripurna ke-26 masa persidangan V tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/6/2022). Dalam Rapat Paripurna tersebut mengesahkan RUU pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan menjadi Undang-Undang, penyampaian hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2023 serta rencana kerja pemerintah, penyampaian keterangan pemerintah atas RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2021, mengesahkan calon Hakim Agung dan calon Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung terpilih, dan pengesahan lima RUU provinsi, serta mendengarkan pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU usul inisiatif anggota DPR RI tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.

Ahad , 03 Jul 2022, 23:55 WIB

Komisi II Belum Bicara Soal Revisi UU Pemilu

Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan revisi UU Pemilu harus segera karena terkait faktor DOB Papua.

Kamis , 30 Jun 2022, 05:27 WIB

Ini Alasan KPU Revisi UU Pemilu Harus Rampung 2022

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Herwyn JH Malonda.

Senin , 20 Jun 2022, 11:54 WIB

Bawaslu Khawatir Penetapan DOB Papua Timbulkan Persoalan Pemilu

Presiden Minta Kepastian Hukum Pemilu, Pengamat: Revisi UU Pemilu Prioritas

Selasa , 12 Apr 2022, 18:19 WIB

Presiden Minta Kepastian Hukum Pemilu, Pengamat: Revisi UU Pemilu Prioritas

Suasana sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 di Gedung Mahkamah Konsitusi, Jakarta, Senin (11/4/2022). Sidang dengan agenda perbaikan permohonan tersebut menghadirkan pemohon Muhammad Anis Matte, Mahfuz Sidik dan Fahri Hamzah secara virtual.

Senin , 11 Apr 2022, 22:15 WIB

In Picture: Perbaikan Permohonan Uji Materiil UU Pemilu

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengucapan putusan/ketetapan terhadap 10 perkara pada Selasa (29/3/2022).

Rabu , 30 Mar 2022, 07:07 WIB

Jaya Suprana Tarik Gugatan Ambang Batas Pencalonan Presiden

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengucapan putusan/ketetapan terhadap 10 perkara pada Selasa (29/3/2022).

Rabu , 30 Mar 2022, 06:10 WIB

Gugatan Anggota KPU Soal Putusan DKPP Dikabulkan MK Sebagian

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengucapan putusan/ketetapan terhadap 10 perkara pada Selasa (29/3/2022).

Selasa , 29 Mar 2022, 19:51 WIB

MK Gelar Sidang Putusan 10 Perkara Termasuk Uji Materi UU Pemilu

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memimpin Sidang Putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (29/3/2022). Dalam sidang putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan mengabulkan sebagian pemohon terkait permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 dengan pemohon Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting Manik dan Arief Budiman.

Selasa , 29 Mar 2022, 15:31 WIB

In Picture: Sidang Putusan MK Kabulkan Sebagian Uji Materiil UU Pemilu 2017

Ilustrasi. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mempertanyakan kedudukan hukum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) selaku pemohon pada uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Kamis , 24 Mar 2022, 18:16 WIB

Gugat UU Pemilu, Kedudukan Hukum Partai Gelora Dipertanyakan MK 

Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ilustrasi

Kamis , 10 Mar 2022, 14:30 WIB

Partai Gelora Gugat UU Pemilu Soal Keserentakan Pemungutan Suara 

Aparatur sipil negara (ASN) Ikhwan Mansyur Situmeang menggugat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang berkaitan dengan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20 persen. (Foto: Ilustrasi)

Senin , 24 Jan 2022, 16:59 WIB

Seorang ASN Gugat Presidential Threshold UU Pemilu, Ini Alasannya

Aparatur sipil negara (ASN) Ikhwan Mansyur Situmeang menggugat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang berkaitan dengan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20 persen. (Foto: Ilustrasi)

Seorang ASN Gugat Presidential Threshold UU Pemilu, Ini Alasannya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aparatur sipil negara (ASN) Ikhwan Mansyur Situmeang menggugat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang berkaitan dengan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20 persen. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, Ikhwan diduga telah melanggar disiplin ASN.  "Saya adalah pemohon warga negara perorangan yang memiliki hak dipilih...

Aparatur sipil negara (ASN) Ikhwan Mansyur Situmeang menggugat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang berkaitan dengan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20 persen. (Foto: Ilustrasi)

Senin , 24 Jan 2022, 16:59 WIB

Seorang ASN Gugat Presidential Threshold UU Pemilu, Ini Alasannya

Ketua KPK - Firli Bahuri.

Jumat , 17 Dec 2021, 06:05 WIB

Beda Pendapat Pimpinan KPK Soal Biaya Politik dan Korupsi

Pemerintah dan DPR RI sepakat tidak merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) maupun UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). (ilustrasi)

Kamis , 25 Nov 2021, 18:30 WIB

UU Pemilu tak Direvisi, Pemilu Serentak Tetap Lima Kotak 

Ilustrasi pemilihan umum (Pemilu)

Kamis , 25 Nov 2021, 17:23 WIB

UU Pemilu tak Direvisi, Pemilu Serentak Tetap Lima Kotak

Wasekjen DPP PDIP Arif Wibowo

Selasa , 09 Nov 2021, 14:19 WIB

Legislator PDIP Dorong Pemerintah Terbitkan Perppu Pemilu

Publik diperkirakan beramai-ramai menempuh uji materi UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengatasi kebuntuan pengaturan elektoral yang ada. (Foto: anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini)

Kamis , 26 Aug 2021, 12:10 WIB

Jelang 2024, Gugatan UU Pemilu ke MK Diperkirakan Menguat 

MS Kaban

Ahad , 23 May 2021, 21:06 WIB

Partai Ummat: UU Harus Buka Peluang Terbentuknya Poros Islam

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.

Selasa , 04 May 2021, 14:47 WIB

MK Koreksi Ketentuan Syarat Parpol Jadi Peserta Pemilu

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Rabu , 24 Mar 2021, 16:14 WIB

Pertemuan PKS dan Perludem Bahas Penundaan Revisi UU Pemilu

Ferry Kurnia Rizkiyansyah .

Rabu , 17 Mar 2021, 02:13 WIB

UU Pemilu Batal Direvisi, KPU Diminta Inovatif Siapkan Pemil

Pemilu (ilustrasi)

Sabtu , 13 Mar 2021, 13:50 WIB

Empat Alasan PKS Mendorong UU Pemilu Direvisi

Peneliti Senior Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT) Ferry Kurnia Rizkiyansyah .

Sabtu , 13 Mar 2021, 13:31 WIB

Netgrit: Pemerintah-DPR tak Anggap Penting Kualitas Pemilu

Peneliti Senior Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT) Ferry Kurnia Rizkiyansyah .

Netgrit: Pemerintah-DPR tak Anggap Penting Kualitas Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR dan pemerintah resmi mencabut revisi Undang-Undang Pemilu dari daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2021. Menanggapi itu, Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT) Ferry Kurnia Rizkiyansyah menilai, penarikan tersebut menunjukan DPR dan pemerintah tidak menganggap penting persoalan kepemiluan.  "Dalam konteks proses revisi yang ada, saya melihat dan menangkap kesan bahwa pemerintah dan...

Peneliti Senior Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT) Ferry Kurnia Rizkiyansyah .

Sabtu , 13 Mar 2021, 13:31 WIB

Netgrit: Pemerintah-DPR tak Anggap Penting Kualitas Pemilu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan sambutan saat mengikuti Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (5/3/2021). Rapimnas yang bertemakan Golkar Optimis Indonesia Sehat dan Sejahtera tersebut membahas strategi pemenangan pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan juga Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 2024.

Ahad , 07 Mar 2021, 07:57 WIB

Airlangga: Golkar Dukung UU Pemilu tak Direvisi